Pajak Bukan Pemotongan Paksa, Tapi Kesepakatan Transparan Rakyat!
Oleh: Tri Lukman Hakim, S.H.
Dalam diskursus bernegara, pajak kerap dipandang secara sinis oleh masyarakat. Di mata rakyat kecil hingga kelas pekerja, pajak sering dipersepsikan tak ubahnya pemotongan paksa atas jerih payah keringat mereka.
Reaksi
sinisme ini bukan tanpa alasan. Ketika uang hasil kerja keras diambil oleh
negara tanpa adanya transparansi yang dapat diakses secara online dan real-time
tentang bagaimana rupiah demi rupiah tersebut diolah, sangat mustahil
mengharapkan partisipasi dan kepatuhan pajak yang maksimal dari warga negara.
Selama ini, sistem perpajakan kita terjebak dalam cara pandang kaku: menjadikan pajak sebagai ujung akhir dari kewajiban warga.
Padahal, jika kita
ingin meneguhkan pajak sebagai kesepakatan bersama, paradigma tersebut harus
dibalik. Pajak harus dijadikan sebagai titik awal untuk menerapkan Asas
Demokrasi Pajak: dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
Krisis
Kepercayaan di Tengah Dinamika Politik
Pentingnya meredefinisi kesepakatan pajak makin mendesak jika kita melihat dinamika politik yang tersaji di panggung publik hari ini.
Berita tentang kasus
korupsi yang terus merajalela, ditambah dengan fenomena penggembungan struktur
pejabat publik yang terkesan boros anggaran tanpa memberikan timbal balik nyata
bagi masyarakat luas, telah mengikis kepercayaan publik (public trust)
hingga ke titik terendah.
Realitas ini tidak boleh dianggap sepele oleh pemangku kebijakan. Ketimpangan antara beban pajak yang ditanggung rakyat dengan perilaku elite politik yang tidak berempati menciptakan potensi gejolak massa yang tidak akan bisa dibendung terlalu lama.
Rakyat yang merasa terus diperas untuk membiayai
birokrasi yang gemuk, namun ditelantarkan saat menghadapi kesulitan ekonomi,
lambat laun akan mempertanyakan legitimasi moral dari pemungutan pajak itu
sendiri.
Nadi
Utama Negara dan Pelayanan Maksimal
Tidak bisa dimungkiri, mayoritas pendapatan Negara Kesatuan Republik
Indonesia berasal dari sektor perpajakan. Pajak adalah nadi utama yang membuat
roda pemerintahan, pembangunan, dan layanan publik tetap berdiri serta
berdenyut. Mengabaikan peran strategis pajak sama saja dengan membiarkan negara
ini lumpuh.
Namun, sebagai instrumen vital yang menopang hidupnya negara,
konsekuensinya harus berjalan dua arah. Jika pajak adalah nadi utama negara,
sudah menjadi kewajiban mutlak bagi negara untuk memberikan pelayanan yang
maksimal kepada wajib pajak.
Hubungan antara Wajib Pajak dan Negara tidak boleh lagi diposisikan seperti
hubungan antara atasan dan bawahan atau penguasa dan pembayar denda. Negara
harus hadir sebagai pelayan yang memfasilitasi, melindungi, dan menghormati
setiap rupiah yang disetorkan oleh warganya.
Membangun
Sense of Belonging: Pajak yang Transparan dan Berdampak
Untuk mewujudkan pajak sebagai kesepakatan bersama, kunci terbesarnya
adalah mengubah psikologi publik: jangan membuat masyarakat merasa pajak
sekadar kewajiban yang menakutkan, tetapi buatlah wajib pajak merasa sedang
turut serta membangun negaranya sendiri.
Rasa memiliki (sense of belonging) terhadap pembangunan ini hanya
bisa tumbuh jika memenuhi tiga syarat mutlak: dikelola secara transparan,
akuntabel, dan berdampak langsung bagi masyarakat luas, bukan
hanya dinikmati oleh kalangan kelas atas atau lingkaran elite kekuasaan.
- Transparansi
Real-Time dan Digital: Dalam era transformasi digital seperti Coretax,
transparansi tidak boleh berhenti pada pelaporan internal birokrasi.
Negara perlu mengemban transparansi radikal: menyediakan dashboard
publik yang memungkinkan warga melihat ke mana aliran pajak mereka
dialokasikan secara akuntabel dan real-time.
- Akuntabilitas
dan Keadilan Distribusi: Pajak yang dikumpulkan dari rakyat bawah
hingga kelas menengah harus dikembalikan dalam bentuk jaring pengaman
sosial, fasilitas kesehatan, pendidikan berkualitas, dan infrastruktur
dasar yang dirasakan langsung oleh masyarakat awam. Ketika rakyat merasakan
dampak nyata dari pajaknya seperti sekolah gratis yang layak atau
pelayanan kesehatan yang bermutu mereka tidak lagi merasa dirugikan saat
membayar pajak.
Penutup:
Mengembalikan Hakekat Kontrak Sosial
Dalam kerangka Social Contract Theory yang digagas Jean-Jacques Rousseau, pajak adalah wujud penyerahan sebagian hak warga kepada otoritas demi tercapainya kebaikan bersama (common good).
Sejalan dengan itu, ekonom
klasik Adam Smith dalam bukunya The Wealth of Nations menegaskan empat
pilar utama perpajakan (The Four Maxims), di mana asas kepastian (certainty)
dan kenyamanan (convenience of payment) menjadi fondasi penting agar
pemungutan tidak menjadi beban yang menindas.
Meneguhkan pajak sebagai kesepakatan bersama berarti mengembalikan hakikat pajak sebagai instrumen demokrasi. Ketika pengelolaan pajak dilakukan secara terbuka, bebas korupsi, serta benar-benar berdampak pada kesejahteraan rakyat luas, maka bayang-bayang sinisme akan hilang dengan sendirinya.
Pada titik itulah, membayar pajak bukan lagi dirasakan sebagai beban penyerahan harta, melainkan wujud kebanggaan rakyat dalam menegakkan kedaulatan bangsanya.

Komentar