Gibran Mengundurkan Diri: Naik Bersama Prabowo, Kok Jatuh Sendiri?

Wakil Presiden Gibran mengundurkan diri usai pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana. By Sosiolegal

Oleh: Tri Lukman Hakim, S.H.

​Founder KunciPro Research | Peneliti Cyber Law terindeks global (ORCID ID: 0009-0003-4829-1185)

​Kabar Gibran mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia kini menjadi bola panas yang sudah tidak tertolong lagi. Gelombang protes dari sebagian massa terus bermunculan menyusul syarat administratif ijazah yang dinyatakan tidak terpenuhi. Di balik megahnya tembok kekuasaan, para anggota Dewan di DPR, pejabat sipil, hingga petinggi militer tentu sedang berbisik-bisik menyaksikan kegilaan tata negara ini.

​Untuk pertama kalinya dalam sejarah sejak Indonesia merdeka, seorang Wakil Presiden yang sedang menjabat dinyatakan tidak memenuhi syarat dokumen pendidikan oleh putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).

Hal ini terjadi bukan karena Gibran Rakabuming Raka tidak berpendidikan atau tidak pernah mengenyam bangku sekolah, melainkan karena kekakuan syarat administratif serta cacat formil dalam penafsiran surat penyetaraan ijazah setingkat SMA.

​Secara manusiawi maupun politis, Gibran tampak tak lagi sanggup menahan beban malu, sindiran, hingga cibiran dari berbagai golongan. Tekanan psikologis itu mengepungnya setiap hari mulai dari tatapan dingin di dalam ruang rapat Istana hingga obrolan bebas di warung kopi warga.

​Taktik Istana di Balik Pengumuman Gibran Mengundurkan Diri

​Hal paling mencolok dari drama politik pada November 2026 ini justru terjadi di jantung Istana Kepresidenan Jakarta. Niat Gibran mengundurkan diri yang disampaikan secara tertutup kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan empat mata selama 2,5 jam, mendadak diumumkan secara terbuka di depan publik oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.

​Mengapa pembicaraan internal yang begitu sensitif justru dibocorkan secara resmi ke layar televisi nasional? Dalam kacamata strategi politik, jawabannya sangat terang: itu adalah manuver untuk mengunci pernyataan Gibran agar ia tidak bisa mencabut atau menganulir niat mundurnya di kemudian hari.

​Begitu Mensesneg mengumumkan kabar tersebut ke publik disertai penegasan bahwa Gibran meminta waktu membuktikan keabsahan dokumennya di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) jalan untuk putar balik praktis telah tertutup rapat.

​Di ruang-ruang obrolan media sosial, masyarakat kini ramai mempertanyakan mengapa Presiden tidak mengambil langkah serupa. Bukankah saat Pilpres 2024 dulu mereka mendaftar ke KPU bersama, berkampanye bersama, dan naik ke tampuk kekuasaan bersama dalam satu tiket pasangan calon? Mengapa ketika badai hukum itu datang menghantam, yang jatuh justru harus sendiri-sendiri?

​Mengusut Pemberi Janji Berkas Aman dan Cacat Formil Suket

​Jika Surat Keterangan (Suket) penyetaraan ijazah tersebut telah dinyatakan cacat formil oleh lembaga peradilan tertinggi, seharusnya persoalan ini tidak berhenti hanya dengan skenario Gibran mengundurkan diri semata.

​Negara dan aparat penegak hukum wajib mengusut tuntas dari hulu ke hilir:

  • ​Atas perintah dan tekanan siapa suket penyetaraan yang cacat formil itu dulu berani diterbitkan oleh instansi terkait?
  • ​Apakah pasangan calon dan pimpinan partai pendukung sejak awal sudah mengetahui adanya celah hukum ini, namun sengaja menyembunyikannya demi ambisi elektoral semata?

​Boleh jadi, saat proses pencalonan yang penuh kontroversi dulu, Gibran yang masih berusia muda telah diyakinkan oleh para elit politik senior dengan jaminan manis: 

Tenang saja, maju terus, semua berkas akan aman. Kalau ada masalah di belakang hari, kita semua yang akan pasang badan.

​Namun, masalah hukum itu akhirnya benar-benar datang dan meledak. Kedatangannya sekaligus menguji kesetiaan Prabowo Subianto beserta partai-partai koalisi pendukung lainnya di Senayan yang kini mulai menghadapi desakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR.

​Faktanya, ketika Gibran yang terpojok di sudut ring menyampaikan niat mengundurkan diri, Presiden Prabowo disebut tidak menolak dan hanya memberikan sejumlah saran. Lalu, ke mana perginya janji pengamanan dan komitmen pasang badan yang dulu digaungkan saat mereka membutuhkan magnet elektoral?

​Hukum Normatif Tata Negara vs Moralitas di Depan Rakyat

​Memang benar, dalam kacamata hukum normatif tata negara Indonesia (Pasal 7A dan Pasal 8 UUD 1945), masalah hukum atau berhentinya seorang Wakil Presiden tidak serta-merta menyeret kursi Presiden.

Secara prosedur konstitusional, Presiden tetap aman di singgasananya dan bahkan berhak mengajukan dua nama calon Wakil Presiden baru kepada MPR.

​Akan tetapi, dalam panggung moralitas politik di hadapan rakyat, pasangan Presiden dan Wakil Presiden adalah satu kesatuan pertanggungjawaban sejarah. Mereka dipilih rakyat dalam satu surat suara yang tidak terpisahkan.

​Kini, muncul sebuah pertanyaan besar yang menggugat nurani publik di seluruh tanah air: jika janji kesetiaan kepada pasangan pemimpinnya sendiri saja bisa diingkari saat krisis melanda, bagaimana rakyat bisa memegang janji-janji manis pemerintah untuk masyarakat luas?

​Sekadar membiarkan Gibran mengundurkan diri lalu menggantinya dengan tokoh elit lain melalui sidang MPR tidak akan pernah benar-benar memuaskan rasa keadilan publik. Rakyat yang kritis menuntut pertanggungjawaban utuh atas drama manipulasi tata negara ini sebuah pertanggungjawaban moral untuk berani turun dan menanggung beban bersama, sebagaimana dulu mereka berdiri berdampingan merayakan kemenangan bersama.

SOSIOLEGAL.COM

Interdisciplinary Law & Kuncipro Research Institute

πŸ“œ LIHAT VISI, MISI & STANDAR ETIKA RISET

Komentar

Panduan Hukum

Pahami Tahapan Sidang Perceraian

Petakan alur, syarat dokumen, & estimasi prosedur persidangan PA/PN.

Cek Alur Sidang
Unduh Format Word

Buat Draf Surat Kuasa Sah (.doc)

Generator otomatis pelimpahan wewenang perbankan, pajak, & pertanahan.

Buat Surat Kuasa
Perlindungan Hukum

Pihak Lain Ingkar Janji / Wanprestasi?

Susun draf teguran resmi mandiri untuk penagihan atau pelanggaran janji.

Kirim Somasi Sekarang
Legal Tech Mandiri

Amankan Transaksi & Bisnis Anda

Buat akta di bawah tangan (utang-piutang, sewa, kerja sama) secara instan.

Buat Surat Perjanjian

⚖️ Kajian Sektoral & Interdisipliner

8 Rubrik Hukum