Usulan Hak Angket Pemakzulan Gibran DPR Atas Dasar Apa?
Oleh: Tri Lukman Hakim, S.H.
Hukum itu dinamis berubah-rubah tidak statis atau tetap. Untuk itu kerap kali ditarik, diregangkan, dan dijadikan komoditas bagi kepentingan politik yang jauh dari esensi keadilan formal. Fenomena inilah yang hari ini kasat mata menyelimuti wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pasca-keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada 6 Oktober 2026.
Sebuah dinamika ketatanegaraan yang sangat menarik dibedah dari kacamata sosio-legal: Hak Angket Pemakzulan Gibran DPR RI sebenarnya bergulir atas dasar apa? Mengapa sebuah pertimbangan sampingan (obiter dictum) dari permohonan sengketa pemilu yang amarnya dinyatakan Tidak Dapat Diterima (NO), tiba-tiba dicoba ditransformasikan menjadi amunisi politik di parlemen?
Ironi Obiter Dictum: Saat Catatan Sidang Menjadi Pemicu Politik
Secara hukum acara murni, putusan dengan amar Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) menandakan bahwa permohonan tersebut gugur di pintu depan akibat cacat formalitas, karena pemohon dinilai tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing).
Logika hukum yang lurus mendiktekan bahwa ketika suatu perkara dinyatakan NO, hakim tidak dapat mengadili pokok perkara dan kasus tersebut secara hukum telah selesai.
Namun, kegaduhan sosiologis lahir ketika MK memasukkan catatan dalam pertimbangan hukumnya bahwa mereka tidak menemukan bukti meyakinkan terkait penyetaraan ijazah SMA/sederajat di persidangan. Teks inilah yang kemudian dicoba diadopsi oleh segelintir politisi di DPR untuk memicu wacana Hak Angket maupun pembentukan Panitia Khusus (Pansus).
Pihak oposisi mencoba membangun legal standing politik baru: menggunakan dokumen pertimbangan MK sebagai bukti permulaan (prima facie evidence) untuk menuduh adanya pelanggaran hukum atau perbuatan tercela. Padahal, MK sendiri menegaskan dalam putusannya bahwa mereka tidak mendiskualifikasi Gibran yang sudah sah menjabat sebagai Wakil Presiden.
Analogi Lowongan Kerja dan Sesat Logika Batas Minimum
Kelemahan paling mendasar dari narasi pemakzulan ini terletak pada kegagalan dalam memahami frasa paling rendah pada Pasal 169 huruf r UU Pemilu. Mari kita bedah teks hukumnya secara objektif. Undang-undang mengatur bahwa syarat capres/cawapres adalah berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat.
Bayangkan sebuah analogi sederhana dalam dunia profesional: Sebuah korporasi membuka lowongan kerja dengan syarat minimal lulusan SMA. Kemudian, seorang pelamar datang membawa ijazah Sarjana (S1) yang sah dan diakui negara. Apakah divisi HRD korporat tersebut akan menolak pelamar hanya karena ia tidak melampirkan kertas fisik ijazah SMA-nya? Tenu saja tidak mungkin.
Dalam logika hukum administrasi dan rekrutmen yang sehat:Kata paling rendah berfungsi sebagai ambang batas bawah (minimum requirement).
Ketika seseorang secara sah memegang gelar S1 dari universitas internasional (University of Bradford) yang telah disetarakan resmi oleh kementerian, secara otomatis kualifikasi dirinya telah melompat jauh melampaui batas minimum yang diminta undang-undang.
Mempertanyakan lembar fisik ijazah SMA kepada seorang lulusan Sarjana yang sah bukan lagi urusan menegakkan hukum, melainkan bentuk fetisisme administratif sebuah pemujaan berlebih terhadap kertas birokrasi formalitas yang sengaja dipelihara demi syahwat politik menjatuhkan lawan.
Jalur Pathway Global dan Paradoks Logika Kalau Nggak Lulus SMA, Mana Mungkin Kuliah
Merespons gaduhnya putusan MK, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akhirnya membuka suara dengan argumen yang sekilas terdengar logis bagi publik awam: Ya kalau saya tidak lulus SMA, kan saya enggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura, ujarnya di Senayan pada 7 Oktober 2026.
Logika ini diperkuat oleh Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, yang membela dari Solo dengan menyatakan bahwa lulus S1 secara otomatis membuktikan tahapan pendidikan sebelumnya sudah dilewati.
Namun, jika diurai dari kacamata sosiologi pendidikan internasional, pernyataan Gibran ini justru melahirkan sebuah paradoks logika baru. Di luar negeri, khususnya di Singapura dan Australia, sangat lumrah mengenal jalur akselerasi melalui program pathway atau diploma preparation.
Melalui jalur ini, seorang siswa secondary school internasional dapat langsung melompat masuk ke universitas dan meraih gelar Sarjana tanpa pernah memegang selembar ijazah SMA konvensional.
Di sinilah letak ironi dari pernyataan sang Wapres:Secara substansi akademik, argumennya benar; ia berhasil selesai (tamat) kuliah S1.
Namun secara formalitas administrasi dalam negeri, pernyataannya menabrak fakta jalurnya sendiri. Ia seolah menggunakan standar logika sekolah berjenjang dalam negeri, padahal dokumen yang ia serahkan ke KPU adalah Surat Penyetaraan dari kementerian yang berbasis pembobotan nilai transkrip pathway, bukan ijazah tanda kelulusan fisik sekolah menengah atas.
Bagi pengamat sosio-legal, kekisruhan ini timbul karena kementerian menerbitkan surat kesetaraan pendidikan formal, namun publik oposisi menggunakan kacamata legisme kaku untuk memisahkan esensi kompetensi sarjana dengan lembar dokumen kelulusan SMA
Baca Edisi 01 Majalah Sosiolegal dengan tagline Enak Dibaca, Sedap Disomasi. Investigasi satir tajam seputar sengketa ijazah Gibran, manuver Denny Indrayana, Legal Standing, sengkarut pasal 169 huruf r UU Pemilu dan batas kewenangan MK Edisi Pertama Oktober Spesial Ijazah Gibran.
Respons Resmi Istana dan Solidnya Benteng Administrasi
Dari sisi eksekutif, Istana melalui Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Bambang Eko Suhariyanto memberikan respons tegas yang mematahkan interpretasi liar publik.
Istana meluruskan bahwa frasa di putusan MK adalah belum diketemukan, bukan berarti tidak ada atau palsu. Pihak Istana menegaskan bahwa polemik persidangan ini sama sekali tidak mengganggu legitimasi Gibran sebagai Wakil Presiden yang sah secara hukum.
Selama Surat Keputusan Penyetaraan dari kementerian tersebut tidak pernah dibatalkan oleh peradilan yang berwenang (PTUN), surat itu secara hukum wajib dianggap sah dan mengikat berdasarkan asas Praesumptio Iustae Causa. Langkah politik yang mencoba memotong kompas langsung ke DPR lewat hak angket tanpa ada vonis pembatalan dari PTUN dinilai sebagai langkah yang menabrak tertib administrasi.
Realitas Parlemen: Mengapa Hak Angket Ini Secara Matematis Mati?
Meskipun politisi dari Fraksi PDI Perjuangan seperti Deddy Sitorus dan Komarudin Watubun mulai bersuara lantang mengenai opsi Hak Angket atau Pansus di DPR, realitas konstelasi politik di parlemen menunjukkan bahwa gerakan ini hanyalah sebuah riak kecil yang tidak akan bermuara pada pemakzulan.
Berdasarkan aturan Pasal 7B UUD 1945 dan UU MD3, pengguliran Hak Menyatakan Pendapat (HMP) menuju pemakzulan menuntut kuorum yang sangat berat, yaitu harus dihadiri dan disetujui oleh minimal 2/3 dari jumlah anggota DPR.
Mari kita hitung peta kekuatan fraksi di parlemen saat ini untuk melihat logikanya:
| Sikap Politik Fraksi DPR | Partai Politik | Estimasi Kekuatan Kursi | Status Politik |
|---|---|---|---|
| Kubu Defensif / Menolak Angket | Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN, PKB | > 65% | Koalisi Pemerintah (Merah Putih) |
| Kubu Klarifikasi / Menahan Diri | NasDem | ~ 12% | Menolak isu pemakzulan (Anggap hoaks) |
| Kubu Inisiator / Oposisi Isu | PDI Perjuangan, PKS | ~ 23% | Mendorong tindak lanjut putusan MK |
Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menyatakan bahwa pendekatan DPR seharusnya ditugaskan lewat mekanisme kerja Komisi II untuk mengklarifikasi ke KPU-Bawaslu, bukan dengan hak angket pemakzulan.
Lebih lanjut, ketika sempat beredar surat usulan pemakzulan yang mencatut nama anggota Fraksi NasDem Tonny Tesar, Bendahara Umum DPP Partai NasDem Ahmad Sahroni langsung membantah keras dan menegaskan bahwa surat tersebut adalah hoaks. NasDem menyatakan masih tegak lurus mengkaji hukum dan belum ada arahan apa pun dari Surya Paloh untuk menggoyang pemerintahan.
Dengan peta kekuatan di atas, PDI-P dan PKS yang berada di garis depan tidak akan pernah mencapai angka sakral 66,6% (2/3 suara) untuk meloloskan hak angket menjadi proses pemakzulan. Tanpa dukungan dari partai-partai koalisi besar seperti Golkar dan Gerindra, isu ini dipastikan terkunci dan mati di Senayan.
Kesimpulan
Pada akhirnya, riuhnya wacana Hak Angket pemakzulan Wapres di DPR memperlihatkan potret di mana instrumen hukum coba ditarik secara paksa ke atas panggung politik. Secara substansi hukum dan logika administrasi, argumen kelompok pendorong angket ini gugur dengan sendirinya.
Tanpa adanya putusan hukum definitif dari PTUN yang menyatakan surat administrasi kementerian itu tidak sah, dan dengan fakta bahwa kualifikasi pendidikan Gibran (S1) sudah melampaui ambang bawah undang-undang, gerakan politik ini kehilangan jangkar legalitasnya.
Kasus ini menjadi pengingat penting bagi studi sosio-legal di Indonesia: bahwa ketika hukum positif ditafsirkan secara kaku dan tebang pilih demi tujuan pragmatis, ia tidak lagi melahirkan keadilan atas penemuan hukum, melainkan menabrak logika keilmuan mereka sendiri.
Komentar