Politik Adu Domba: Akses Mobil Bendungan Lahor Ditutup Agustus!
Oleh: Tri Lukman Hakim, S.H.
(Founder KunciPro Research Institute & Praktisi Sosio-Legal)
MALANG – Senin, 11 Mei 2026. Di gerbang Bendungan Lahor, Karangkates, nalar publik sedang diuji hingga titik nadir. Kabar itu datang seperti petir di siang bolong: Akses jalan utama Malang-Blitar via Lahor akan ditutup total bagi roda empat (mobil, pickup) mulai Agustus tahun ini.
Keputusan ini turun tepat saat Pak Dur—sang pembela arus bawah—sedang berjuang di jalur hukum dengan status tersangka. Sebuah kebetulan? Tentu saja tidak bagi mereka yang paham cara kerja kekuasaan.
Menariknya audit nalar kami mencium aroma politik adu domba yang di gunakan oleh Pemerintah untuk memecah pendukung Pak Dur dan Masyarakat.
Kenapa? Karena yang ditutup hanya akses roda empat, mobil pribadi atau mobil angkutan barang. Tapi tetap membiarkan roda dua melintas.
Maka akan ada 2 kubu yang saling baku hantam di ruang digital. Ada yang menyalahkan dan ada yang mendukung.
Pahlawan yang Terasing di Tanah Sendiri
Situasi di Bendungan Lahor saat ini adalah gambaran sempurna dari kalimat "Niat baik yang berujung petaka".
Pak Dur, dengan segala keberaniannya, membuka paksa portal itu bukan untuk memperkaya diri. Ia melakukan perlawanan simbolik terhadap digitalisasi yang mencekik dan "wisata paksa" yang tidak masuk akal.
Namun lihatlah hari ini: Pak Dur terancam jeruji besi, dan rakyat dihadiahi penutupan jalan.
Meskipun didampingi advokat sekaliber Cak Sholeh, kita harus jujur pada realita: di hadapan hukum positivis yang hanya melihat "besi portal yang bengkok", peluang Pak Dur untuk bebas murni sangatlah tipis.
Negara lebih memilih melindungi aset senilai jutaan rupiah daripada nurani keadilan yang tak ternilai harganya.
Baca Juga:
Strategi Adu Domba: Masyarakat yang Terbelah
Inilah puncak kebiadaban sistemik. Penutupan akses mobil per Agustus nanti adalah senjata pamungkas untuk membelah opini masyarakat. Lihatlah apa yang terjadi di lapangan:
- Kelompok Pertama: Tetap loyal di barisan "Posko Peduli Pak Dur". Mereka tahu bahwa Pak Dur adalah martir. Mereka sadar bahwa tanpa perlawanan Pak Dur, kita selamanya akan menjadi "sapi perah" berkedok wisatawan.
- Kelompok Kedua: Mereka yang kini berbalik arah memaki Pak Dur. Kalimat-kalimat tajam seperti, "Gara-gara kamu sok jadi pahlawan, jalan sekarang ditutup total!" atau "Terima kasih Pak Dur, berkat kamu kami harus memutar jauh!" mulai bermunculan.
Sistem berhasil.
Mereka tidak perlu mengotori tangan untuk membungkam rakyat; mereka cukup menggunakan rakyat untuk saling hantam sendiri satu sama lain.
Rasa simpati yang dulu meluap kini berubah menjadi kekecewaan yang salah alamat. Pak Dur, yang tadinya dianggap pahlawan, kini pelan-pelan digiring menjadi "Kambing Hitam" atas penutupan jalan tersebut.
Logika "Anomali 2025" yang Ditelan Mentah-Mentah
Jasa Tirta berkelit dengan narasi yang sangat "halus": "Penutupan ini bukan karena insiden pembukaan paksa oleh Pak Dur, tapi sudah ada aturannya sejak 2025." Woy, Bangun!
Harusnya masyarakat peka dan bertanya: Jika aturannya sudah ada sejak 2025, kenapa baru dieksekusi sekarang? Kenapa baru ditekankan saat ada perlawanan?
Ini adalah Validation of Authority.
Mereka menggunakan "aturan lama" sebagai tameng legalitas untuk menghukum perlawanan rakyat.
Jika aturan itu benar ada sejak 2025 namun dibiarkan, itu tandanya birokrasi kita selama ini tidur. Dan jika baru dijalankan sekarang pasca-konflik, itu tandanya ini adalah Aksi Balas Dendam yang dibungkus rapi dengan map cokelat regulasi.
Baca Juga:
Vonis Mati Ekonomi: Mobil Tutup, Motor Tetap "Diperas"
Agustus nanti akan menjadi saksi bisu matinya jalur ekonomi rakyat kecil.
Mobil dan pickup—tulang punggung distribusi sayur, sembako, dan material warga—dipaksa memutar jauh lewat jalur Karangkates yang legendaris macetnya, sempit curam dan berbagi jalan dengan truck besar. Berapa liter bensin yang terbuang? Berapa jam waktu produktif yang hilang?
Lalu bagaimana dengan motor? Oh, motor tetap boleh lewat, tapi jangan harap gratis.
Motor tetap harus tunduk pada birokrasi algoritma E-Money. Artinya, negara tetap ingin dapat "ceperan" dari setiap ban motor yang melintas, sambil mencuci tangan dari tanggung jawab menyediakan akses mobil dengan dalih "keamanan struktur".
Kesimpulan: Audit Nurani yang Mati
Jasa tirta melakukan serangan balik, dengan mantap mereka akan menutup akses jalan untuk mobil dengan alasan mengurangi getaran mobil yang akan mempersingkat masa bendungan.
Bagi kelompok sepeda motor mereka tidak terdampak, tapi bagi kelompok mobil mereka akan menyalahkan Pak Dur atas aksinya.
Ruang-ruang digital kini ramai dengan perdebatan dua kubu, bukan lagi kubu masyarakat dengan pemerintah, tapi masyarakat dengan masyarakat.
Politik adu domba yang berhasil diterapkan agar tangan terlihat bersih dari perdebatan media sosial yang mudah virall.
Masyarakat yang kini mencaci Pak Dur harus sadar: Yang menutup jalanmu bukan Pak Dur, tapi kebijakan yang kaku dan anti-sosial. Jangan sampai kita menjadi bangsa yang membunuh pahlawannya sendiri demi kenyamanan sesaat.
Jika hari ini Pak Dur kalah di meja hijau, dan Agustus nanti jalan benar-benar ditutup, maka portal ketidakadilan telah berdiri permanen di hati kita semua.
Jaga Nalar, Kawal Pak Dur, Audit Nurani!
Baca Juga:
Komentar
Posting Komentar