Surya Paloh Disadap: Pemakzulan Gibran Kian Dekat?

Surya Paloh Disadap: Pemakzulan Gibran Kian Dekat? Ini Hitungan DPR. By Sosiolegal

Oleh: Tri Lukman Hakim, S.H.

​Founder KunciPro Research | Peneliti Cyber Law terindeks global (ORCID ID: 0009-0003-4829-1185)

​Terbongkarnya daftar target penyadapan ilegal via sistem Lawful Interception Management System (LIMS) yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Eko Hadi Santoso memunculkan efek domino politik yang tak terduga. Selain menyadap nomor telepon Presiden Prabowo Subianto, operasi ilegal tersebut dikabarkan turut menyasar Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh.

​Di permukaan, Surya Paloh memang menanggapi santai kabar bahwa dirinya menjadi sasaran sadap dengan berujar, Saya mau disadap apa? Bahkan, terkait wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang belakangan mencuat, Paloh mengimbau agar semua pihak menjaga suasana kebatinan masyarakat tetap kondusif.

​Namun, bagi pengamat dinamika politik akar rumput dan parlemen, kabar disadapnya Surya Paloh justru bisa menjadi pemantik baru yang mempercepat eskalasi wacana pemakzulan Gibran. Mengapa demikian?

​Militansi Kader NasDem Saat Kehormatan Surya Paloh Disentuh

​Dalam sejarah perjalanan Partai NasDem, loyalitas kader di daerah terhadap sosok Surya Paloh dikenal sangat militan dan organik. Publik tentu masih ingat bagaimana gelombang demonstrasi kader NasDem di berbagai daerah meledak serentak hanya karena pemberitaan, karikatur atau sampul majalah Tempo yang dinilai menyinggung kehormatan Surya Paloh.

​Jika urusan pemberitaan media saja mampu menggerakkan kader daerah untuk turun ke jalan tanpa perlu dikomando, apalagi ketika mengetahui Ketua Umum mereka menjadi target operasi penyadapan ilegal oleh oknum jenderal kepolisian.

​Terlebih lagi, sebelum skandal LIMS ini meledak, tensi arus bawah kader NasDem terhadap posisi Wapres Gibran sudah memanas terlihat dari insiden penurunan foto Wapres hingga desakan pemakzulan oleh kader di daerah. Meski Surya Paloh di tingkat pusat meminta suasana dijaga tetap sejuk, kader militan kerap bergerak secara otonom (bottom-up) ketika merasa pimpinannya dizalimi secara politik.

​Hitungan Hukum: Hak Menyatakan Pendapat DPR dan Kunci Fraksi NasDem

​Desakan arus bawah kader NasDem ini akan menjadi ancaman nyata yang sangat serius bagi kursi Wakil Presiden jika merembet ke tingkat parlemen (DPR RI). Dalam konstitusi Indonesia, pintu masuk pemakzulan (impeachment) Presiden atau Wakil Presiden di DPR dimulai melalui penggunaan Hak Menyatakan Pendapat.

​Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) serta Pasal 7B UUD 1945, tahapan dan syarat persentase pemakzulan di DPR dibagi menjadi dua fase krusial:

Tahapan di DPR RI Dasar Hukum Syarat Kuorum & Persentase Suara
1. Pengusulan Hak Menyatakan Pendapat Pasal 79 & Pasal 210 UU MD3 Diusulkan oleh minimal 25 anggota DPR dan harus berasal dari lebih dari 1 (satu) fraksi.
2. Keputusan Paripurna Hak Menyatakan Pendapat Pasal 7B ayat (3) UUD 1945 & Pasal 184 UU MD3 Rapat Paripurna wajib dihadiri minimal 2/3 (66,67%) dari total anggota DPR, dan disetujui oleh minimal 2/3 (66,67%) dari anggota yang hadir.

Di sinilah posisi Fraksi Partai NasDem menjadi kunci penentu:

  1. ​Melampaui Syarat Pengusulan Awal (25 Anggota & Lintas Fraksi): Pada periode DPR RI 2024–2029, Fraksi Partai NasDem mengantongi 69 kursi (sekitar 11,9% dari total 580 kursi DPR). Jumlah 69 anggota ini sendirian saja sudah hampir tiga kali lipat dari syarat minimal 25 pengusul. Artinya, begitu Fraksi NasDem tergerak oleh desakan kadernya dan bergabung dengan satu fraksi lain saja di DPR yang sepaham, syarat administratif pengajuan Hak Menyatakan Pendapat langsung terpenuhi secara sah di meja Pimpinan DPR.
  2. ​Penentu Kuorum 2/3 (66,67%) di Rapat Paripurna: Untuk menggolkan usulan pemakzulan dari DPR ke Mahkamah Konstitusi (MK), dibutuhkan kehadiran dan persetujuan minimal 2/3 anggota DPR (sekitar 387 kursi jika hadir penuh). Selama ini, kubu pengkritik di parlemen kesulitan menembus angka keramat 66,67% tersebut. Namun, skandal penyadapan yang menyasar Presiden Prabowo sekaligus tokoh koalisi seperti Surya Paloh berpotensi mengubah peta koalisi secara drastis. Jika gerbong 69 kursi NasDem ikut berbalik arah menyokong Hak Menyatakan Pendapat bersama fraksi-fraksi besar lainnya yang gerah dengan skandal penyadapan jenderal ini, maka syarat kuorum 2/3 suara di Paripurna DPR bukan lagi hal yang mustahil dicapai.

​Menanti Arah Angin Politik Akhir 2026

​Pernyataan sejuk Surya Paloh di layar kaca boleh jadi merupakan etika komunikasi seorang politisi senior agar tidak dituding memperkeruh keadaan. Akan tetapi, dalam realitas politik Indonesia, gelombang besar sering kali tidak dimulai dari pidato resmi Ketua Umum, melainkan dari reaksi berantai kader di akar rumput yang menjalar hingga ke ruang fraksi di Senayan.

​Jika kemarahan kader atas penyadapan Surya Paloh bersenyawa dengan kalkulasi 69 kursi Fraksi NasDem di DPR untuk menggulirkan Hak Menyatakan Pendapat, maka bola liar pemakzulan Gibran benar-benar telah menemukan jalur konstitusionalnya.

SOSIOLEGAL.COM

Interdisciplinary Law & Kuncipro Research Institute

πŸ“œ LIHAT VISI, MISI & STANDAR ETIKA RISET

Komentar

Panduan Hukum

Pahami Tahapan Sidang Perceraian

Petakan alur, syarat dokumen, & estimasi prosedur persidangan PA/PN.

Cek Alur Sidang
Unduh Format Word

Buat Draf Surat Kuasa Sah (.doc)

Generator otomatis pelimpahan wewenang perbankan, pajak, & pertanahan.

Buat Surat Kuasa
Perlindungan Hukum

Pihak Lain Ingkar Janji / Wanprestasi?

Susun draf teguran resmi mandiri untuk penagihan atau pelanggaran janji.

Kirim Somasi Sekarang
Legal Tech Mandiri

Amankan Transaksi & Bisnis Anda

Buat akta di bawah tangan (utang-piutang, sewa, kerja sama) secara instan.

Buat Surat Perjanjian

⚖️ Kajian Sektoral & Interdisipliner

8 Rubrik Hukum