Putusan MK No. 70/PUU-XVII/2019 Menguatkan Pasal 47 UU KPK

Oleh: Tri Lukman Hakim, S.H.

​Founder KunciPro Research | Peneliti Cyber Law terindeks global (ORCID ID: 0009-0003-4829-1185)

Dalam setiap operasi upaya paksa penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), termasuk ekspansi penyidikan terhadap korporasi besar maupun instansi vertikal di daerah pada tahun 2026 ini, landasan yuridis yang paling krusial terletak pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 70/PUU-XVII/2019.

Putusan bersejarah yang dibacakan pada 4 Mei 2021 tersebut secara fundamental merombak sekaligus menguatkan kembali taring Pasal 47 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU KPK.

Melalui putusan pengujian materiil (judicial review) tersebut, Mahkamah Konstitusi membatalkan kewajiban penyidik KPK untuk meminta izin tertulis dari Dewan Pengawas (Dewas) sebelum melakukan penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan. Bagaimana konstruksi pertimbangan hukum (ratio decidendi) MK dalam memulihkan independensi penyidikan KPK?

Intisari Putusan MK No. 70/PUU-XVII/2019 terkait Pasal 47 UU KPK:

  • Kedudukan Dewan Pengawas: Dewas KPK bukan merupakan organ penegak hukum (bukan aparat pro justitia), sehingga tidak berwenang menerbitkan izin upaya paksa dalam sistem peradilan pidana.
  • Perubahan Mekanisme: Frasa atas izin tertulis dari Dewan Pengawas dalam Pasal 47 ayat (1) UU 19/2019 dinyatakan inkonstitusional bersyarat dan diubah menjadi dengan memberitahukan kepada Dewan Pengawas.
  • Inkonstitusionalitas Pasal 47 ayat (2): Ketentuan mengenai mekanisme permohonan izin penggeledahan/penyitaan kepada Dewas pada Pasal 47 ayat (2) dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara keseluruhan.

1. Problem Konstitusionalitas Pasal 47 UU Nomor 19 Tahun 2019 (Sebelum Putusan MK)

Saat revisi kedua UU KPK disahkan melalui UU Nomor 19 Tahun 2019, pembentuk undang-undang menyisipkan norma baru dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) yang mengatur bahwa penyidik KPK hanya dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan setelah mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas.

Di ranah praktik hukum acara pidana, norma ini melahirkan birokratisasi penyidikan yang akut. Upaya paksa penggeledahan dan penyitaan (dwangmiddelen) pada hakikatnya membutuhkan unsur kecepatan, kerahasiaan, dan ketepatan waktu (surprise element) agar barang bukti dokumen maupun data elektronik tidak dimusnahkan, dipindahkan, atau direkayasa oleh pihak-pihak yang berperkara.

Keharusan mengantongi izin berlapis dari organ pengawas non-yudisial justru melumpuhkan efektivitas KPK dalam membongkar kejahatan kerah putih (white-collar crime).

2. Ratio Decidendi Mahkamah Konstitusi: Memisahkan Pengawasan dan Penindakan

Dalam Putusan Nomor 70/PUU-XVII/2019, Mahkamah Konstitusi membedah kedudukan kelembagaan Dewan Pengawas menggunakan doktrin integrated criminal justice system (sistem peradilan pidana terpadu) dan prinsip negara hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945). Terdapat tiga pilar argumen konstitusional yang dibangun oleh Mahkamah:

A. Dewan Pengawas Bukan Aparat Penegak Hukum (Non-Pro Justitia)

Mahkamah menegaskan bahwa dalam struktur ketatanegaraan dan hukum acara pidana, tindakan upaya paksa yang merampas atau membatasi hak asasi warga negara (seperti penggeledahan tempat tertutup dan penyitaan benda) adalah tindakan hukum murni (pro justitia).

Dewan Pengawas dibentuk semata-mata sebagai organ pengawas etik dan evaluasi kinerja kelembagaan, bukan bagian dari aparat penegak hukum. Oleh karena itu, memberikan kewenangan pemberian izin penggeledahan kepada Dewas merupakan bentuk intervensi terhadap kemandirian fungsi penindakan.

B. Pergeseran dari Izin Pra-Tindakan Menjadi Pemberitahuan Pasca-Tindakan

Untuk menjaga keseimbangan antara efektivitas pemberantasan korupsi dan prinsip akuntabilitas (checks and balances), MK mengubah rezim izin tertulis menjadi rezim pemberitahuan.

Penyidik KPK dapat langsung mengeksekusi penggeledahan dan penyitaan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) dan Surat Perintah Penggeledahan internal KPK, lalu wajib memberitahukan tindakan tersebut kepada Dewan Pengawas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah penggeledahan dan/atau penyitaan selesai dilakukan.

C. Harmonisasi dengan Putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016

Sebagai pengamanan agar kewenangan besar ini tidak disalahgunakan secara sewenang-wenang, MK mengingatkan bahwa pasca-penggeledahan dan penyitaan dilakukan, keabsahan upaya paksa tersebut tetap dapat diuji oleh pihak yang merasa dirugikan (baik tersangka maupun pihak ketiga/korporasi) melalui mekanisme Praperadilan di Pengadilan Negeri, serta diawasi secara etik oleh Dewan Pengawas melalui laporan pemberitahuan tersebut.

3. Matriks Komparasi Norma Pasal 47 UU KPK: Sebelum vs Sesudah Putusan MK

Perubahan drastis arsitektur hukum acara penggeledahan dan penyitaan KPK pasca Putusan MK Nomor 70/PUU-XVII/2019 dapat dilihat secara presisi melalui tabel perbandingan norma berikut:

Komponen Norma Teks Asli UU No. 19 Tahun 2019 (Sebelum Putusan MK) Norma Konstitusional Baru (Pasca Putusan MK No. 70/PUU-XVII/2019)
Bunyi Pasal 47 Ayat (1) Dalam proses penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan atas izin tertulis dari Dewan Pengawas. Dalam proses penyidikan, atas dasar dugaan yang kuat ada bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan dengan memberitahukan kepada Dewan Pengawas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak penggeledahan dan penyitaan selesai dilakukan.
Status Pasal 47 Ayat (2) Mengatur syarat dan tata cara Dewan Pengawas memberikan izin tertulis penggeledahan dan penyitaan. Dinyatakan Inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara keseluruhan.
Kecepatan Eksekusi Lapangan Lambat dan birokratis; rentan kebocoran informasi sebelum tim penyidik turun ke lokasi. Responsif dan taktis; penyidik dapat langsung melakukan penggeledahan serentak (simultaneous raid) begitu Sprindik terbit.
Instrumen Kontrol & Akuntabilitas Kontrol preventif administratif di tangan Dewan Pengawas. Kontrol post-audit etik oleh Dewan Pengawas (via pemberitahuan 14 hari) dan kontrol yudisial murni melalui lembaga Praperadilan.

4. Relevansi Praktis di Tahun 2026: Sinergi dengan KUHAP Baru & Penyidikan Korporasi

Memasuki lanskap penegakan hukum tahun 2026—di mana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP Baru telah berlaku efektif berdampingan dengan UU KPK posisi Putusan MK Nomor 70/PUU-XVII/2019 menjadi semakin vital sebagai kaidah lex specialis.

Jika dalam tindak pidana umum penyidik kepolisian atau kejaksaan tetap terikat pada rezim izin Ketua Pengadilan Negeri setempat (kecuali dalam keadaan mendesak), penyidik KPK memiliki otonomi penuh berdasarkan Pasal 47 ayat (1) UU KPK pasca-Putusan MK untuk langsung menyisir kantor instansi pemerintah maupun korporasi swasta lintas yurisdiksi.

Hal ini terlihat nyata ketika KPK menerbitkan Sprindik pengembangan perkara korupsi di sektor penerimaan negara (seperti kepabeanan dan cukai) pada Oktober 2026.

Tanpa adanya Putusan MK Nomor 70/PUU-XVII/2019 yang menguatkan Pasal 47 UU KPK, upaya penggeledahan paralel di kantor regulator (Bea Cukai) dan kantor korporasi raksasa (seperti PT Djarum di Kudus) akan terhambat oleh prosedur birokrasi perizinan yang berisiko menggagalkan penyelamatan alat bukti krusial.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

1. Apa inti dari Putusan MK Nomor 70/PUU-XVII/2019 terkait Pasal 47 UU KPK?

Inti putusan tersebut adalah menghapus kewajiban penyidik KPK untuk meminta izin tertulis dari Dewan Pengawas sebelum melakukan penggeledahan dan penyitaan. Sebagai gantinya, penyidik KPK cukup memberitahukan tindakan tersebut kepada Dewan Pengawas paling lambat 14 hari kerja setelah penggeledahan/penyitaan selesai dilaksanakan.

2. Mengapa MK membatalkan wewenang Dewan Pengawas KPK dalam memberikan izin penggeledahan?

Karena Dewan Pengawas KPK bukan merupakan aparat penegak hukum (bukan organ pro justitia) dalam sistem peradilan pidana terpadu, melainkan organ pengawas etik. Kewenangan upaya paksa seperti penggeledahan dan penyitaan adalah tindakan yudisial yang tidak boleh diintervensi oleh lembaga non-penegak hukum.

3. Bagaimana cara menguji keabsahan penggeledahan KPK jika tidak lagi memerlukan izin Dewan Pengawas?

Pihak yang merasa dirugikan atas tindakan penggeledahan atau penyitaan KPK tetap memiliki hak konstitusional untuk menguji keabsahan formil upaya paksa tersebut melalui mekanisme gugatan Praperadilan di Pengadilan Negeri, serta melaporkan dugaan pelanggaran prosedur etik kepada Dewan Pengawas KPK.

SOSIOLEGAL.COM

Interdisciplinary Law & Kuncipro Research Institute

πŸ“œ LIHAT VISI, MISI & STANDAR ETIKA RISET

Komentar

Panduan Hukum

Pahami Tahapan Sidang Perceraian

Petakan alur, syarat dokumen, & estimasi prosedur persidangan PA/PN.

Cek Alur Sidang
Unduh Format Word

Buat Draf Surat Kuasa Sah (.doc)

Generator otomatis pelimpahan wewenang perbankan, pajak, & pertanahan.

Buat Surat Kuasa
Perlindungan Hukum

Pihak Lain Ingkar Janji / Wanprestasi?

Susun draf teguran resmi mandiri untuk penagihan atau pelanggaran janji.

Kirim Somasi Sekarang
Legal Tech Mandiri

Amankan Transaksi & Bisnis Anda

Buat akta di bawah tangan (utang-piutang, sewa, kerja sama) secara instan.

Buat Surat Perjanjian

⚖️ Kajian Sektoral & Interdisipliner

8 Rubrik Hukum