Gibran Mengundurkan Diri: Bisakah Nyapres Lagi?
Oleh: Tri Lukman Hakim, S.H.
Keputusan Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden RI ke MPR pada Kamis, 12 November 2026, sekaligus menggugurkan Sidang Paripurna HMP Pemakzulan di DPR, langsung memantik spekulasi jangka panjang: Setelah Gibran mengundurkan diri, bisakah ia nyapres atau nyawapres lagi di Pilpres 2029?
Percaturan politik di Indonesia memang tidak pernah menentu; hari ini saling jegal sebagai lawan, tahun depan bisa kembali bersalaman di satu meja koalisi. Secara hukum, mundurnya Gibran sebelum ketok palu pemakzulan MPR membuat hak politiknya selamat 100%.
Namun, di luar urusan melengkapi syarat administratif pendidikan lewat Paket C, tantangan sesungguhnya bagi Gibran menuju 2029 adalah realitas perahu politik: Partai mana yang masih berminat meminangnya, dan apakah ia sanggup bersaing di kursi Presiden atau mentok di posisi Wakil Presiden sambil menunggu PSI lolos ke Senayan?
1. Tuntaskan Administrasi: S1 Luar Negeri Sah, Kunci Aturan Kaku dengan Paket C
Modal hukum pertama Gibran untuk kembali bertarung di 2029 sudah aman karena ia memilih mengundurkan diri atas permintaan sendiri, sehingga bebas dari sanksi "pernah diberhentikan secara tidak hormat" pada Pasal 169 huruf k UU Pemilu.
Adapun ganjalan Putusan Kasasi MA Nomor 742 K/TUN/2026 yang membatalkan Suket penyetaraan SMA miliknya sejatinya hanyalah masalah perbedaan standar birokrasi.
Di luar negeri, kurikulum pendidikan mengizinkan siswa langsung masuk program persiapan menuju jenjang Sarjana tanpa format SMA konvensional, dan faktanya ijazah S1 luar negeri Gibran sah serta diakui.
Karena aturan hukum pemilu di Indonesia (Pasal 169 huruf r UU Pemilu) sangat kaku mewajibkan bukti tamat setara SMA di dalam negeri, maka langkah paling cerdas bagi Gibran adalah menyesuaikan diri dengan mengikuti ujian kesetaraan Paket C. Begitu ijazah Paket C dikantongi, lawan politik tidak lagi memiliki celah hukum untuk menggugat keabsahan syarat pendidikannya di KPU.
2. Partai Mana yang Berminat Meminang Gibran di 2029?
Setelah syarat hukum beres lewat Paket C, pertanyaan krusialnya bergeser ke ranah politik praktis: Partai mana yang mau mengusung Gibran setelah ia mundur di tengah jalan pada periode ini?
Dalam politik transaksional yang cair, ketertarikan partai politik murni dihitung dari seberapa besar tabungan elektabilitas dan logistik yang masih dimiliki keluarga Joko Widodo. Partai-partai papan atas yang memiliki kader internal kuat seperti PDIP atau Gerindra tentu punya agenda capres sendiri.
Namun, partai-partai poros tengah yang pragmatis—seperti PAN, Partai Demokrat, NasDem, atau faksi tertentu di Golkar dan PKB—bisa saja kembali membuka pintu negosiasi pada 2028–2029 apabila hasil survei menunjukkan Gibran masih memiliki basis pemilih militan di kalangan generasi muda dan loyalis Jokowi di Jawa.
| Opsi Manuver 2029 | Syarat & Kendaraan Politik | Tingkat Realisme Politik |
|---|---|---|
| Maju Calon Presiden (RI-1) | Wajib didukung koalisi partai besar pemilik kursi parlemen (DPR). | Sangat Sulit: Tanpa status penguasa dan tanpa mesin partai besar, nyaris mustahil bersaing di kursi nomor satu. |
| Maju Calon Wapres (RI-2) | Dipinang oleh Capres poros tengah (PAN/Demokrat/NasDem) + modal Paket C. | Paling Realistis (Mentok Wakil): Menjual sisa basis massa loyalis Jokowi sebagai penambah suara. |
| Menunggu PSI Menang (2029) | Fokus membesarkan PSI bersama Kaesang agar tembus ambang batas DPR RI di 2029. | Investasi Jangka Panjang: Menyiapkan kendaraan sendiri di Senayan untuk tiket Capres 2034. |
3. Mentok di Kursi Wakil Sambil Menunggu PSI Tembus Senayan
Jika harus jujur membaca peta kekuatan, Gibran tanpa dukungan partai besar akan sangat sulit untuk bersaing memperebutkan kursi Presiden di 2029. Para ketua umum partai raksasa tentu tidak akan rela menyerahkan tiket RI-1 kepada figur eksternal yang tidak lagi memiliki daya tekan kekuasaan istana.
Oleh karena itu, skenario paling mentok dan realistis bagi Gibran di Pilpres 2029 adalah kembali mengincar kursi Calon Wakil Presiden, sembari mengerahkan seluruh energi politik keluarganya untuk memenangkan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang dikomandoi sang adik, Kaesang Pangarep.
Selama PSI belum memiliki kursi di Senayan (DPR RI), keluarga Jokowi akan selalu bergantung pada belas kasihan partai lain setiap kali musim pemilu tiba.
Maka, mundurnya Gibran hari ini bisa dibaca sebagai jeda konsolidasi: merapikan syarat hukum lewat Paket C, bertahan di bursa Cawapres 2029, dan menunggu PSI tumbuh menjadi partai parlemen di Senayan agar kelak mereka memiliki kendaraan politik sendiri tanpa perlu lagi menumpang di perahu koalisi orang lain.

Komentar