UU Perampasan Aset Sah, Koruptor Masih Untung?
Oleh: Tri Lukman Hakim, S.H.
Pengesahan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya oleh DPR RI dan pemerintah pada 19 November 2026 langsung memantik perdebatan panas di ruang publik.
Aturan yang bertahun-tahun digembar-gemborkan sebagai senjata pamungkas mengejar harta kejahatan itu justru disambut keraguan banyak kalangan.
Di tengah euforia ketok palu di gedung parlemen, satu pertanyaan lama kembali menggema: kenapa produk legislasi kita sering kali berakhir dengan ketidakpuasan publik?
Di linimasa dan berbagai ruang diskusi digital, publik ramai mempertanyakan aturan yang dinilai masih tumpul menyasar pejabat dengan kekayaan di luar nalar.
Kekecewaan makin menjadi karena absennya pasal yang tegas soal illicit enrichment sekaligus dicoretnya tindak pidana perpajakan celah yang selama ini kerap dikaitkan dengan gerak-gerik mafia pajak.
Pengesahan Maju Sebulan, Publik Merasa Dikebut
Semula, masyarakat memegang janji bahwa undang-undang ini akan dirampungkan pada Desember. Nyatanya, pengesahan justru dimajukan satu bulan lebih awal ke pertengahan November.
Percepatan jadwal itu memancing kritik tajam dari berbagai pihak, mulai dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Pusat Kajian Antikorupsi (PUKAT) UGM, hingga Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).
Sorotannya seragam: prosesnya terkesan terburu-buru, drafnya minim keterbukaan sebelum disahkan, dan substansi pasalnya dinilai terlalu lunak.
Jual Beli dan Hibah: Celah yang Sering Jadi Akal-Akalan
Kalau bicara soal aset pejabat, publik sebenarnya punya patokan yang sederhana: penghasilan yang wajar itu ya gaji resmi dari negara serta warisan yang jelas asal-usul keluarganya.
Sementara itu, transaksi jual beli, hadiah, sampai hibah sering kali menjadi area abu-abu yang rawan dimainkan.
Barang biasa bisa saja dihargai selangit lewat skema jual beli yang direkayasa, sedangkan hadiah atau hibah gampang sekali berkelindan dengan gratifikasi dan suap. Selama celah akal-akalan seperti ini tidak diawasi ketat, label sah di atas kertas bisa dengan mudah menutupi asal-usul harta yang meragukan.
Ketika Palu Dikritik, Kepercayaan Publik Dipertaruhkan
Pada akhirnya, disahkannya UU Perampasan Aset baru sebatas garis start, bukan garis finis pemberantasan kejahatan keuangan. Regulasi ini akan terus diuji apakah benar-benar menggigit atau justru menyisakan banyak pintu darurat bagi pelaku.
Sebab, undang-undang yang lahir dengan proses tertutup dan pasal-pasal kompromistis hanya akan melahirkan satu kesimpulan pahit di mata rakyat: aturan boleh saja sah, tetapi yang untung masih saja mereka yang pandai bermain di balik meja.

Komentar