Syarat Nobar Film Pesta Babi Yang Terkesan Aneh: Melanggar UUPK?
Oleh: Tri Lukman Hakim, SH.
Dunia aktivisme digital Indonesia kembali memanas di pertengahan Mei 2026.
Sebuah film dokumenter bertajuk "Pesta Babi" besutan tim Ekspedisi Indonesia Baru, mendadak menjadi magnet pemberitaan.
Headline pertama Bukan isi yang disampaikan mencerdaskan nalar publik mengenai deforestasi di Papua Selatan, melainkan karena gelombang pembubaran paksa yang terjadi di berbagai kampus, mulai dari Mataram hingga Ternate.
Media nasional riuh.
Narasi yang dibangun seragam: "Negara takut pada film."
Namun, di balik hiruk-pikuk antara sepatu aparat dan nalar kampus tersebut, ada sisi yang luput dari audit nalar publik: Model distribusi dan syarat-syarat nobar yang terkesan aneh, kaku, dan penuh kendali pusat.
Aktivisme atau Barter Digital?
Jika kita membedah poster instruksi nonton bareng (nobar) film Pesta Babi di media sosial, kita akan menemukan sederet syarat aneh yang lebih mirip kontrak influencer daripada ajakan edukasi warga.
Meski mereka tidak mencantumkan nominal harga secara gamblang di poster—mungkin agar terlihat tetap "idealis"—namun syarat yang diajukan adalah bentuk "Barter Valuasi".
Penyelenggara wajib memasang banner, mengumpulkan minimal 10 orang, mengunggah poster dan menandai (tag) sekian banyak akun pusat di media sosial sebelum film dikirim.
Secara teknis hukum, "pembayaran" tidak selalu berupa uang.
Ketika Anda diwajibkan menyerahkan tenaga marketing, data komunitas, dan akses akun sosmed Anda untuk menaikkan trafik mereka, maka di situlah transaksi terjadi. Anda bukan lagi penonton, Anda adalah agen pemasaran gratisan.
Baca Juga:
Keanehan Syarat: Kenapa Dilarang Nonton Sendiri?
Hal yang paling mengganjal nalar hukum adalah adanya larangan menyebarkan film dan instruksi bahwa film tersebut hanya boleh ditonton melalui mekanisme nobar berkelompok.
Logika edukasi apa yang dipakai di sini?
Jika tujuannya adalah menyebarkan kebenaran tentang Papua, bukankah semakin banyak orang yang menonton—meski sendirian di kamar—akan semakin baik?
Di sinilah letak anomali sosio-legalnya.
Sepertinya, produser tidak sedang menjual "isi film", melainkan sedang mengumpulkan "Bukti Perlawanan".
Film "Pesta Babi" diposisikan sebagai barang yang hanya boleh tayang jika ada spanduk terbentang dan kamera yang siap mengabadikan momen (termasuk momen pembubaran).
Jika Anda menontonnya diam-diam, Anda tidak menyumbang engagement bagi mesin viralitas mereka.
Audit UU Perlindungan Konsumen
Mari kita bedah menggunakan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).
Dalam hukum konsumen, "konsumen" adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa, baik yang diperoleh melalui pembelian maupun secara cuma-cuma dari pelaku usaha.
Artinya, mau bayar pakai duit atau bayar pakai "tag sosmed", Anda tetap dilindungi UUPK.
- Hak Atas Kebebasan Memilih (Pasal 4 UUPK): Konsumen berhak menikmati barang dengan cara yang mereka anggap paling nyaman. Jika sebuah komunitas sudah mendapatkan file film (dengan cara apa pun yang disepakati), melarang mereka menonton mandiri di rumah saat situasi memanas adalah bentuk pemaksaan.
- Klausula Baku yang Eksploitatif (Pasal 18 UUPK): Mengharuskan penonton menjadi "tameng" dengan wajib memasang banner dan tag akun adalah beban tambahan. Ini membuktikan bahwa produser lebih butuh Wajah Anda di Depan Spanduk daripada Otak Anda di Depan Film.
Membela Nalar, Bukan Membela Pembungkaman
Tulisan ini sama sekali tidak membenarkan tindakan aparat yang membubarkan diskusi.
Pembubaran tetaplah tindakan purba yang memalukan. Namun, kita juga tidak boleh buta warna melihat strategi marketing di balik layar.
Judul provokatif seperti Pesta Babi dirancang untuk memancing reaksi aparat bukan edukasi murni.
Ketika aparat yang "sumbu pendek" membubarkan acara, maka nilai jual film tersebut meroket.
"Dilarang Aparat" adalah label marketing yang jauh lebih ampuh daripada iklan berbayar mana pun.
Sialnya, yang menjadi tumbal adalah mahasiswa di daerah yang dipaksa tampil terang-terangan demi memancing "ikan" (aparat) agar memakan umpan.
Kesimpulan
Papua adalah saudara sebangsa kita, tapi menjadikan pulau Papua sebagai bahan marketing untuk menaikkan nilai tawar, tentu sangat disayangkan.
Mereka memang ingin film ini ditonton secara terbuka dan sengaja mengundang aparat dengan judul film yang sangat provokatif dan terkesan kontradiktif.
Logikanya ketika api unggun dinyalakan tengah hutan, bukan hanya menghangatkan badan, tapi menggundang musuh untuk datang.
Perlindungan konsumen penting demi keamanan dan kenyamanan. Tapi jika syarat aneh diwajibkan mempromosikan dan menonton secara terbuka.
Yang terbentur konsumen dengan aparat bukan pada tim produser film pesta babi.
Kita lawan aparat yang hobi membungkam, tapi kita juga harus berani mengaudit nalar para "penjual perlawanan".
Jika sebuah film dokumenter hanya boleh ditonton dengan syarat menjadi bagian dari barisan marketing produser, maka itu bukan lagi edukasi publik, melainkan komodifikasi krisis.
Edukasi seharusnya membebaskan, bukan malah menciptakan syarat-syarat aneh yang memenjarakan nalar penikmatnya sendiri. Sudahkah nalar Anda ter-audit hari ini?
Baca Juga:
Komentar
Posting Komentar