Sejarah Lengsernya Presiden/Wapres Syarat Akan Politisasi

Oleh: Tri Lukman Hakim, S.H.

​Founder KunciPro Research | Peneliti Cyber Law terindeks global (ORCID ID: 0009-0003-4829-1185)

Jika kita membedah lembaran sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia sejak era kemerdekaan hingga peristiwa mundurnya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada 12 November 2026, terdapat satu hukum besi yang tidak pernah berubah: lengsernya seorang Presiden maupun Wakil Presiden di tengah jalan selalu sarat akan politisasi.

Di atas kertas, setiap kejatuhan kekuasaan selalu dibungkus dengan dalil konstitusional, ketetapan MPR, ataupun putusan pengadilan.

Namun, jika ditelisik menggunakan pisau Politik Hukum (legal politics), pasal-pasal hukum tata negara baru bekerja secara mematikan ketika perisai koalisi politik di parlemen dan dukungan instrumen keamanan telah lebih dulu meninggalkan sang penguasa.

Dua Pola Kejatuhan Kekuasaan di Indonesia:
Dalam sejarah RI, hanya Soekarno (1967) dan Gus Dur (2001) yang benar-benar dimakzulkan secara paksa hingga ketok palu MPR. Sementara Soeharto (1998) dan Gibran (2026) memilih taktik yang persis sama: mengundurkan diri lebih dulu sebelum parlemen sempat menggelar sidang pemakzulan.

1. Pemakzulan Soekarno (1967): Dari Supersemar hingga Penolakan Nawaksara

Banyak masyarakat awam mengira Presiden pertama RI, Ir. Soekarno, mengundurkan diri melalui Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) 1966. Padahal secara Hukum Administrasi Negara, Supersemar hanyalah mandat pengamanan kepada Letjen Soeharto, bukan penyerahan kekuasaan.

Soekarno sejatinya dimakzulkan (dicabut mandatnya secara paksa) oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) seiring bergesernya peta kekuatan militer dan politik pasca-tragedi 1965.

Proses pelengseran Bung Karno dilakukan secara bertahap: dimulai dari pencabutan gelar Presiden Seumur Hidup lewat TAP MPRS Nomor XVIII/MPRS/1966, diikuti penolakan pidato pertanggungjawaban Nawaksara beserta surat Pelengkap Nawaksara oleh parlemen.

Meskipun pada 20 Februari 1967 Soekarno sempat mencoba langkah kompromi dengan menyerahkan kekuasaan pemerintahan sehari-hari kepada Soeharto sembari mempertahankan status Kepala Negara, MPRS tetap menggelar Sidang Istimewa dan mengetok TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 pada 12 Maret 1967 yang mencabut seluruh kekuasaan kepresidenan dari tangan Soekarno.

2. Taktik Mundur Soeharto (1998) dan Penjegalan Politik B.J. Habibie (1999)

Tiga dekade setelah menjatuhkan Soekarno, Presiden Soeharto menghadapi badai serupa pada Mei 1998. Padahal, baru dua bulan sebelumnya (Maret 1998) MPR secara bulat melantiknya kembali.

Ketika krisis moneter memicu demonstrasi besar dan pimpinan DPR/MPR (Harmoko) beserta 14 menteri kabinetnya berbalik arah menolak bergabung di Kabinet Reformasi, Soeharto sadar bahwa ia akan dimakzulkan jika memaksa bertahan.

Pada 21 Mei 1998, Soeharto memilih menyatakan berhenti (mengundurkan diri) menggunakan Pasal 8 UUD 1945 agar tidak mengalami nasib pencabutan mandat seperti Soekarno.

Penggantinya, B.J. Habibie, mengalami drama politisasi yang berbeda pada Sidang Umum MPR Oktober 1999. Habibie tidak mundur di tengah masa jabatan dan tidak pula dimakzulkan, melainkan menyelesaikan mandat transisinya hingga pemilu dipercepat.

Namun, akibat manuver politik koalisi Poros Tengah dan pecahnya suara internal Partai Golkar, pidato pertanggungjawaban Habibie ditolak MPR melalui voting tipis (355 menolak vs 322 menerima) dengan dalih lepasnya Timor Timur.

Akibat penolakan politis tersebut, Habibie mengundurkan diri dari bursa pencalonan presiden periode 1999–2004.

3. Pemakzulan Gus Dur (2001): Puncak Politisasi Parlemen

Bukti paling telanjang bahwa hukum tata negara kerap tunduk pada politisasi parlemen terjadi saat pemakzulan Presiden ke-4 RI KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada 23 Juli 2001.

Berawal dari keretakan hubungan dengan partai-partai koalisi pendukungnya di DPR dan pencopotan Kapolri Jenderal Bimantoro, DPR melayangkan Memorandum I dan II menggunakan isu Buloggate dan Bruneigate tuduhan yang tidak pernah terbukti di pengadilan pidana.

Melalui Sidang Istimewa yang dipercepat, MPR mencabut mandat Gus Dur lewat TAP MPR Nomor II/MPR/2001. Peristiwa inilah yang memicu lahirnya Mahkamah Konstitusi (MK) dan Pasal 7A–7B UUD 1945 agar pemakzulan tidak lagi semata-mata menjadi alat politik DPR.

Tokoh & Tahun Status Hukum Instrumen Hukum & Politisasi di Balik Layar
Soekarno (1967) Dimakzulkan MPRS Pidato Nawaksara ditolak; mandat dicabut paksa lewat TAP MPRS No. XXXIII/MPRS/1967.
Soeharto (1998) Mengundurkan Diri Berhenti sukarela (Pasal 8 UUD 1945) setelah ditinggalkan menteri dan pimpinan DPR/MPR.
B.J. Habibie (1999) Batal Nyapres Lagi Tuntas masa transisi, namun LPJ ditolak MPR akibat manuver Poros Tengah & faksi Golkar.
Gus Dur (2001) Dimakzulkan MPR Diberhentikan lewat TAP MPR No. II/MPR/2001 akibat konflik tajam dengan koalisi parlemen.
Gibran R. Raka (2026) Mengundurkan Diri Mundur ke MPR (Pasal 8 ayat 2 UUD 1945) demi menggugurkan Sidang HMP Pemakzulan DPR.

4. Gibran (2026) Mengulang Taktik Soeharto (1998): Mundur Sebelum Dimakzulkan

Mundurnya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada 12 November 2026 memperlihatkan kemiripan pola taktis dengan langkah Soeharto pada Mei 1998.

Selama Joko Widodo masih memegang kendali penuh kekuasaan pada 2023–2024, polemik Surat Keterangan (Suket) penyetaraan SMA milik Gibran tidak pernah mampu menyentuh kursinya.

Namun, begitu konstelasi politik akhir 2026 berubah drastis ditandai dengan terbongkarnya isu penyadapan elit kepolisian yang meruntuhkan sabuk pengaman aparat, keluarnya Putusan Kasasi MA Nomor 742 K/TUN/2026 yang membatalkan Suket SMA-nya, hingga bersatunya fraksi-fraksi DPR untuk menggelar Paripurna Hak Menyatakan Pendapat (HMP) Gibran membaca bahwa palu pemakzulan sudah tak terbendung.

Belajar dari sejarah pahit pemakzulan Soekarno dan Gus Dur, Gibran memilih langkah pre-emptive resignation seperti Soeharto: menyerahkan surat pengunduran diri ke MPR sehari sebelum DPR bersidang.

Dengan manuver tersebut, sidang pemakzulan batal demi hukum karena kehilangan objek, sekaligus menyelamatkan hak politiknya untuk kembali bertarung di masa depan. Sejarah kembali membuktikan bahwa di panggung kekuasaan Indonesia, pasal hukum hanyalah pedang yang baru bisa ditebas ketika perisai politik pemiliknya telah hancur.

SOSIOLEGAL.COM

Interdisciplinary Law & Kuncipro Research Institute

πŸ“œ LIHAT VISI, MISI & STANDAR ETIKA RISET

Komentar

Panduan Hukum

Pahami Tahapan Sidang Perceraian

Petakan alur, syarat dokumen, & estimasi prosedur persidangan PA/PN.

Cek Alur Sidang
Unduh Format Word

Buat Draf Surat Kuasa Sah (.doc)

Generator otomatis pelimpahan wewenang perbankan, pajak, & pertanahan.

Buat Surat Kuasa
Perlindungan Hukum

Pihak Lain Ingkar Janji / Wanprestasi?

Susun draf teguran resmi mandiri untuk penagihan atau pelanggaran janji.

Kirim Somasi Sekarang
Legal Tech Mandiri

Amankan Transaksi & Bisnis Anda

Buat akta di bawah tangan (utang-piutang, sewa, kerja sama) secara instan.

Buat Surat Perjanjian

⚖️ Kajian Sektoral & Interdisipliner

8 Rubrik Hukum