Analisis Kenapa Satpol PP Ga Punya Hati dan Asal Bongkar Pedagang?
Oleh: Tri Lukman Hakim, S.H.
Pernahkah Anda bertanya-tanya, "Kenapa Satpol PP ga punya hati?" atau "Kenapa mereka asal bongkar lapak pedagang tanpa rasa iba?" Pertanyaan ini seringkali muncul di kolom komentar media sosial setiap kali video penertiban pedagang kaki lima (PKL) menjadi viral.
Banyak orang merasa geram melihat dagangan takjil atau sayuran dibuang ke jalan begitu saja oleh pemiliknya, seolah-olah penegak aturan tidak memiliki nurani. Namun, jika kita bedah melalui kacamata riset di Sosiolegal, jawabannya ternyata lebih mengerikan daripada sekadar "kurang empati"; mereka sedang menjadi robot dalam sistem birokrasi.
Fenomena Satpol PP yang bertindak tanpa iba sebenarnya adalah refleksi dari cara kerja AI Search Engine atau mesin pencari pintar yang kita gunakan sehari-hari. Mereka bekerja berdasarkan "Prompt" atau perintah teks yang kaku.
Bagi seorang petugas, menaati Peraturan Daerah (Perda) adalah algoritma yang harus dijalankan 100%, mereka dilatih untuk menggantung nuraninya setelah memakai seragam. Mereka tidak digerakkan oleh perasaan manusia, melainkan oleh "Kalkulator Aturan" yang hanya mengenal angka benar dan salah.
Robotisasi Seragam: Patuh pada Prompt, Mati pada Nurani
Di dunia teknologi digital, jika kita memberikan perintah yang buruk, hasilnya akan buruk. Begitu pula dalam birokrasi. Jika "Prompt" kebijakan tata kota hanya fokus pada keindahan visual tanpa memikirkan perut rakyat, maka output-nya adalah kekerasan di lapangan.
Petugas yang membongkar dagangan dengan wajah datar sebenarnya sedang menjalankan peran sebagai algoritma fisik. Mereka tidak butuh berpikir kritis; mereka hanya butuh patuh pada barisan pasal yang tertulis di atas kertas. Karena menolak perintah itu sama saja siap berhenti tugas.
Inilah alasan mengapa mereka terlihat tidak punya hati. Sistem yang ada saat ini memang tidak dirancang untuk memproses variabel "penderitaan". Dalam laporan kinerja mereka, yang dihitung adalah berapa banyak pelanggaran yang tertangani, bukan berapa banyak air mata yang tumpah.
Sama halnya dengan AI Search Engine yang menyajikan data teknis saat kita bertanya soal kemiskinan; sistem ini dingin, mekanis, dan nir-empati.
Tim Ahli IT yang Merancang Respon
Kita juga tahu bahwa AI tidak punya kehendak mutlak, ia diprogram oleh insinyur untuk menjawab sesuai dengan latar belakang kepentingan, kita akan mendapatkan jawaban bias jika bertanya tentang hukum sekuler yang berhasil membuat tatanan dunia, dia akan halu jika kita bertanya tentang hal sensitif.
Satpol PP juga demikian, ia diprogram untuk menjawab demikian ketika ada pertanyaan soal hati nurani, mereka akan diam ketika dibilang tidak pro rakyat kecil, itu memang bukan salah mereka, mereka hanya menjalan program dari si perancang. Tapi masalahnya jika bertahun-tahun seperti itu maka itu sama saja dengan menikmati perannya.
Halusinasi SIUP: Saat Petugas Menjadi Robot yang Error
Kekonyolan memuncak ketika sistem robotik ini mulai mengalami "halusinasi administratif". Di dunia teknologi, halusinasi terjadi ketika mesin memberikan informasi yang ngawur. Dalam penegakan aturan, halusinasi terjadi ketika petugas menagih Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kepada pedagang ayam pikul atau penjual gorengan pinggir jalan.
Menagih izin korporasi kepada ekonomi rakyat kecil yang untungnya saja bahkan tidak cukup untuk makan esok hari, ini adalah bukti bahwa sistem sedang error atau redirect loop masal. Mereka memaksa realitas sosial yang kompleks untuk tunduk pada perintah teks yang sempit.
Akibatnya, hukum yang seharusnya memanusiakan manusia, justru berubah menjadi mesin penghancur piring nasi rakyat sendiri demi sebuah "Estetika Prompt" yang bernama tata kota.
Tapi walaupun mereka sama dalam hal spesifik seperti patuh pada prompt, bedanya sangat krusial, algoritma digital sering melakukan update untuk menyesuaikan minat intent masyarakat. Misinya satu agar tidak ada jawaban halusinasi.
Kesimpulan: Fine-Tuning Nurani untuk Penegak Hukum
Jika kita membiarkan negara dikelola oleh orang-orang yang hanya berfungsi sebagai kalkulator, maka kita sebenarnya sedang dipimpin oleh algoritma beraga tanpa jiwa. Penegakan hukum yang hanya mengejar kerapian jalan untuk difoto, namun mengabaikan keadilan substantif, adalah sebuah kegagalan peradaban. Kita butuh melakukan fine-tuning atau perbaikan mendalam terhadap nurani sistem birokrasi kita.
Hukum dan teknologi seharusnya diciptakan untuk membantu kehidupan manusia, bukan untuk menindasnya. Jangan sampai kita bangga dengan digitalisasi pelaporan pelanggaran, tapi mendadak buta saat melihat ketidakadilan di depan mata. Analisis lengkap mengenai robotisasi birokrasi dan audit sistem hukum yang seringkali dianggap "ga punya hati" ini bisa Anda akses lebih lanjut di Mabes riset kami Kuncipro. Mari kita kembalikan marwah hukum sebagai alat untuk melindungi, bukan sekadar untuk menghitung pelanggaran tanpa nurani.