Demo 28 Oktober: Panggung Karier Pemuda atau Perjuangan Rakyat?
Oleh: Tri Lukman Hakim, S.H.
Di atas kertas, kalender mencatat tanggal 28 Oktober sebagai Hari Sumpah Pemuda, sebuah momentum historis ketika faksi-faksi pemuda dari berbagai suku dan golongan melebur dalam satu ikatan kebangsaan yang utuh.
Namun, ketika tanggal yang sama hari ini diwarnai oleh demo pemuda gabungan mahasiswa dan masyarakat kepulan asap ban, barikade kawat berduri, dan teriakan pengeras suara di berbagai sudut kota, pertanyaannya bergeser dari sekadar romantisme sejarah menjadi sebuah gugatan yang getir:
Apakah aksi jalanan ini murni memperjuangkan nasib rakyat, atau sekadar panggung karier politik bagi segelintir elite muda yang sedang merajut masa depan mereka sendiri?
Di tengah himpitan ekonomi makro yang kian menekan, mulai dari bayang-bayang sanksi global SMCI, fluktuasi nilai tukar rupiah yang tembus 18rb, hingga ketakutan akan kaburnya investor asing, panggung demonstrasi massal menghadirkan dilema struktural yang dilematis bagi Republik ini.
Dilema Ekonomi: Ketika Stabilitas Adalah Komoditas Mahal
Ekonomi Indonesia hari ini sedang berjalan di atas tali tipis. Sentimen pasar global sangat sensitif terhadap stabilitas domestik. Ketika investor asing melihat jalanan ibu kota dan kota-kota besar dipenuhi aksi unjuk rasa dengan eskalasi tinggi, respons psikologis pasar internasional hampir selalu sama: ragu-ragu menanam modal.
Negara tidak hanya dibangun di atas batasan teritorial, melainkan di atas kepercayaan (confidence). Respon negatif yang bergemuruh di media sosial, ditambah narasi krisis yang terus-menerus digoreng tanpa henti, berpotensi menciptakan instabilitas artifisial yang justru memukul balik kelas pekerja dan buruh yang katanya sedang dibela di jalanan.
Ketika modal asing lari dan rupiah kian tertekan, yang pertama kali menjerit kelaparan bukanlah para aktivis di atas mobil komando, melainkan rakyat di akar rumput.
Namun, di sisi lain, ketegangan ini tidak lahir dari ruang hampa. Perebutan pengaruh dan faksionalisasi politik yang belum usai bahkan setelah dua tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan bahwa transisi kekuasaan di negeri ini tidak pernah benar-benar stabil.
Sebagian kelompok masyarakat, yang frustrasi dengan lambatnya perbaikan struktural, bahkan mengambil jalan pintas menuntut pergantian kepemimpinan demi menyelamatkan negara.
Bedah Struktur: Sebenarnya Siapa yang Menghancurkan Negara Ini?
Jika kita membedah anatomi negara menggunakan pilar klasik, wilayah, rakyat, pemimpin, dan sistem pemerintahannya, kerusakan tidak pernah bisa ditimpakan pada satu aktor tunggal secara naif. Jari telunjuk kerap diarahkan secara bergantian kepada tiga pihak:
- Presiden & Istana: Dianggap sebagai pusat komando yang paling bertanggung jawab atas arah kebijakan makro, stabilitas fiskal, dan penegakan hukum. Ketika ekonomi goyah, Istana adalah pihak pertama yang harus menanggung badai kritik.
- Pejabat & Birokrasi: Para pembantu presiden, kepala daerah, hingga legislatif yang kerap terjebak dalam pragmatisme kekuasaan, korupsi birokrasi, dan kegagalan menerjemahkan kebijakan pusat ke realitas bawah.
- Pemuda & Masyarakat (Rakyat): Sering kali lupa bahwa kualitas sebuah bangsa ditentukan oleh kualitas warganya sendiri. Ketika masyarakat mudah diprovokasi hoaks, terjebak dalam mentalitas perundungan digital (mob rule), atau menjadikan aksi massa sebagai kendaraan transaksional, rakyat pun turut aktif meruntuhkan fondasi negaranya dari dalam.
Sejarah membuktikan tesis sosiologis politik: negara-negara besar tidak pernah hancur karena hantaman serangan militer dari luar, melainkan ambruk dari dalam akibat hilangnya kendali atas kondusifitas domestik.
Perpecahan internal, polarisasi sosial yang dipelihara, dan hilangnya kepercayaan antarelemen bangsa adalah lubang hitam yang sebenarnya menggerogoti kedaulatan.
Dari Nalar Politik Menuju Mandat Langit
Ketika akal sehat politik, dialektika regulasi, dan perdebatan substansial gagal menemukan titik temu, perdebatan kerap bergeser ke ranah mitologi sosial.
Sebagian masyarakat mulai memandang rentetan bencana alam, krisis ekologis (seperti karhutla yang tak kunjung usai, gempa di NTT, banjir di Aceh), dan kekacauan ekonomi sebagai pertanda bahwa mandat langit telah dicabut dari penguasa yang sah.
Di titik ini, politik bertemu dengan psikologi kolektif: ketika negara dirasa gagal menghadirkan keadilan, alam dan takdir pun ditarik-tarik untuk membenarkan ketidakpuasan.
Penutup: Antara Idealisme dan Kalkulasi
Kembali pada realitas 28 Oktober hari ini, demonstrasi sah-sah saja dijamin oleh konstitusi. Namun, publik berhak untuk bersikap skeptis. Jika tiap minggu, tiap momen tertentu demo, sebenarnya apa tujuannya.
Ketika tuntutan revolusi diteriakkan tanpa cetak biru yang jelas, sementara di balik layar para penggeraknya mulai menghitung kalkulasi popularitas untuk Pemilu atau Pilkada berikutnya, maka adagium lama menemukan bentuk ironisnya: idealismenya milik rakyat, tapi panggungnya milik mereka yang sedang merintis karier.
Negara ini tidak akan diselamatkan oleh teriakan paling kencang di jalanan, atau oleh ketakutan investor yang bersembunyi di balik layar gawai.
Ia hanya akan bertahan jika keempat pilar kenegaraan, pemimpin yang mau mendengar, pejabat yang bekerja jujur, dan rakyat yang menggunakan akal sehat, berhenti saling menghancurkan demi ambisi sesaat.

Komentar