Apa Hak Hashim Djojohadikusumo Bicara Soal Pajak Warteg?

Oleh: Tri Lukman Hakim, S.H.

​Founder KunciPro Research | Peneliti Cyber Law terindeks global (ORCID ID: 0009-0003-4829-1185)

Jagat publik mendidih ketika Utusan Khusus Presiden, Hashim Djojohadikusumo, menyinggung transaksi ekonomi tunai tanpa kuitansi seperti tukang cukur dan tukang pijat dalam diskursus penerimaan pajak, yang kemudian merembet menjadi polemik pajak warung tegal (warteg).

Pertanyaan mendasar dari sudut pandang hukum tata pemerintahan sangat tegas: Apa hak seorang Utusan Khusus berbicara soal objek pajak rakyat kecil, dan bolehkah pejabat negara melontarkan opini bebas di ruang publik?

Dalam nalar Hukum Administrasi Negara (HAN), ucapan pejabat publik sama sekali tidak bisa disamakan dengan ucapan seorang akademisi atau praktisi independen.

Ketika seorang akademisi berbicara di mimbar seminar, ucapannya murni sebatas opini ilmiah yang tidak memiliki daya paksa untuk mengubah jalannya roda birokrasi. Sebaliknya, pejabat negara memegang instrumen kekuasaan; setiap kata yang terucap dari mulutnya mengikat secara moral, politis, dan administratif.

Prinsip Etika & Hukum Jabatan Publik:
Pejabat negara tidak memiliki hak untuk beropini liar di ruang publik. Kata-kata pejabat adalah embrio kebijakan yang menjadi acuan birokrasi dan memicu reaksi langsung di tengah masyarakat.

1. Batas Mandat Utusan Khusus: Bertindak di Luar Utusan Adalah Pelanggaran Jabatan

Secara hukum positif, kedudukan Utusan Khusus Presiden diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2024. Secara doktrinal, seorang Utusan Khusus adalah mandataris yang diikat secara ketat oleh surat penugasan dari pemberi mandat, yakni Presiden.

Secara logika hukum maupun etika ketatanegaraan, tidak mungkin seorang utusan khusus mengatakan apa yang menjadi kehendak pribadinya sendiri; ia wajib berbicara dan bertindak semata-mata sesuai dengan apa yang diutus kepadanya.

Apabila seorang Utusan Khusus Presiden berbicara atau bertindak di luar ruang lingkup tugas yang diutus kepadanya—misalnya mencampuri wacana ekstensifikasi pajak sektor informal yang merupakan yurisdiksi atributif Menteri Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak, maka tindakan tersebut merupakan bentuk pelanggaran jabatan (ultra vires).

Dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, tindakan pejabat yang melampaui wewenang atau mencampuradukkan wewenang dikategorikan sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang.

2. Mengapa Pejabat Tidak Boleh Beropini?

Sering kali, ketika pernyataan seorang pejabat memicu kegaduhan, muncul pembelaan bahwa ucapan tersebut hanyalah ilustrasi atau sekadar pandangan pribadi mengenai shadow economy (ekonomi bawah tanah). Pembelaan semacam ini cacat secara sosiologi hukum dan administrasi publik karena dua alasan utama:

  • Mengikat Secara Moral dan Menjadi Acuan Birokrasi: Dalam birokrasi Indonesia yang bersifat patronase, ucapan pejabat tinggi atau figur yang berada di lingkar inti kekuasaan presiden akan langsung diterjemahkan oleh aparat teknis di bawah sebagai perintah tidak tertulis atau sinyal arah kebijakan baru.
  • Menciptakan Kepanikan Pasar yang Nyata: Akademisi beropini tentang pajak warteg tidak akan membuat pedagang pasar ketakutan. Namun, ketika seorang Utusan Khusus Presiden menyebut profesi tukang cukur dan tukang pijat dalam konteks pemungutan pajak, masyarakat bawah langsung menangkapnya sebagai ancaman riil bahwa negara sedang bersiap memajaki usaha mikro mereka.

3. Perlindungan Hukum bagi Tukang Cukur, Pijat, dan Warteg

Terlepas dari melampaui wewenangnya pernyataan pejabat tersebut, masyarakat kecil perlu mengetahui bahwa hukum pajak kita masih memiliki benteng perlindungan yang sah.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (2a) UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), pelaku usaha mikro orang pribadi, termasuk tukang cukur, tukang pijat, pedagang sayur, maupun pemilik warung makan, yang memiliki omzet kotor di bawah Rp500 juta per tahun tidak dikenakan Pajak Penghasilan (PPh 0%).

Pejabat negara harus sadar penuh akan beban jabatannya. Begitu seseorang menerima mandat sebagai pejabat publik atau Utusan Khusus, kebebasannya untuk melontarkan opini liar telah gugur demi hukum.

Jika pejabat berbicara melampaui apa yang dimandatkan kepadanya hingga menimbulkan keresahan di lapisan masyarakat paling bawah, hal itu bukan lagi sekadar salah ucap, melainkan bentuk ketidakpatuhan terhadap etika dan disiplin hukum jabatan.

SOSIOLEGAL.COM

Interdisciplinary Law & Kuncipro Research Institute

πŸ“œ LIHAT VISI, MISI & STANDAR ETIKA RISET

Komentar

Panduan Hukum

Pahami Tahapan Sidang Perceraian

Petakan alur, syarat dokumen, & estimasi prosedur persidangan PA/PN.

Cek Alur Sidang
Unduh Format Word

Buat Draf Surat Kuasa Sah (.doc)

Generator otomatis pelimpahan wewenang perbankan, pajak, & pertanahan.

Buat Surat Kuasa
Perlindungan Hukum

Pihak Lain Ingkar Janji / Wanprestasi?

Susun draf teguran resmi mandiri untuk penagihan atau pelanggaran janji.

Kirim Somasi Sekarang
Legal Tech Mandiri

Amankan Transaksi & Bisnis Anda

Buat akta di bawah tangan (utang-piutang, sewa, kerja sama) secara instan.

Buat Surat Perjanjian

⚖️ Kajian Sektoral & Interdisipliner

8 Rubrik Hukum