Bagaimana Tafsir Pasal 7A UUD 1945 Pemakzulan
Oleh: Tri Lukman Hakim, S.H.
Di tengah polemik pembatalan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan Wakil Presiden melalui Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026, wacana pemakzulan (impeachment) kembali mencuat ke ruang publik.
Namun Pertanyaan mendasarnya adalah: Bagaimana tafsir Pasal 7A UUD 1945 terkait pemakzulan, dan apakah putusan pengadilan administrasi dapat berlaku surut untuk menggugurkan pelantikan MPR?
1. Tafsir Gramatikal Frasa Tidak Lagi Memenuhi Syarat
Dalam ilmu perundang-undangan dan penafsiran hukum tata negara, penggunaan frasa tidak lagi memenuhi syarat memiliki makna gramatikal yang sangat spesifik.
Kata tidak lagi mengandaikan bahwa syarat tersebut semula sah dan terpenuhi saat pejabat dilantik oleh MPR, namun kemudian hilang atau gugur di tengah masa jabatan (post-inauguration disqualification).
Contoh konkretnya meliputi beralih kewarganegaraan asing, mengalami gangguan kesehatan permanen yang menghalangi pelaksanaan tugas, atau dijatuhi pidana berat saat sedang menjabat.
2. Sekat Rezim Pencalonan dan Asas Non-Retroaktif
Bagaimana jika yang dipersoalkan adalah dokumen syarat pencalonan seperti Suket pendidikan yang terbit pada tahun 2019 (sebelum masa jabatan dimulai)? Secara sistematis, hukum tata negara memisahkan secara tegas antara syarat pencalonan (rezim Pemilu) dan syarat pemberhentian (rezim masa jabatan):
- Kuncian Pelantikan MPR: Verifikasi syarat pencalonan selesai di tingkat KPU dan sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi. Begitu pasangan calon diresmikan oleh MPR RI, rezim pengujian syarat pencalonan telah tertutup demi kepastian hukum (rechtszekerheid).
- Asas Non-Retroaktif: Hukum ketatanegaraan pada prinsipnya tidak berlaku surut. Putusan MA yang baru terbit pada Oktober 2026 hanya membatalkan keabsahan administrasi Suket di kementerian terkait, namun tidak dapat ditarik mundur (retroaktif) untuk membatalkan keabsahan pelantikan MPR tahun 2024.
Dengan demikian, tafsir konstitusional Pasal 7A UUD 1945 tidak dapat digunakan secara serampangan untuk menguji ulang syarat administratif masa lalu yang lahir sebelum pelantikan.
Selama tindak pidana atau gugurnya syarat tidak terjadi di dalam rentang masa jabatan pasca-peresmian MPR, mekanisme pemakzulan melalui Pasal 7A UUD 1945 tertutup secara doktrinal.
Komentar