Dasar Hukum KPK Geledah PT Djarum Koorporasi Swasta
Oleh: Tri Lukman Hakim, S.H.
Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di Kantor Pusat PT Djarum dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai Kudus pada Rabu, 28 Oktober 2026, memicu diskursus hukum yang luas.
Pertanyaan krusial yang mengemuka di ruang publik adalah: Apa dasar hukum KPK menggeledah kantor korporasi swasta ketika nama tersangka dalam klaster perkara tersebut belum diumumkan secara resmi?
Dalam perspektif hukum acara pidana, tindakan penyidik KPK di Kudus merupakan pelaksanaan upaya paksa (dwangmiddelen) yang tunduk pada rezim lex specialis Undang-Undang KPK serta ketentuan umum Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Tahap Penyidikan: Penggeledahan didasarkan pada terbitnya Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) baru per Oktober 2026 (pengembangan OTT DJBC Februari 2026).
- Tanpa Izin Dewas: Berdasarkan Pasal 47 ayat (1) UU KPK jo. Putusan MK No. 70/PUU-XVII/2019, penyidik KPK tidak lagi memerlukan izin tertulis Dewan Pengawas sebelum menggeledah.
- Prinsip In Rem: Objek penggeledahan mencakup lokasi pihak ketiga/korporasi swasta sepanjang diduga menyimpan alat bukti tindak pidana.
1. Konstruksi Sprindik Baru: Penggeledahan di Tahap Penyidikan
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi bahwa penggeledahan di kantor PT Djarum dan KPPBC Kudus didasarkan pada Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) baru yang diterbitkan pada Oktober 2026.
Sprindik ini merupakan pengembangan perkara (splitzing dan perluasan alat bukti) dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan pada Februari 2026 terkait suap importasi dan gratifikasi.
Secara normatif, penggeledahan hanya sah dilakukan apabila perkara telah masuk ke tahap Penyidikan (bukan penyelidikan).
Meskipun KPK belum mengumumkan identitas tersangka untuk Sprindik klaster Kudus kepada publik, sejalan dengan kebijakan hukum acara pasca berlakunya UU Nomor 20 Tahun 2025 (KUHAP Baru) yang membatasi ekspos tersangka secara prematur di konferensi pers, terbitnya Sprindik menjadi dasar formil bahwa penyidik tengah mengumpulkan bukti untuk membuat terang tindak pidana korupsi dan mengunci pertanggungjawaban pidananya.
2. Instrumen Hukum Penggeledahan KPK (Lex Specialis vs Lex Generalis)
Tindakan penyidik KPK memasuki dan memeriksa kantor PT Djarum serta KPPBC Kudus bertumpu pada empat pilar regulasi utama:
A. Pasal 47 ayat (1) UU KPK jo. Putusan MK Nomor 70/PUU-XVII/2019
Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 (Perubahan Kedua UU KPK), Pasal 47 ayat (1) semula mensyaratkan izin tertulis dari Dewan Pengawas (Dewas) sebelum penyidik melakukan penggeledahan. Namun, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019, MK membatalkan syarat izin tersebut karena Dewas bukan aparat penegak hukum (pro justitia).
Kini, dasar hukum yang berlaku tegas menyatakan bahwa penyidik KPK berwenang melakukan penggeledahan dan penyitaan dalam proses penyidikan cukup dengan memberitahukan kepada Dewan Pengawas paling lambat 14 hari kerja setelah penggeledahan selesai dilaksanakan.
B. Prinsip In Rem dalam Pencarian Alat Bukti KUHAP
Baik dalam doktrin KUHAP lama (Pasal 32 dan Pasal 33 UU No. 8 Tahun 1981) maupun rezim UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP Baru (Pasal 112–113) yang berlaku efektif sejak 2 Januari 2026, objek penggeledahan tidak terbatas pada kediaman milik tersangka semata.
Penyidik berwenang menggeledah bangunan, kantor korporasi, atau tempat tertutup lainnya sepanjang terdapat dugaan kuat bahwa di tempat tersebut tersimpan dokumen, pembukuan, atau data elektronik yang berkaitan langsung dengan tindak pidana yang sedang disidik.
C. Pasal 12 ayat (1) UU KPK: Kewenangan Memeriksa Administrasi & Menyita Data
Selain penggeledahan fisik, penyidik KPK dibekali kewenangan khusus dalam Pasal 12 ayat (1) UU KPK untuk meminta keterangan, membuka dokumen administrasi, serta menyita surat atau data elektronik dari instansi pemerintah (KPPBC Kudus) maupun entitas swasta (PT Djarum) yang diduga memiliki keterkaitan dengan alur penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai.
D. Perma Nomor 13 Tahun 2016: Pintu Masuk Pertanggungjawaban Korporasi
Apabila penggeledahan di kantor PT Djarum bertujuan menelusuri keuntungan korporasi dari dugaan penyimpangan kuota/tarif cukai atau fasilitas kepabeanan, Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi menjadi landasan operasional bagi penyidik untuk memeriksa struktur pengendali korporasi dan jejak audit internal perusahaan.
3. Matriks Legalitas Penggeledahan PT Djarum & Bea Cukai Kudus
Untuk memetakan keabsahan tindakan hukum KPK pada 28 Oktober 2026, perhatikan tabel instrumen hukum berikut:
| Aspek Hukum Acara | Instrumen Regulasi / Dasar Hukum | Implementasi pada Kasus PT Djarum & KPPBC Kudus |
|---|---|---|
| Dasar Administrasi Penyidikan | Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Oktober 2026 | Pengembangan dari OTT suap importasi & gratifikasi DJBC (Februari 2026) ke sektor penerimaan cukai/kepabeanan di Kudus. |
| Kewenangan Upaya Paksa KPK | Pasal 47 ayat (1) UU No. 19/2019 jo. Putusan MK No. 70/PUU-XVII/2019 | Penyidik KPK dapat langsung melakukan penggeledahan tanpa perlu menunggu izin tertulis Dewas KPK (cukup pemberitahuan pasca-tindakan). |
| Prosedur Hukum Acara Pidana | UU No. 20 Tahun 2025 (KUHAP Baru) & KUHAP | Penggeledahan dilakukan dengan menunjukkan tanda pengenal penyidik, surat perintah penggeledahan, dan disaksikan oleh pihak penguasa tempat/perwakilan manajemen. |
| Status Subjek Hukum (PT Djarum) | Geledah Tempat Pihak Terkait (Third-Party Search) | Manajemen PT Djarum bersikap kooperatif dan menghormati proses hukum KPK meskipun mengeklaim belum mengetahui detail pokok perkara. |
4. Analisis Sosio-Legal: Menguji Akuntabilitas Fiskal dan Due Process of Law
Jika ditarik ke ranah sosiologi hukum, penggunaan instrumen penggeledahan terhadap raksasa industri hasil tembakau dan kantor pengawas cukai di daerah memperlihatkan dua sisi mata uang dalam penegakan hukum pidana korupsi:
- Membongkar Ruang Gelap Diskresi Cukai: KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus memegang kewenangan vital dalam pengawasan pita cukai (CK-1) dan kepabeanan industri rokok. Tanpa upaya paksa penggeledahan secara serentak (simultaneous raid) di kantor regulator dan kantor pelaku usaha, jejak transaksi elitis atau manipulasi administrasi cukai sangat mudah dihilangkan sebelum penyidik sempat memanggil saksi.
- Keseimbangan Due Process of Law: Di sisi lain, karena upaya paksa penggeledahan menyentuh hak privasi dan reputasi korporasi besar yang menyerap puluhan ribu tenaga kerja, KPK wajib menjaga ketat prinsip proporsionalitas (Pasal 5 huruf e UU KPK). Setiap dokumen atau barang bukti elektronik yang disita dari kantor PT Djarum harus memiliki nexus (keterkaitan kausalitas) yang sah dengan ruang lingkup Sprindik Oktober 2026 agar tidak berujung pada sengketa Praperadilan.
Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)
1. Apa dasar hukum utama KPK menggeledah kantor PT Djarum?
Dasar hukum utamanya adalah Pasal 47 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK jo. Putusan MK Nomor 70/PUU-XVII/2019 serta ketentuan penggeledahan dalam KUHAP, yang dieksekusi berdasarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) baru KPK tertanggal Oktober 2026.
2. Apakah KPK boleh menggeledah kantor perusahaan swasta jika belum mengumumkan tersangka?
Boleh. Secara hukum acara pidana, sepanjang perkara sudah berada di tahap penyidikan (ditandai dengan terbitnya Sprindik), penyidik berwenang menggeledah lokasi mana pun, termasuk kantor korporasi swasta, yang diduga kuat menyimpan dokumen atau barang bukti terkait tindak pidana korupsi guna menemukan dan mengunci alat bukti penetapan tersangka.
3. Apakah penyidik KPK butuh izin Dewan Pengawas untuk menggeledah PT Djarum?
Tidak. Sejak Putusan MK Nomor 70/PUU-XVII/2019, kewajiban meminta izin tertulis Dewan Pengawas KPK sebelum penggeledahan telah dihapus. Penyidik KPK hanya wajib memberitahukan tindakan tersebut kepada Dewan Pengawas maksimal 14 hari kerja setelah penggeledahan selesai.

Komentar