Syarat Nobar Film Pesta Babi Yang Terkesan Aneh: Melanggar UUPK?
Oleh: Tri Lukman Hakim, S.H.
Founder KunciPro Research | Peneliti Sosio-Legal terindeks global (ORCID ID: 0009-0003-4829-1185)
Dunia aktivisme digital Indonesia kembali memanas di pertengahan Mei 2026.
Sebuah film dokumenter bertajuk Pesta Babi besutan tim Ekspedisi Indonesia Baru, mendadak menjadi magnet pemberitaan.
Headline pertama Bukan isi yang disampaikan mencerdaskan nalar publik mengenai deforestasi di Papua Selatan, melainkan karena gelombang pembubaran paksa yang terjadi di berbagai kampus, mulai dari Mataram hingga Ternate.
Media nasional riuh.
Narasi yang dibangun seragam: Negara takut pada film.
Namun, di balik hiruk-pikuk antara sepatu aparat dan nalar kampus tersebut, ada sisi yang luput dari audit nalar publik: Model distribusi dan syarat-syarat nobar yang terkesan aneh, kaku, dan penuh kendali pusat.
Memasuki pertengahan Mei 2026, diskursus ini semakin liar setelah Menteri HAM, Natalius Pigai, menegaskan bahwa pelarangan pemutaran film seharusnya tidak dilakukan secara sepihak oleh aparat, melainkan wajib berpijak pada putusan pengadilan.
Namun, jika kita menggunakan kacamata audit nalar, pernyataan ini barulah menyentuh aspek hilir terkait kemerdekaan berekspresi.
Aspek hulunya tetap menyisakan tanya: bagaimana mungkin sebuah gerakan yang mengusung narasi kedaulatan rakyat justru membelenggu kedaulatan penontonnya sendiri dengan syarat administratif yang penuh kejanggalan?
Ketika negara diingatkan untuk tidak melanggar hukum dalam membubarkan massa, maka penyelenggara juga harus diingatkan agar tidak melanggar nalar perlindungan konsumen dengan memberikan syarat aneh untuk nobar pesta Babi.
Dengan menjadikan partisipasi publik sebagai komoditas barter digital yang berisiko bagi keamanan mereka sendiri di lapangan.
Baca Juga:
Aktivisme atau Barter Digital?
Jika kita membedah poster instruksi nonton bareng (nobar) film Pesta Babi di media sosial, kita akan menemukan sederet syarat aneh yang lebih mirip kontrak influencer daripada ajakan edukasi warga.
Meski mereka tidak mencantumkan nominal harga secara gamblang di poster, mungkin agar terlihat tetap idealis, namun syarat yang diajukan adalah bentuk Barter Valuasi.
Penyelenggara wajib memasang banner, mengumpulkan minimal 10 orang, mengunggah poster dan menandai (tag) sekian banyak akun pusat di media sosial sebelum film dikirim.
Secara teknis hukum, pembayaran tidak selalu berupa uang.
Ketika Anda diwajibkan menyerahkan tenaga marketing, data komunitas, dan akses akun sosmed Anda untuk menaikkan trafik mereka, maka di situlah transaksi terjadi.
Anda bukan lagi penonton, Anda adalah agen pemasaran gratisan.
Baca Juga:
Keanehan Syarat: Kenapa Dilarang Nonton Sendiri?
Hal yang paling mengganjal nalar hukum adalah adanya larangan menyebarkan film dan instruksi bahwa film tersebut hanya boleh ditonton melalui mekanisme nobar berkelompok.
Logika edukasi apa yang dipakai di sini?
Jika tujuannya adalah menyebarkan kebenaran tentang Papua, bukankah semakin banyak orang yang menonton, meski sendirian di kamar, akan semakin baik?
Di sinilah letak anomali sosio-legalnya.
Argumen mereka nobar ini ditujukan untuk memantik diskusi yang akan menumbuhkan semangat kritis terhadap kebijakan pemerintah di tanah Papua.
Tapi di era digital ini memaksa menerapkan cara tradisional diskusi offline yang terbatas hanya pada kelompok kecil komunitas justru mengkriditkan diskusi onlie yang lebih luas di kolom komentar.
Sepertinya, produser tidak sedang menjual isi film, melainkan sedang mengumpulkan "Bukti Perlawanan".
Film Pesta Babi ini diposisikan sebagai barang yang hanya boleh tayang jika ada spanduk terbentang dan kamera yang siap mengabadikan momen (termasuk momen pembubaran).
Jika Anda menontonnya diam-diam, Anda tidak menyumbang engagement bagi mesin viralitas mereka.
Audit UU Perlindungan Konsumen
Mari kita bedah menggunakan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).
Dalam hukum konsumen, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa, baik yang diperoleh melalui pembelian maupun secara cuma-cuma dari pelaku usaha.
Artinya, mau bayar pakai duit atau bayar pakai tag sosmed, Anda tetap dilindungi UUPK.
- Hak Atas Kebebasan Memilih (Pasal 4 UUPK): Konsumen berhak menikmati barang dengan cara yang mereka anggap paling nyaman. Jika sebuah komunitas sudah mendapatkan file film (dengan cara apa pun yang disepakati), melarang mereka menonton mandiri di rumah saat situasi memanas adalah bentuk pemaksaan.
- Klausula Baku yang Eksploitatif (Pasal 18 UUPK): Mengharuskan penonton menjadi "tameng" dengan wajib memasang banner dan tag akun adalah beban tambahan. Ini membuktikan bahwa produser lebih butuh Wajah Anda di Depan Spanduk daripada Otak Anda di Depan Film.
Membela Nalar, Bukan Membela Pembungkaman
Tulisan ini sama sekali tidak membenarkan tindakan aparat yang membubarkan diskusi.
Pembubaran tetaplah tindakan purba yang memalukan. Namun, kita juga tidak boleh buta warna melihat strategi marketing di balik layar.
Judul provokatif seperti Pesta Babi dirancang untuk memancing reaksi aparat bukan edukasi murni.
Apakah ada izin negara?
Apakah film sudah lulus sensor?
Apakah sudah terdaftar Hak Cipta?
Ketika aparat yang sumbu pendek membubarkan acara, maka nilai jual film tersebut meroket.
Dilarang Aparat adalah label marketing yang jauh lebih ampuh daripada iklan berbayar mana pun.
Sialnya, yang menjadi tumbal adalah mahasiswa di daerah yang dipaksa tampil terang-terangan demi memancing "ikan" (aparat) agar memakan umpan.
Tiket Berbayar vs Izin Sensor: Aktivisme atau Dagang Ilegal?
Satu hal yang paling mengganjal nalar hukum dari fenomena nobar film Pesta Babi adalah penggunaan istilah Tiket Sukarela di dalam formulir pendaftarannya.
Bagi masyarakat yang penasaran dan ingin nobar dengan komunitasnya dan bingung sebenarnya ada biaya admin apa tidak. Jawabannya ada
Di sini, publik harus jeli: Jika ada penarikan dana (tiket) untuk sebuah pertunjukan film, maka statusnya bukan lagi sekadar "curhat warga", melainkan Kegiatan Ekonomi Perfilman.
Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (Pasal 57), setiap film yang akan dipertunjukkan kepada umum WAJIB memperoleh sertifikat lulus sensor dari Lembaga Sensor Film (LSF).
Pertanyaannya: Apakah film Pesta Babi sudah melewati meja sensor dan membayar pajak tontonan ke negara?
Jika tidak, maka secara otomatis pertunjukan tersebut berstatus ILEGAL. Dan di sinilah letak ironi yang sering disembunyikan:
- Aparat Punya Dasar Hukum: Ketika aparat membubarkan nobar, mereka tidak bisa terkena pasal pidana "pembungkaman suara". Jika sebuah acara narik duit (tiket) dan ngumpulin massa tapi nggak punya izin tayang/sensor resmi, aparat berhak membubarkan demi hukum.
- Penonton Jadi Tumbal: Produser mendapatkan uang tiket dan "branding" sebagai korban pembungkaman, sementara penonton/mahasiswa di daerah harus berhadapan dengan moncong sepatu aparat hanya demi sebuah pertunjukan yang secara administratif tidak patuh aturan negara.
- Logika "Aktivis Prasmanan": Ingin filmnya dilindungi Hak Cipta (biar nggak dicuri/disebar gratis), ingin duitnya (lewat Tiket), tapi OGAH lapor LSF dan OGAH bayar pajak hiburan.
Jika mereka berdalih ini seperti konten YouTube yang bebas sensor, lalu mengapa publik dilarang menonton mandiri dan dipaksa "nobar berkelompok" dengan syarat bayar tiket dan pasang banner?
YouTube tidak memungut tiket dan tidak membiarkan penontonnya digebuk aparat.
Kesimpulan
Papua adalah saudara sebangsa kita, tapi menjadikan pulau Papua sebagai bahan marketing untuk menaikkan nilai tawar, tentu sangat disayangkan.
Mereka memang ingin film ini ditonton secara terbuka dan sengaja mengundang aparat dengan judul film yang sangat provokatif dan terkesan kontradiktif.
Logikanya ketika api unggun dinyalakan tengah hutan, bukan hanya menghangatkan badan, tapi menggundang musuh untuk datang.
Perlindungan konsumen penting demi keamanan dan kenyamanan. Tapi jika syarat aneh diwajibkan mempromosikan dan menonton secara terbuka.
Yang terbentur konsumen dengan aparat bukan pada tim produser film pesta babi.
Kita lawan aparat yang hobi membungkam, tapi kita juga harus berani mengaudit nalar para penjual perlawanan.
Jika sebuah film dokumenter hanya boleh ditonton dengan syarat menjadi bagian dari barisan marketing produser, maka itu bukan lagi edukasi publik, melainkan komodifikasi krisis.
Edukasi seharusnya membebaskan, bukan malah menciptakan syarat-syarat aneh yang memenjarakan nalar penikmatnya sendiri. Sudahkah nalar Anda ter-audit hari ini?
Baca Juga:
Komentar
Posting Komentar