Pajak PPN Naik 1% & PPh 0,5: Ekonomi Dipaksa Nabung

Ekspresi cemas keluarga Indonesia saat membayar belanjaan di kasir minimarket akibat dampak berantai kenaikan pajak PPN dan harga barang. By Sosiolegal

Oleh: Tri Lukman Hakim, S.H.

​Founder KunciPro Research | Peneliti Cyber Law terindeks global (ORCID ID: 0009-0003-4829-1185)

Dalam teori perpajakan modern, kita selalu dicekoki adagium klasik bahwa pajak adalah instrumen gotong royong yang demokratis: dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Sepintas terdengar indah, mulia, dan menenangkan. 

Namun, ketika realitas di lapangan menunjukkan beban pungutan yang kian mencekik tanpa timbal balik layanan publik yang sepadan, narasi manis tersebut sejatinya menyembunyikan penderitaan abadi yang hanya berganti baju, dari sistem upeti kerajaan feodal menjadi pajak negara modern.

Bagi negara yang menjadikan pajak sebagai tulang punggung utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), memeras keringat rakyat yang berjuang hidup secara mandiri tentu terasa menyakitkan.

Negara mencoba menenangkan gejolak psikologis warga melalui janji kontrak sosial berupa jaminan keamanan, kesehatan, dan pendidikan.

Namun, ketika kenaikan PPN 1% dan rencana pemungutan PPh 0,5% di marketplace datang bertubi-tubi, muncul sebuah anomali perilaku ekonomi yang justru membahayakan negara sendiri: masyarakat berhenti belanja dan ekonomi dipaksa menabung.

Jebakan Paradoks Penghematan (Paradox of Thrift):
Ketika pajak mendongkrak harga barang non-pokok, insting bertahan hidup masyarakat adalah menghentikan belanja impulsif dan menyimpan uangnya di tabungan. Jika jutaan warga menahan uang secara bersamaan, perputaran roda ekonomi nasional justru akan macet total.

1. Ilusi PPN Naik 1% dan PPh 0,5% Marketplace: Harga Barang Pasti Melambung

Saat tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dinaikkan sebesar 1%, tameng pembelaan yang selalu diulang oleh pemerintah adalah bahan kebutuhan pokok tetap dibebaskan dari pajak.

Namun, argumen ini mengabaikan fakta sederhana: dalam satu rumah tangga, lebih besar mana pengeluaran untuk bahan pokok mentah dibandingkan barang non-pokok?

Hampir 60% hingga 65% pengeluaran bulanan keluarga modern tersedot pada komponen non-pokok yang terkena PPN mulai dari sabun, deterjen, kuota internet, pulsa listrik, pakaian, suku cadang kendaraan, hingga biaya logistik. Beban ini makin berlipat ganda ketika pemerintah merencanakan penarikan PPh Final 0,5% bagi pedagang di marketplace.

Mustahil pedagang daring menelan sendiri potongan PPh 0,5% tersebut di tengah tingginya potongan biaya admin aplikasi dan belum stabilnya daya beli masyarakat.

Langkah paling rasional bagi pedagang agar tidak gulung tikar adalah menaikkan harga jual barang (tax shifting). Akibatnya, harga barang di pasar digital maupun konvensional otomatis merangkak naik secara serentak.

2. Matinya Belanja Impulsif: Ketika Rakyat Memilih Defensif dan Menabung

Apa respons psikologis masyarakat ketika melihat harga barang non-pokok kian mahal akibat pajak berlapis?

Masyarakat tidak bodoh; mereka akan langsung memasang mode bertahan hidup (survival mode). Warga akan memangkas habis-habisan pembelian barang secara impulsif dan hanya berbelanja sebatas bahan pokok untuk menyambung hidup.

Padahal, mesin pertumbuhan ekonomi Indonesia selama ini ditopang oleh konsumsi domestik, terutama dari belanja impulsif dan konsumsi non-pokok kelas menengah.

Aktivitas membeli baju baru di marketplace, memesan kopi dan kuliner lokal, mengganti gawai, hingga rekreasi akhir pekan adalah bahan bakar yang menghidupi jutaan UMKM, kurir ekspedisi, dan buruh pabrik.

Ketika harga barang dianggap terlalu mahal akibat komponen pajak, konsumen akan mengerem transaksi dan memilih memarkir uang mereka sebagai dana darurat atau tabungan.

3. Percuma Guyuran Stimulus: Mengapa BSU, BLT, dan Gaji ke-13 Tidak Memutar Ekonomi?

Di sinilah letak kontradiksi kebijakan fiskal pemerintah yang paling mencolok. Di satu sisi, pemerintah rajin mengklaim telah menggelontorkan triliunan rupiah stimulus untuk menjaga daya beli agar ekonomi tetap berjalan, mulai dari Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi pekerja, pencairan Gaji ke-13 dan THR bagi ASN, Program Keluarga Harapan (PKH), hingga Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Instrumen Stimulus Pemerintah Tujuan Awal Makroekonomi Realitas Saat Pajak & Harga Barang Naik
Gaji ke-13 ASN & BSU Pekerja Mendorong belanja kelas menengah, ritel, dan sektor jasa/pariwisata. Mengendap di Tabungan: Karena harga barang non-pokok mahal, dana stimulus disimpan untuk berjaga-jaga atau bayar utang.
PKH, BLT & Bansos Tunai Menjaga daya beli masyarakat bawah agar uang berputar di pasar lokal. Tergerus Inflasi Harga: Habis tersedot hanya untuk menebus kenaikan harga barang harian tanpa menciptakan permintaan baru.

Secara logika ekonomi, memberi stimulus tunai sembari menaikkan pajak konsumsi sama saja dengan menginjak pedal gas dan rem secara bersamaan. Percuma pemerintah menyuntikkan likuiditas lewat BSU pekerja, Gaji ke-13 ASN, PKH, maupun BLT apabila di pasar masyarakat dihadapkan pada harga barang yang mahal akibat PPN naik 1% menjadi 12% dan PPh 0,5% marketplace.

Uang dari Gaji ke-13 atau BSU yang seharusnya dibelanjakan ke pasar untuk memutar omzet pedagang, akhirnya justru disimpan rapat-rapat di rekening bank karena masyarakat takut akan ketidakpastian biaya hidup ke depan.

Jika masyarakat dipaksa terus menabung karena trauma melihat harga barang yang melambung, maka uang tidak akan berputar, transaksi perdagangan melambat, dan pada akhirnya target penerimaan pajak yang diimpikan pemerintah justru akan berbalik memukul perekonomian nasional sendiri.

SOSIOLEGAL.COM

Interdisciplinary Law & Kuncipro Research Institute

πŸ“œ LIHAT VISI, MISI & STANDAR ETIKA RISET

Komentar

Panduan Hukum

Pahami Tahapan Sidang Perceraian

Petakan alur, syarat dokumen, & estimasi prosedur persidangan PA/PN.

Cek Alur Sidang
Unduh Format Word

Buat Draf Surat Kuasa Sah (.doc)

Generator otomatis pelimpahan wewenang perbankan, pajak, & pertanahan.

Buat Surat Kuasa
Perlindungan Hukum

Pihak Lain Ingkar Janji / Wanprestasi?

Susun draf teguran resmi mandiri untuk penagihan atau pelanggaran janji.

Kirim Somasi Sekarang
Legal Tech Mandiri

Amankan Transaksi & Bisnis Anda

Buat akta di bawah tangan (utang-piutang, sewa, kerja sama) secara instan.

Buat Surat Perjanjian

⚖️ Kajian Sektoral & Interdisipliner

8 Rubrik Hukum