Mana Keadilannya! Perbandingan Kasus Meiliana vs Aji Cahyono Sajam
Oleh: Tri Lukman Hakim, S.H.
Founder KunciPro Research | Peneliti Cyber Law terindeks global (ORCID ID: 0009-0003-4829-1185)
Media sosial kembali ramai dengan isu diskriminasi minoritas, di mana kasus Meiliana yang dipidana pasal penodaan/penistaan agama selama 18 bulan hanya karena mengeluhkan volume pengeras suara azan masjid.
Dengan kasus Aji Cahyono pembawa sajam berupa golok yang membubarkan jemaat GKPI di Tangerang justru berujung damai dengan sepotong video permintaan maaf.
Sebelum ikut meramaikan kolom komentar dengan kritikan tajam seperti standar ganda, imunitas mayoritas, dan sumpah serapah.
Kita harus melihat ke belakang karena kasus Meiliana ini terjadi di tahun 2016, dan entah kenapa diangkat kembali sebagai pembanding kasus ketidakadilan agama. Sedangkan Aji Cahyono terjadi pada September 2026. Lompatan 10 tahun menandakan publik masih belum melupakan, atau justru ada yang ingin membenturkan kembali konflik agama.
Untuk melihat duduk perkara secara jernih, berikut adalah bedah kasus, bedah pasal, dan analisis mendalam mengapa kedua kasus ini menghasilkan akhir cerita hukum yang sangat jomplang.
Bedah Kasus: Riwayat Konflik dan Kronologi Lapangan
1. Kasus Meiliana (Tanjungbalai, 2016)
Kasus ini bermula dari keluhan lisan Meiliana kepada tetangganya mengenai volume pengeras suara masjid di dekat rumahnya yang dirasa lebih keras dari biasanya. Sayangnya, obrolan antar-tetangga ini mengalami distorsi informasi tingkat tinggi ketika menyebar ke masyarakat luar.
Hoaks menyebar dengan narasi provokatif bahwa seorang warga minoritas melarang azan.
Rumor tersebut memicu kemarahan massa berskala besar yang berujung pada pembakaran serta perusakan belasan wihara dan kelenteng di Tanjungbalai pada Juli 2016.
Meski Meiliana dan suaminya sudah berulang kali meminta maaf dan mencoba memediasi masalah, tekanan massa membuat proses hukumnya bergulir hingga ke meja hijau.
2. Kasus Aji Cahyono / Gojil (Tangerang, 2026)
Lompat satu dekade kemudian, insiden terjadi di Desa Mekarsari, Rajeg, Kabupaten Tangerang. Sekelompok warga mendatangi ibadah jemaat Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) karena mempermasalahkan izin fungsi bangunan sebagai rumah doa.
Ketegangan memuncak ketika seorang pria bernama Aji Cahyono alias Gojil terekam kamera ponsel jemaat mengacungkan senjata tajam jenis golok di depan jemaat untuk memaksa ibadah dihentikan.
Seketika video tersebut viral dan memicu kecaman nasional.
Hanya dalam hitungan jam setelah viral, pelaku membuat video klarifikasi permintaan maaf, dan pada malam harinya unsur pemerintah daerah bersama kepolisian langsung menyelenggarakan mediasi yang berakhir dengan kesepakatan damai bermaterai.
Bedah Pasal: Konstruksi Hukum yang Menjerat Kedua Belah Pihak
Secara hukum acara pidana, kedua pelaku sebenarnya berhadapan dengan undang-undang yang berbeda secara substansi.
Jadi membandingkan dua kasus ini terkesan memaksakan hukum yang sama terhadap pasal yang berbeda, Berikut adalah analisis pasalnya:
Pasal Kasus Meiliana: Delik Penodaan Agama
Meiliana dijerat menggunakan Pasal 156a huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama. Pasal ini berbunyi:
Analisis Hukum: Pasal 156a merupakan delik biasa mutlak yang menitikberatkan pada penistaan institusi atau ajaran agama. Karena objek yang dirugikan adalah kesucian agama (ketertiban umum), permintaan maaf secara personal tidak bisa menggugurkan proses pidana.
Ditambah lagi, adanya Fatwa MUI Sumatera Utara saat itu memperkuat keyakinan hakim bahwa unsur penodaan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.
Pasal Kasus Aji Cahyono: Ancaman Kekerasan dan Sajam
Aksi Aji Cahyono yang membawa golok saat membubarkan ibadah secara teoritis melanggar dua aturan berat:
- Pasal 175 KUHP (atau Pasal 303 UU No. 1/2023 tentang KUHP Baru): Mengatur tentang larangan merintangi atau membubarkan secara paksa pertemuan keagamaan/ibadah yang sah dengan ancaman pidana.
- UU Darurat No. 12 Tahun 1951: Mengatur kepemilikan dan penyalahgunaan senjata tajam di muka umum secara ilegal dengan ancaman hukuman berat.
Analisis Hukum: Perbuatan Aji Cahyono masuk dalam kategori intimidasi fisik dan gangguan ketertiban, bukan penodaan doktrin agama Kristen Protestan.
Secara hukum, pasal-pasal di atas juga merupakan delik biasa yang seharusnya tetap diproses oleh kepolisian tanpa memandang adanya perdamaian.
Mengapa Hasil Akhirnya Jomplang? 3 Faktor Utama
| Indikator Perbandingan | Kasus Meiliana (2016) | Kasus Aji Cahyono (2026) |
|---|---|---|
| Bentuk Tindakan | Mengeluhkan volume azan secara lisan ke tetangga. | Membubarkan ibadah dengan mengacungkan golok (sajam). |
| Faktor Pemicu Akhir | Tekanan massa masif akibat hoaks pembakaran rumah ibadah. | Langkah cepat mediasi aparat untuk menjinakkan konflik lokal. |
| Penyelesaian Hukum | Divonis 18 Bulan Penjara | Sepakat Damai (Restorative Justice) |
1. Trial by Mob (Tekanan Massa) vs Penjinakan Konflik
Pada tahun 2016, kasus Meiliana telanjur memicu kerusuhan fisik berupa pembakaran rumah ibadah. Hakim dan aparat penegak hukum berada di bawah tekanan massa yang sangat besar selama persidangan di PN Medan.
Hukum akhirnya sering kali digunakan instrumen untuk menenangkan mayoritas yang marah.
Sebaliknya pada kasus Tangerang 2026, kepolisian dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) bergerak cepat dalam hitungan jam untuk melakukan penjinakan konflik (conflict containment).
Mediasi malam hari sengaja diambil sebagai langkah pragmatis agar gesekan lokal tidak meluas menjadi kerusuhan horizontal.
2. Penerapan Restorative Justice yang Tebang Pilih
Dalam beberapa tahun terakhir, Polri gencar mengampanyekan Restorative Justice (keadilan restoratif) penyelesaian kasus di luar pengadilan melalui perdamaian.
Langkah ini dirasa sebagai alternatif agar kapasitas sel tahanan tidak semakin overload menampung para tahanan.
Namun, kasus Aji Cahyono memperlihatkan kritik baru: Restorative Justice rentan disalahgunakan sebagai jalan pintas bagi pelaku intoleransi yang memiliki basis massa kuat.
Publik melihat adanya ketidakadilan karena pelaku kekerasan bersenjata tajam bisa bebas hanya dengan meterai, sementara komplain lisan minoritas harus berakhir di jeruji besi.
3. Realitas Sosiologis Hubungan Mayoritas-Minoritas
Secara sosiologis, relasi kuasa (power relation) di tingkat lokal memegang peran penting. Ketika pelaku berasal dari kelompok mayoritas setempat, aparat cenderung mengedepankan pendekatan musyawarah demi stabilitas keamanan lingkungan.
Namun ketika terdakwa berada di posisi minoritas, ruang kompromi sering kali menyempit karena tingginya desakan tuntutan dari kelompok dominan.
Kesimpulan: Refleksi 10 Tahun Penegakan Hukum
Lompatan waktu 10 tahun dari kasus Meiliana (2016) ke kasus Aji Cahyono (2026) membuktikan satu hal: memori publik tidak pernah salah dalam merekam rasa ketidakadilan.
Perbandingan yang viral di media sosial ini terkesan membenturkan suatu kasus yang berbeda pasal seakan sama.
Publik harus cermat agar tidak mudah terbawa narasi yang lebih liar.
Namun persoalan hukumnya sama, sama-sama masuk dalam delik biasa yang seharusnya diusut secara hukum peradilan.
Selama penegakan hukum di lapangan masih bersifat pragmatis tunduk pada jumlah massa dan tajam berdasarkan identitas selama itu pula narasi standar ganda akan terus hidup dan mengikis kepercayaan masyarakat terhadap hukum negara.
Komentar