Roy Suryo Tak Pernah Puas Walau Jokowi Pamer Ijazah di PN
Oleh: Tri Lukman Hakim, S.H.
Panggung Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur pada Kamis, 5 November 2026, menyajikan pemandangan yang mematahkan logika pembuktian hukum konvensional.
Setelah bertahun-tahun polemik ijazah palsu bergulir liar di ruang digital dengan tantangan agar dokumen aslinya dibuka ke publik, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) akhirnya hadir langsung sebagai saksi dan memperlihatkan bundel ijazah aslinya mulai dari SD, SMP, SMA, hingga S1 Fakultas Kehutanan UGM di hadapan Majelis Hakim.
Namun, alih-alih mengakhiri spekulasi, respons terdakwa kasus dugaan fitnah ijazah palsu, Roy Suryo, justru memperlihatkan fenomena unik: ia tertawa di ruang sidang dan kembali melontarkan klaim bahwa ijazah yang ditunjukkan di depan hakim tersebut berbeda karena dianggap tidak ada embos (cap timbul).
Fenomena ini memunculkan pertanyaan tajam di benak publik: Mengapa kubu penuduh tampak tidak akan pernah puas, bahkan ketika fisik ijazah asli sudah dibentangkan di meja pengadilan?
1. Polanya Mirip Drama Cinal: Dari Tantangan Fisik ke Urusan Embos
Jika kita membedah rekam jejak narasi yang dibangun oleh Roy Suryo dan kelompok pengkritik ijazah selama ini, terlihat jelas sebuah pola repetitif yang dirancang agar tuduhan tersebut tidak pernah bisa dibantah (unfalsifiable):
- Babak Pertama (Tantangan Bawa ke Pengadilan): Sebelum perkara masuk ke meja hijau, narasi yang digaungkan adalah menantang Jokowi menunjukkan fisik ijazah aslinya. Ketika tidak ditanggapi di media sosial, mereka menuduh yang bersangkutan takut karena dokumennya tidak ada.
- Babak Kedua (Tertawa dan Geser ke Detail Teknis): Ketika Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyita ijazah SMA dan S1 UGM sebagai barang bukti resmi dan Jokowi menunjukkannya langsung di ruang sidang PN Jakarta Timur, gawang perdebatan langsung digeser. Bukannya mengakui keberadaan fisik dokumen, terdakwa justru tertawa dan mempermasalahkan soal cetakan serta embos.
- Babak Ketiga (Delegitimasi Hakim hingga Martir Politik): Pola semacam ini sangat mudah ditebak ujungnya. Apabila Majelis Hakim PN Jakarta Timur nantinya memutus bahwa ijazah tersebut sah secara hukum, narasi berikutnya hampir pasti menuduh hakim telah diintervensi. Bahkan jika upaya hukum Banding di Pengadilan Tinggi (PT) hingga Kasasi di Mahkamah Agung (MA) tetap menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan fitnah, mereka akan tetap berteriak bahwa ijazah itu palsu sembari memosisikan diri sebagai korban ketidakadilan hukum.
2. Kacamata Hukum Acara Pidana: Pembuktian Ilmiah vs Opini Mata Telanjang
Di dalam rezim Hukum Acara Pidana Indonesia, ruang sidang pengadilan bukanlah panggung teater opini, melainkan forum pengujian kebenaran materiil yang terikat ketat pada alat bukti yang sah. Bagaimana hukum menilai kekuatan pembuktian ijazah yang dihadirkan di PN Jakarta Timur dibandingkan klaim sepihak terdakwa?
| Parameter Pembuktian | Fakta Hukum di Persidangan (JPU & Saksi) | Bantahan Terdakwa (Roy Suryo) |
|---|---|---|
| Status Fisik Dokumen | Telah disita resmi oleh JPU sebagai barang bukti (corpora delicti) dan diperlihatkan di depan Majelis Hakim. | Mengklaim secara kasat mata dari kejauhan bahwa fisik ijazah berbeda dan tidak memiliki embos. |
| Validasi Instansi Penerbit | Universitas Gadjah Mada (UGM) sebagai lembaga negara penerbit resmi mengonfirmasi kelulusan dan keaslian registrasi ijazah. | Mengabaikan otoritas administratif kampus penerbit dan bertahan pada analisis visual pribadi. |
| Uji Saintifik / Forensik | Telah melalui pemeriksaan Laboratorium Forensik (termasuk uji keaslian tanda tangan Rektor UGM). | Tertawa di persidangan sebagai gestur ketidakpercayaan terhadap proses verifikasi forensik. |
Secara doktrinal, otoritas tertinggi untuk menentukan asli atau tidaknya sepucuk surat/ijazah adalah instansi resmi yang menerbitkannya (dalam hal ini Rektorat UGM) ditambah dengan uji Laboratorium Forensik Kepolisian.
Ketika UGM menyatakan ijazah tersebut asli dan tercatat di arsip akademik tahun kelulusannya, serta Labfor mengesahkan identifikasi fisik dan tanda tangannya, maka bantahan lisan terdakwa soal tidak ada embos runtuh nilainya di hadapan hukum pembuktian.
3. Ketika Hukum Berbenturan dengan Politik Kebenaran Sendiri (Post-Truth)
Lalu, untuk siapa tawa dan bantahan Roy Suryo di ruang sidang PN Jakarta Timur itu ditujukan jika secara hukum acara posisinya kian terjepit? Jawabannya sederhana: bukan untuk meyakinkan Majelis Hakim, melainkan untuk merawat kerumunan pendukung di luar pengadilan.
Di era post-truth, sebagian aktor politik sadar bahwa mengakui kesalahan di depan bukti fisik yang nyata sama saja dengan bunuh diri politik di mata pengikutnya.
Oleh sebab itu, jalan satu-satunya adalah terus memainkan skenario drama ketidakpuasan tanpa akhir. Sayangnya bagi terdakwa, palu hakim di pengadilan pidana tidak bekerja berdasarkan seberapa keras tawa di depan kamera wartawan, melainkan berdasarkan fakta alat bukti yang tak terbantahkan di meja persidangan.

Komentar