Pajak Bukan Pemotongan Paksa, Tapi Kesepakatan Transparan Rakyat!

Transparansi pajak dasar melimpahnya pajak bukan dengan paksaan. By Sosiolegal

Oleh: Tri Lukman Hakim, S.H.

​Founder KunciPro Research | Peneliti Cyber Law terindeks global (ORCID ID: 0009-0003-4829-1185)

​Dalam diskursus bernegara, pajak kerap dipandang secara sinis oleh masyarakat. Di mata rakyat kecil hingga kelas pekerja, pajak sering dipersepsikan tak ubahnya pemotongan paksa atas jerih payah keringat mereka.

Reaksi sinisme ini bukan tanpa alasan. Ketika uang hasil kerja keras diambil oleh negara tanpa adanya transparansi yang dapat diakses secara online dan real-time tentang bagaimana rupiah demi rupiah tersebut diolah, sangat mustahil mengharapkan partisipasi dan kepatuhan pajak yang maksimal dari warga negara.

​Selama ini, sistem perpajakan kita terjebak dalam cara pandang kaku: menjadikan pajak sebagai ujung akhir dari kewajiban warga.

Padahal, jika kita ingin meneguhkan pajak sebagai kesepakatan bersama, paradigma tersebut harus dibalik. Pajak harus dijadikan sebagai titik awal untuk menerapkan Asas Demokrasi Pajak: dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

​Krisis Kepercayaan di Tengah Dinamika Politik

​Pentingnya meredefinisi kesepakatan pajak makin mendesak jika kita melihat dinamika politik yang tersaji di panggung publik hari ini.

Berita tentang kasus korupsi yang terus merajalela, ditambah dengan fenomena penggembungan struktur pejabat publik yang terkesan boros anggaran tanpa memberikan timbal balik nyata bagi masyarakat luas, telah mengikis kepercayaan publik (public trust) hingga ke titik terendah.

​Realitas ini tidak boleh dianggap sepele oleh pemangku kebijakan. Ketimpangan antara beban pajak yang ditanggung rakyat dengan perilaku elite politik yang tidak berempati menciptakan potensi gejolak massa yang tidak akan bisa dibendung terlalu lama.

Rakyat yang merasa terus diperas untuk membiayai birokrasi yang gemuk, namun ditelantarkan saat menghadapi kesulitan ekonomi, lambat laun akan mempertanyakan legitimasi moral dari pemungutan pajak itu sendiri.

​Nadi Utama Negara dan Pelayanan Maksimal

​Tidak bisa dimungkiri, mayoritas pendapatan Negara Kesatuan Republik Indonesia berasal dari sektor perpajakan. Pajak adalah nadi utama yang membuat roda pemerintahan, pembangunan, dan layanan publik tetap berdiri serta berdenyut. Mengabaikan peran strategis pajak sama saja dengan membiarkan negara ini lumpuh.

​Namun, sebagai instrumen vital yang menopang hidupnya negara, konsekuensinya harus berjalan dua arah. Jika pajak adalah nadi utama negara, sudah menjadi kewajiban mutlak bagi negara untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada wajib pajak.

​Hubungan antara Wajib Pajak dan Negara tidak boleh lagi diposisikan seperti hubungan antara atasan dan bawahan atau penguasa dan pembayar denda. Negara harus hadir sebagai pelayan yang memfasilitasi, melindungi, dan menghormati setiap rupiah yang disetorkan oleh warganya.

​Membangun Sense of Belonging: Pajak yang Transparan dan Berdampak

​Untuk mewujudkan pajak sebagai kesepakatan bersama, kunci terbesarnya adalah mengubah psikologi publik: jangan membuat masyarakat merasa pajak sekadar kewajiban yang menakutkan, tetapi buatlah wajib pajak merasa sedang turut serta membangun negaranya sendiri.

​Rasa memiliki (sense of belonging) terhadap pembangunan ini hanya bisa tumbuh jika memenuhi tiga syarat mutlak: dikelola secara transparan, akuntabel, dan berdampak langsung bagi masyarakat luas, bukan hanya dinikmati oleh kalangan kelas atas atau lingkaran elite kekuasaan.

  1. ​Transparansi Real-Time dan Digital: Dalam era transformasi digital seperti Coretax, transparansi tidak boleh berhenti pada pelaporan internal birokrasi. Negara perlu mengemban transparansi radikal: menyediakan dashboard publik yang memungkinkan warga melihat ke mana aliran pajak mereka dialokasikan secara akuntabel dan real-time.
  2. ​Akuntabilitas dan Keadilan Distribusi: Pajak yang dikumpulkan dari rakyat bawah hingga kelas menengah harus dikembalikan dalam bentuk jaring pengaman sosial, fasilitas kesehatan, pendidikan berkualitas, dan infrastruktur dasar yang dirasakan langsung oleh masyarakat awam. Ketika rakyat merasakan dampak nyata dari pajaknya seperti sekolah gratis yang layak atau pelayanan kesehatan yang bermutu mereka tidak lagi merasa dirugikan saat membayar pajak.

​Penutup: Mengembalikan Hakekat Kontrak Sosial

​Dalam kerangka Social Contract Theory yang digagas Jean-Jacques Rousseau, pajak adalah wujud penyerahan sebagian hak warga kepada otoritas demi tercapainya kebaikan bersama (common good).

Sejalan dengan itu, ekonom klasik Adam Smith dalam bukunya The Wealth of Nations menegaskan empat pilar utama perpajakan (The Four Maxims), di mana asas kepastian (certainty) dan kenyamanan (convenience of payment) menjadi fondasi penting agar pemungutan tidak menjadi beban yang menindas.

​Meneguhkan pajak sebagai kesepakatan bersama berarti mengembalikan hakikat pajak sebagai instrumen demokrasi. Ketika pengelolaan pajak dilakukan secara terbuka, bebas korupsi, serta benar-benar berdampak pada kesejahteraan rakyat luas, maka bayang-bayang sinisme akan hilang dengan sendirinya.

Pada titik itulah, membayar pajak bukan lagi dirasakan sebagai beban penyerahan harta, melainkan wujud kebanggaan rakyat dalam menegakkan kedaulatan bangsanya.

SOSIOLEGAL.COM

Interdisciplinary Law & Kuncipro Research Institute

πŸ“œ LIHAT VISI, MISI & STANDAR ETIKA RISET

Komentar

Panduan Hukum

Pahami Tahapan Sidang Perceraian

Petakan alur, syarat dokumen, & estimasi prosedur persidangan PA/PN.

Cek Alur Sidang
Unduh Format Word

Buat Draf Surat Kuasa Sah (.doc)

Generator otomatis pelimpahan wewenang perbankan, pajak, & pertanahan.

Buat Surat Kuasa
Perlindungan Hukum

Pihak Lain Ingkar Janji / Wanprestasi?

Susun draf teguran resmi mandiri untuk penagihan atau pelanggaran janji.

Kirim Somasi Sekarang
Legal Tech Mandiri

Amankan Transaksi & Bisnis Anda

Buat akta di bawah tangan (utang-piutang, sewa, kerja sama) secara instan.

Buat Surat Perjanjian

⚖️ Kajian Sektoral & Interdisipliner

8 Rubrik Hukum