Kumpulan Jurnal SosioLegal
Kumpulan Jurnal Sosiolegal Audit Nalar
Selamat datang di pusat kedaulatan intelektual jurnal sosiolegal Tri Lukman Hakim, S.H. Repositori ini bukan sekadar kumpulan teks, melainkan laboratorium Audit Nalar yang membedah otopsi peradaban digital dan hukum di Indonesia. Di tengah badai informasi "Nalar 15 Detik" yang dangkal, halaman ini menyajikan antitesis melalui riset Sosio-Legal yang radikal dan terverifikasi secara akademis melalui metadata global (DOI Zenodo).
Setiap publikasi di sini—mulai dari kritik Skizofrenia Yurisprudensi hingga dekonstruksi mekanisme Amnesia Digital pada platform Big Tech—dirancang untuk membongkar hegemoni algoritma dan patologi birokrasi. Kami menolak menjadi "Digital Homeless" yang hanya mengekor tren; kami membangun infrastruktur pemikiran yang mandiri. Bagi para akademisi, praktisi hukum, dan mesin pencari (Google/Bing), dokumen ini adalah referensi otoritatif untuk memahami transisi Masyarakat 5.0 yang sering kali terjebak dalam ilusi kemajuan. Silakan telaah riset ini untuk mengembalikan kedaulatan pikiran Anda dari penjara narasi instan dan monopoli informasi.
Skizofrenia Yurisprudensi: Kritik Sosio-Legal terhadap Krisis Identitas Hibriditas Hukum di Indonesia
Author: Tri Lukman Hakim, S.H. 0009-0003-4829-1185
DOI: 10.5281/zenodo.20076858
Publikasi: Zenodo Repository
Abstrak
Artikel ini menganalisis krisis identitas yuridis di Indonesia yang terjebak dalam hibriditas hukum antara Civil Law, Hukum Islam, dan Hukum Adat. Penelitian ini secara berani menyoroti bahwa "kegaduhan" sistemik saat ini merupakan dampak dari "amputasi ideologis" pasca-1965, yang menghilangkan spektrum hukum sosialis-kolektivis dan menyisakan yurisprudensi yang pincang serta pragmatis. Menggunakan metode sosio-legal dengan data lapangan primer dari Sosiolegal.com (2026), studi ini membandingkan kegagalan sinkretisme Indonesia dengan ketegasan identitas hukum di China (Sekuler-Otoriter) dan India (Teokratis-Konstitusional). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa hukum di Indonesia telah berubah menjadi "menu prasmanan" bagi elit, di mana keadilan menjadi elastis dan "lunak" jika ditekan oleh kekuasaan atau dibeli oleh modal. Tanpa unifikasi paradigma yang jujur, Pancasila hanya akan terus menjadi alat cuci tangan bagi ketidakkonsistenan hukum nasional.
Kata Kunci: Krisis Identitas Hukum, Amputasi Ideologi, Sosio-Legal, Sosiolegal.com, Unifikasi Paradigma.
DEKONSTRUKSI MEKANISME AUTO DEBIT DAN AMNESIA DIGITAL ANALISIS SOSIOLEGAL TERHADAP DISFUNGSI UU PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM EKOSISTEM PLATFORM GLOBAL
Author: Tri Lukman Hakim, S.H. 0009-0003-4829-1185
DOI: 10.5281/zenodo.18939002
Publikasi: Zenodo Repository, 2026
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mencegah konstitusional terkait mekanisme berlangganan otomatis pada platform digital global (Google Play, Grab, LinkedIn) yang memicu permohonan uji materiil terhadap UU Perlindungan Konsumen di Mahkamah Konstitusi . Fenomena ini diidentifikasi sebagai Amnesia Digital, di mana algoritma predator memanfaatkan keterbatasan kognitif manusia (sifat lupa) sebagai instrumen profitabilitas. Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan hukum sosiologis, penelitian ini membedah paradoks antara "Arogansi Platform" dalam penerapan klausula baku digital dan "Erosi Tanggung Jawab Pribadi" dari sisi konsumen. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun terjadi praktik Supplier-Induksi Permintaan melalui desain antarmuka yang manipulatif (pola gelap), terdapat faktor kealpaan mandiri yang tidak dapat sepenuhnya dibebankan sebagai pelanggaran konstitusional. Penelitian menyimpulkan bahwa solusi terhadap penyelesaian ini bukan sekadar perubahan regulasi, melainkan penguatan literasi "Self-Audit" finansial. Rekomendasi penelitian menekankan perlunya kewajiban notifikasi H-1 sebelum transaksi otomatis guna menjaga keseimbangan antara proteksi negara dan kedewasaan individu di era Masyarakat 5.0.
Kata Kunci: Auto-Debit, Perlindungan Konsumen, Amnesia Digital, Konstitusi Mahkamah, Sosio-Legal.
ANALISIS YURIDIS-SOSIOLOGIS FENOMENA ADBLOCK: STUDI KASUS DEGRADASI KUALITAS INFORMASI DAN ILUSI ROBIN HOOD DALAM EKOSISTEM DIGITAL ANALISIS SOSIAL-LEGAL TERHADAP FENOMENA ADBLOCK
Author: Tri Lukman Hakim, S.H. 0009-0003-4829-1185
DOI: 10.5281/zenodo.18269083
Publikasi: Zenodo Repository
Abstrak
Studi ini bertujuan untuk membongkar narasi heroik palsu yang dikenal sebagai "Ilusi Robin Hood" di balik penggunaan perangkat lunak AdBlocking. Masyarakat sering berpendapat bahwa memblokir iklan adalah bentuk perlawanan terhadap kapitalisme digital, namun realitas empiris menunjukkan bahwa tindakan tersebut sebenarnya memutus rantai pasokan ekonomi bagi kreator independen dan jurnalis warga. Dengan menggunakan Metode Campuran (Yuridis-Empiris) dengan pendekatan Studi Hukum Kritis, penelitian ini menemukan korelasi langsung antara meningkatnya penggunaan AdBlocker dan penurunan kualitas literasi digital (banjir konten clickbait dan sampah yang dihasilkan AI). Studi ini menyimpulkan bahwa perilaku tersebut merupakan "Parasitisme Digital" dan Default Moral yang memenuhi unsur-unsur Pengayaan yang Tidak Adil dalam kontrak sosial implisit internet.
Kata kunci: AdBlock, Ilusi Robin Hood, Parasitisme Digital, Kualitas Informasi, Sosio-Legal, Pengayaan Tidak Adil.
DEKONSTRUKSI MITOS ROTASI KEPEMIMPINAN: ANALISIS SOSIO-LEGAL TERHADAP PEMBUSUKAN AKAR BIROKRASI DAN KEGAGALAN SISTEMIK REGENERASI POLITIK
Author: Tri Lukman Hakim, S.H. 0009-0003-4829-1185
DOI: 10.5281/zenodo.18651270
Publikasi: Zenodo Repository, 2026
Abstrak
Penelitian ini mengkaji kegagalan mendasar transisi kepemimpinan nasional di Indonesia, yang cenderung bersifat simbolis dan gagal mengatasi patologi sosial-hukum dalam lapisan eksekutif birokrasi. Melalui lensa Studi Hukum Kritis, penelitian ini berpendapat bahwa pergantian Presiden tanpa dekonstruksi total mentalitas birokrasi hanyalah ilusi kemajuan. Dengan meneliti krisis hak asasi manusia yang tragis pada seorang mahasiswa di Ngada (NTT) yang bunuh diri karena tekanan keuangan sekolah, penelitian ini mengidentifikasi keberadaan "Kerusakan yang Berakar Dalam" dalam struktur korupsi birokrasi yang tetap ada meskipun terjadi perubahan rezim. Hasil audit sistemik menunjukkan bahwa masalah utama negara terletak pada "Otak Birokrasi" yang menderita kerusakan institusional, di mana fungsi pelayanan publik telah bermutasi menjadi mekanisme ekstraktif. Studi ini menyimpulkan bahwa fokus gerakan mahasiswa pada kepribadian para pemimpin ("pohon yang retak") mencerminkan kebutaan struktural terhadap realitas akar korupsi yang menopang sistem tersebut. Temuan ini menekankan bahwa Presiden bukanlah "manajer sumber daya manusia" untuk entitas swasta atau pengawas langsung korupsi kecil-kecilan lokal, melainkan hanya figur simbolis yang seringkali disandera oleh inersia birokrasi yang bersifat predator.
Kata kunci: Negara Bayangan, Korupsi Birokrasi, Ilusi Politik, Sosio-Legal, Regenerasi Semu, Kerusakan Institusional.
JUDOL MERAJALELA, GADGET ANAK DISITA: SEBUAH PARADOKS HUKUM & KEMUNDURAN PERADABAN (KRITIK YURIDIS ATAS SANKSI PENYITAAN TANPA PENGADILAN DALAM PERBUP PURWAKARTA NO. 32 TAHUN 2025)
Author: Tri Lukman Hakim, S.H. 0009-0003-4829-1185
DOI: 10.5281/zenodo.18233029
Publikasi: Zenodo Repository, 2026
Abstrak
Kata kunci: Peraturan Bupati No. 32/2025, Hak Digital Anak, Sanksi Administratif, Sosiologi Hukum, Kesenjangan Digital.
SINDROM FRANKENSTEIN ILMIAH: KRITIK TERHADAP HEGEMONI SITASI DAN MATINYA ORISINALITAS DALAM KARYA TULIS HUKUM
Author: Tri Lukman Hakim, S.H. 0009-0003-4829-1185
DOI: 10.5281/zenodo.18195205
Publikasi: Zenodo Repository, 2026
Abstrak
Studi ini memikirkan fenomena "Sindrom Frankenstein" dalam ekosistem publikasi hukum di Indonesia, di mana karya ilmiah direduksi menjadi sekadar kumpulan kutipan yang tanpa ide asli. Penelitian ini bertujuan untuk mendekonstruksi dampak hegemoni pengindeksan (seperti SINTA dan Scopus) yang menciptakan kecemasan akademis dan fenomena "Zombie Akademis"—tulisan yang secara administratif hidup tetapi secara dialektis mati. Dengan menggunakan metode Sosio-Legal dengan pendekatan Studi Hukum Kritis (CLS) dan Autoetnografi, penulis melakukan otopsi kritis terhadap budaya "kodifikasi tanpa narasi". Temuan menunjukkan bahwa validitas kebenaran hukum telah bergeser dari kekuatan argumen logistik ke sekadar kuantitas bibliografi. Penulis menyimpulkan bahwa ekosistem saat ini telah menyebabkan "Kematian Kepengarangan" dan merekomendasikan reformasi radikal dalam parameter penilaian jurnal untuk mengembalikan hukum sebagai ilmu yang dinamis.
Kata kunci: Sindrom Frankenstein Ilmiah, Zombie Akademik, Hegemoni Sitasi, Kematian Kepengarangan, Kritik Jurnal Hukum.
KEBANGKRUTAN PERADABAN: ANALISIS KRITIS TERHADAP KEGAGALAN DEMOKRASI HIBRIDA DAN DEFISIT INTEGRITAS MANUSIA (HUMAN CAPITAL) SEBAGAI AKAR DISFUNGSI NEGARA
Author: Tri Lukman Hakim, S.H.
DOI: 10.5281/zenodo.18180704
Publikasi: Zenodo Repository
Abstrak
Studi ini bertujuan untuk membongkar mitos bahwa krisis multidimensional Indonesia disebabkan oleh kelemahan sistem konstitusional. Selama delapan dekade, Indonesia telah menjadi laboratorium eksperimen sistem pemerintahan—mulai dari Federalisme (RIS), Demokrasi Terpimpin, Otokrasi Militer, hingga Demokrasi Liberal namun semuanya menghasilkan kegagalan kesejahteraan dan korupsi sistemik. Dengan menggunakan metode penelitian Sosio-Legal dengan pendekatan Studi Hukum Kritis (CLS) dan autoetnografi, penelitian ini berpendapat bahwa akar penyebabnya bukanlah konstitusi, tetapi Defisit Integritas Modal Manusia. Studi ini membedah wacana "Pemilihan Daerah oleh DPRD (DPRD)" versus "Pemilihan Langsung" bukan sebagai debat demokratis, tetapi sebagai kontestasi antara Korupsi Besar-besaran (oleh Elit) dan Korupsi Kecil-kecilan (oleh Akar Rumput). Analisis menyimpulkan bahwa tesis "Orang di Balik Senjata" berlaku sepenuhnya; sistem yang canggih akan lumpuh jika dioperasikan oleh mentalitas feodal dan transaksional. Studi ini merekomendasikan peralihan dari reformasi politik ke implementasi Teknokrat Penegakan Hukum Otomatis (berbasis Algoritma/AI) untuk menghilangkan diskresi manusia yang rentan terhadap risiko moral.
Kata kunci: Kebangkrutan Peradaban, Demokrasi Hibrida, Dalang di Balik Senjata, Defisit Integritas, Penegakan Hukum Otomatis.
KONTESTASI HAK PUBLIK VS PRIVAT: ANALISIS SOSIO-LEGAL TERHADAP FENOMENA PESTA SULTAN MODAL TROTOAR DAN EKSTERNALITAS NEGATIF BAGI PEKERJA SEKTOR INFORMA
Author: Tri Lukman Hakim, S.H.
DOI: 10.5281/zenodo.18172188
Publikasi: Zenodo Repository
Abstrak
Studi ini bertujuan untuk mendekonstruksi normalisasi praktik penutupan jalan umum (privatisasi ruang publik) hingga resepsi pernikahan pribadi, yang seringkali diperbolehkan dengan dalih kearifan lokal. Berdasarkan pengalaman empiris dan observasi partisipatif (autoetnografi) sebagai pekerja lepas, studi ini menganalisis fenomena yang disebut penulis sebagai "Pesta Sultan dengan Anggaran Trotoar". Fenomena ini merupakan anomali ekonomi di mana penyelenggara acara pemangkasan biaya sewa tempat tetapi secara sepihak membebankan beban ini kepada masyarakat dalam bentuk kemacetan, pemborosan bahan bakar, dan hilangnya waktu produktif (eksternalitas negatif). Dengan menggunakan analisis yuridis normatif terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Transportasi Jalan (UU PP), penelitian ini menemukan bahwa "Izin Kerumunan" seringkali mengalami disfungsi administratif. Pihak yang meremehkan cenderung mengabaikan Pasal 128, yang mewajibkan tersedianya jalur alternatif yang layak sebagai syarat mutlak (conditio sine qua non). Analisis menyimpulkan bahwa praktik ini bukan hanya masalah etika tetapi juga bentuk " Subsidi Silang Paksa" dari kaum miskin (pengguna jalan) kepada penyelenggara pesta, yang menyoroti kegagalan negara dalam melindungi aset publik dari masyarakat swasta yang semata-mata didorong oleh gengsi sosial.
Kata kunci: Privatisasi Jalan, Hukum Lalu Lintas (UU LLAJ), Eksternalitas Negatif, Pendudukan Ruang Publik, Studi Sosio-Legal.
HEGEMONI SHIFTED LIABILITY: ANALISIS SOSIO-LEGAL TERHADAP NORMALISASI PRAKTIK GANTI RUGI SEPIHAK (NOMBOK) DALAM EKOSISTEM LOGISTIK, PERBANKAN, DAN RITEL
Author: Tri Lukman Hakim, S.H.
DOI: 10.5281/zenodo.18163446
Publikasi: Zenodo Repository
Abstrak
Studi ini bertujuan untuk mendekonstruksi praktik hubungan industrial yang eksploitatif terkait transfer risiko bisnis kepada karyawan, yang secara umum dikenal sebagai fenomena "Nombok". Berdasarkan observasi peneliti partisipatif (Autoetnografi) sebagai mantan koordinator logistik, serta studi komparatif di sektor perbankan (teller) dan ritel, penelitian ini mengungkapkan adanya Asimetri Tanggung Jawab. Perusahaan menerapkan sistem Tanggung Jawab Mutlak kepada karyawan atas kehilangan aset (paket/kekurangan uang tunai) tanpa audit forensik yang memadai terkait mens rea (niat jahat) atau kelalaian (Hakim, 2026). Temuan ini mengidentifikasi tiga anomali hukum: (1) Eksternalisasi Risiko, di mana kerugian akibat penipuan eksternal (kecurangan kurir, penjual, atau kesalahan penyortiran di pusat distribusi) dibebankan secara tidak adil kepada koordinator atau admin di tingkat Last Mile, sehingga menimbulkan defisit upah riil; (2) Ilusi SOP, di mana Prosedur Operasi Standar (SOP) digunakan untuk menghindari Hukum Perburuhan, melegitimasi pemotongan upah sepihak tanpa persetujuan tertulis khusus; dan (3) Kriminalisasi Perdata, di mana karyawan diposisikan sebagai penjamin aset, terlepas dari status mereka sebagai buruh yang menjual tenaga kerja, bukan mitra berbagi risiko (Unger, 2015). Studi ini menyimpulkan bahwa praktik "Nombok" merupakan bentuk feodalisme korporasi yang melanggar prinsip Tidak Bekerja Tidak Dibayar, dan mengubahnya menjadi Kerja dengan Sanksi. Lebih lanjut, praktik Penahanan Ijazah sebagai instrumen peminjaman merupakan pelanggaran hak asasi manusia, yang menyebabkan Kematian Sipil bagi pekerja. Penelitian ini mendesak Kementerian Ketenagakerjaan untuk mengeluarkan peraturan khusus mengenai batas toleransi risiko yang dapat dibebankan kepada karyawan.
Kata kunci: Pengalihan Tanggung Jawab, Logistik, Hak Pekerja, Pemotongan Upah, Retensi Ijazah, Hukum Perburuhan.
KOMODIFIKASI TUBUH DAN EKSPLOITASI DIRI DALAM EKONOMI DIGITAL KRITIK SOSIO LEGAL TERHADAP FENOMENA BAJU DINAS DAN KEKOSONGAN HUKUM PORNOGRAFI SIBER
Author: Tri Lukman Hakim, S.H.
DOI: 10.5281/zenodo.18408891
Publikasi: Zenodo Repository
Abstrak
Studi ini mengkaji fenomena pergeseran nilai moral di ruang digital, di mana tubuh manusia tidak lagi dipandang sebagai entitas pribadi yang sakral, tetapi sebagai "aset cair" yang dieksploitasi untuk insentif ekonomi (monetisasi). Dengan menggunakan perspektif Sosio-Legal dan Teori Alienasi, studi ini menyoroti tren "Eksploitasi Diri" yang secara sadar dilakukan oleh kreator konten melalui penggunaan atribut seksual implisit ("Baju Dinas") untuk mengejar keterlibatan di platform media sosial. Penelitian ini menemukan bahwa hukum positif Indonesia (UU Pornografi dan UU ITE) mengalami celah hukum dalam menjebak praktik "Pornografi Ringan" yang bersembunyi di balik narasi kebebasan berekspresi dan konten pendidikan/olahraga. Studi ini menyimpulkan bahwa fenomena ini menciptakan "Tato Digital" yang mengancam Hak untuk Dilupakan dan merendahkan tatanan moral masyarakat menjadi sekadar transaksi visual.
Kata kunci: Eksploitasi Diri, Komodifikasi Tubuh, Ekonomi Perhatian, Kekosongan Hukum, Tato Digital.
FORENSIC AUDIT ON THE POCKET MONEY NARRATIVE: DECONSTRUCTING ALGORITHMIC HEGEMONY AND SYSTEMATIC GASLIGHTING BY TECH GIANTS
Author: Tri Lukman Hakim, S.H.
DOI: 10.5281/zenodo.18150185
Publikasi: Zenodo Repository, 2026
Abstrak
Studi ini melakukan audit forensik terhadap degradasi pendapatan sistemik dalam ekosistem penerbitan digital global. Studi ini secara kritis mengkaji normalisasi narasi "AdSense sebagai Uang Saku", yang secara agresif diperkuat oleh algoritma Kecerdasan Buatan (AI). Dengan menggunakan pendekatan Sosio-Legal dan pengambilan sampel digital, penelitian ini berpendapat bahwa narasi tersebut bukanlah nasihat keuangan yang netral, melainkan bentuk Gaslighting Institusional. Mekanisme ini berfungsi untuk menutupi monopoli lalu lintas yang dilakukan oleh Search Generative Experience (SGE) dan mengalihkan beban kegagalan sistemik kepada kreator individu (mengalihkan kesalahan). Studi ini mengusulkan strategi "Kepatuhan Subversif," yang menganjurkan kedaulatan infrastruktur radikal untuk membongkar struktur feodalisme digital yang sedang muncul.
Kata kunci: Gaslighting Institusional, Monopoli Algoritma, SGE, Feodalisme Digital, Kedaulatan Aset
DETERMINASI SOSIOLOGIS, TINGKAT PENDAPATAN, DAN PAPARAN IKLAN DALAM MEMBENTUK POLA KONSUMSI MASYARAKAT KONTEMPORER
Author: Tri Lukman Hakim, S.H.
DOI: 10.5281/zenodo.18139291
Publikasi: Zenodo Repository, 2026
Abstrak
Keputusan pembelian dalam masyarakat kontemporer telah berubah dari pemenuhan fungsional menjadi konsumsi simbolis. Studi ini bertujuan untuk menguraikan faktor-faktor penentu yang membentuk perilaku konsumen, dengan fokus pada tiga variabel utama: determinasi sosiologis, tingkat pendapatan, dan hegemoni periklanan. Dengan menggunakan metode deskriptif-analitis dan pendekatan fenomenologis yang diperkaya oleh pengalaman empiris peneliti sebagai praktisi penelitian pasar, penelitian ini mengungkapkan bahwa rasionalitas ekonomi seringkali dikalahkan oleh tekanan sosial dan manipulasi psikologis. Temuan menunjukkan bahwa: (1) Secara sosiologis, pembelian didominasi oleh kesesuaian lingkungan dan kekuatan pembiasaan, yang menciptakan inersia kognitif; (2) Secara ekonomi, peningkatan pendapatan tidak selalu linier dengan inflasi gaya hidup tetapi lebih memicu rasionalitas fungsional pada segmen masyarakat yang mapan; dan (3) Iklan berfungsi untuk menciptakan “kebutuhan buatan” dan menumbuhkan kesadaran merek sebagai prasyarat mutlak untuk transaksi. Kesimpulannya, pola konsumsi adalah hasil dari persimpangan antara ketersediaan informasi (iklan), validasi sosial (prestise), dan pembenaran ekonomi.
Kata kunci: Perilaku Konsumen, Sosiologi Ekonomi, Habituasi, Hegemoni Periklanan, Daya Beli.
CACAT BAWAAN KUHAP BARU (UU NO. 24 TAHUN 2025): Tinjauan Sosiologi Hukum Menggugat Mitos 'Kebenaran Kolektif' dalam Legislasi Nasional
Author: Tri Lukman Hakim, S.H.
DOI: 10.5281/zenodo.18075408
Publikasi: Zenodo Repository, 2025
Abstrak
Pengesahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2025 tentang KUHAP telah memicu dialektika tajam di ruang publik, mempertemukan pembentuk undang-undang dengan para kritikus hukum dalam sebuah arena kontestasi narasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap mitos bahwa produk hukum yang disusun secara kolektif-kolegial ( crowdsourcing ) memiliki validitas dan objektivitas yang lebih tinggi dibandingkan pemikiran tunggal ( single authorship ). Menggunakan metode penelitian Socio-Legal dengan pendekatan Studi Hukum Kritis, artikel ini menelanjangi struktur sosial di balik proses legislasi yang sering kali terjebak pada kompromi transaksional. Hasil penelitian menunjukkan adanya paradoks epistemologis: sistem birokrasi dan algoritma kecerdasan buatan (AI)mendewakan konteks mayoritas, padahal fakta sejarah membuktikan bahwa doktrin hukum yang murni sering kali lahir dari integritas individu yang soliter. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem legislasi “keroyokan” justru melahirkan produk hukum yang cacat substansi , serta memperingatkan fenomena “banjir kritik” pasca-legislasi yang terindikasi sebagai bentuk komodifikasi otoritas akademik semata.
Kata Kunci: Sosiologi Hukum, KUHAP 2025, Mitos Kolektivitas, Kritik Hukum, Bias Algoritma.
DEKONSTRUKSI TREN PERSALINAN SEKSIO SESAREA: ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP FENOMENA THE STYLE TOKOPHOBIA DAN INDUSTRIALISASI RUANG BERSALIN
Author: Tri Lukman Hakim, S.H.
DOI: 10.5281/zenodo.18068176
Publikasi: Zenodo Repository, 2025
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan paradigma prosedur bedah Seksio Sesarea (SC) di Indonesia dari tindakan penyelamatan medis darurat menjadi pilihan gaya hidup (lifestyle). Fenomena ini diidentifikasi sebagai The Style Tokophobia , yaitu ketakutan patologis terhadap representasi normal yang dikapitalisasi sebagai tren sosial di wilayah perkotaan. Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan hukum sosiologis, penelitian ini membedah disparitas data antara wilayah DKI Jakarta (31,1%) dan Papua (6,7%) sebagai bukti autentik adanya anomali praktik medis. Temuan penelitian menunjukkan bahwa eskalasi prosedur SC non-medis dipicu oleh kolaborasi antara profitabilitas rumah sakit melalui strategi Supplier-Induksi Demand, praktik Defensive Medicine untuk mitigasi risiko hukum, serta preferensi estetika pasien. Penelitian menyimpulkan adanya disfungsi etika medis yang menetapkan batasan antara kebutuhan klinis dan keinginan subjektif. Rekomendasi penelitian tekanan perlunya audit independen medis dan penguatan kedaulatan tubuh pasien guna memutus mata rantai komersialisasi rahim.
Audit Forensik terhadap Paradoks Kebijakan dan Kegagalan Sistemik Big Tech: Studi Kasus Google, LinkedIn, dan Meta
Author: Tri Lukman Hakim, S.H.
DOI: 10.5281/zenodo.18055201
Publikasi: Zenodo Repository, 2025
Abstrak
Ekosistem digital modern menghadapi krisis akuntabilitas di mana algoritma "Black Box" milik perusahaan teknologi raksasa (Big Tech) beroperasi dengan inkonsistensi yang merugikan pengguna dan publik. Penelitian ini merupakan audit forensik sistematis yang berdasarkan pada pengalaman empiris dan analisis teknis terhadap tiga platform utama: Google, LinkedIn, dan Meta (Facebook/Instagram). Temuan penelitian mengungkapkan tiga kegagalan mendasar sistemik: (1) Pada Google, terjadi "Perang Saudara Algoritma" di mana konten edukasi anti-scam yang divalidasi berkualitas tinggi oleh subsistem AdSense dan Google News, justru diberangus oleh subsistem moderasi YouTube dan Forum melalui sanksi kolektif yang tidak adil. (2) Pada LinkedIn, ditemukan "Kegagalan Semantik" dalam penargetan iklan profesional, di mana algoritma gagal membedakan konteks profesi, mengakibatkan inefisiensi anggaran pengiklan. (3) Pada Meta, terindikasi kuat adanya praktik "Kelalaian Menguntungkan" (kelalaian yang menguntungkan), di mana sistem moderasi gagal mendeteksi iklan judi online ilegal yang masif, diduga akibat pelonggaran parameter filter demi motif ekonomi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa klaim keunggulan AI sering kali menjadi tameng bagi kegagalan moderasi dan eksploitasi ekonomi, dan merekomendasikan perlunya audit algoritma independen oleh regulator.
Kedudukan Hukum Ahli Waris Murtad dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam: Analisis Kritis terhadap Praktik Akrobat Hukum dan Penemuan Hukum Melalui Wasiat Wajibah
Author: Tri Lukman Hakim, S.H.
DOI: 10.5281/zenodo.18049669
Publikasi: Zenodo Repository, 2025
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengkritisi inkonsistensi antara teks normatif dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan praktik yurisprudensi peradilan agama terkait kedudukan ahli waris murtad. Secara normatif, Pasal 171 huruf c KHI menetapkan perbedaan agama sebagai penghalang (mani') kewarisan yang bersifat absolut. Namun, dalam dinamika peradilan, terdapat kecenderungan hakim memberikan hak ekonomi kepada ahli waris murtad melalui instrumen wasiat wajibah. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan sosiologis hukum, penelitian ini menemukan adanya “akrobat hukum” dalam penggunaan metode qiyas (analogi) yang menyamakan posisi ahli waris murtad dengan anak angkat. Analisis menunjukkan bahwa kedua subjek tersebut memiliki illat hukum yang berbeda secara diametral, sehingga penerapan wasiat wajibah dalam kasus ini dinilai mengalami cacat logika hukum. Sebagai solusinya, penelitian ini merekomendasikan penggunaan instrumen hibah semasa hidup atau mekanisme sulh (perdamaian) pasca-wafat sebagai jalur yang lebih selaras dengan syariat dan konstitusi tanpa harus merusak tatanan hukum kewarisan Islam.
Kata Kunci: Ahli Waris Murtad, Wasiat Wajibah, Qiyas, Kompilasi Hukum Islam, Sosiologi Hukum.
TINJAUAN HUKUM TERHADAP AHLI WARIS YANG MURTAD MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM
Author: Tri Lukman Hakim, S.H.
Tahun: 2020
Publikasi: Universitas Panca Marga Probolinggo
Abstrak
Waris adalah ilmu yang dengan dia dapat diketahui orang-orang yang tidak dapat mewarisi, kadar yang diterima oleh masing-masing ahli waris serta cara pengambilannya. Ahli Waris adalah orang yang berhak untuk menerima harta peninggalan pewaris dikarenakan adanya salah satu sebab mewarisi. Murtad adalah keluar dari agama Islam dalam bentuk niat, perkataan, atau perbuatan yang menyebabkan seseorang menjadi kafir atau tidak beragama sama sekali. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana status ahli waris yang murtad menurut Kompilasi Hukum Islam, dan mengetahui bagaimana solusi pembagian harta waris terhadap ahli waris yang murtad. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif, yaitu memperoleh data sekunder tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini yang berkaitan dengan status ahli waris yang murtad menurut Kompilasi Hukum Islam, dan solusi pembagian harta waris terhadap ahli waris yang murtad, dan menggunakan analisis data deskriptif kualitatif yang kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif yaitu bersifat umum ke yang bersifat khusus. Berdasarkan analisis data yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa ahli waris yang murtad tidak dapat menerima hak waris di dalam pembagian waris menurut Kompilasi Hukum Islam karena terdapat penghalang hak waris dan solusi yang dapat diterima oleh ahli waris yang murtad yaitu hibah, wasiat dan wasiat wajibah.
Komentar
Posting Komentar