Bias Pasal 41 KUHP: Alasan Pemaaf Pidana Anak di Bawah 12 Tahun
Oleh: Tri Lukman Hakim, S.H.
Dalam perdebatan publik terkait kekerasan mematikan antarsiswa usia dini, masyarakat kerap mempertanyakan mengapa aparat penegak hukum tidak dapat membawa pelaku kategori kriminal di bawah 12 tahun ke meja hijau pidana peradilan umum.
Jawabannya terkunci secara terstruktur dalam harmonisasi dua aturan induk: Pasal 41 KUHP dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).
Hukum pidana nasional mengalami disorientasi moral yang serius ketika berhadapan dengan kekerasan ekstrem antaranak. Melalui Pasal 40 dan Pasal 41 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional / UU No. 1 Tahun 2023), negara secara resmi melembagakan batasan usia di bawah 12 tahun sebagai alasan pemaaf (schulduitsluitingsgrond).
Dampaknya mutlak: perbuatan penganiayaan brutal hingga merenggut nyawa tetap diakui melawan hukum, namun pelakunya dimaafkan dan dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana penjara.
Kebijakan legislasi ini memperlihatkan bias positivistik yang akut sebuah fiksi hukum yang terputus dari nilai religius masyarakat dan realitas psikososial anak masa kini.
Bunyi dan Makna Yuridis Pasal 41 KUHP
Pasal 41 KUHP mematok batasan absolut terkait kapasitas pertanggungjawaban pidana:
(1) Anak yang melakukan tindak pidana sebelum berumur 12 (dua belas) tahun tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.
(2) Terhadap anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenai tindakan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai sistem peradilan pidana anak.
Ketentuan ini berfungsi sebagai alasan penghapus pertanggungjawaban pidana materiil (ontoe rekeningsvatbaarheid).
Pembuat undang-undang memandang bahwa anak di bawah usia 12 tahun secara normatif dianggap tidak memiliki kecakapan mental dan moral untuk memikul konsekuensi pemidanaan. Dengan demikian, kualifikasi perbuatannya gugur dari ranah penuntutan pidana formal sejak awal.
Paradoks Teologis: Ketika Negara Lebih Permisif dari Konsep Baligh
Salah satu anomali terbesar dari perumusan Pasal 41 KUHP adalah pengabaiannya terhadap hukum yang hidup di masyarakat (living law), khususnya nilai-nilai hukum Islam yang dianut mayoritas publik.
Dalam doktrin fikih, kapasitas pertanggungjawaban moral dan perbuatan berpijak pada dua fase krusial: tamyiz (kemampuan membedakan baik dan buruk) serta baligh.
Fase tamyiz umumnya telah terbentuk sejak usia 7 tahun, sedangkan fase akil baligh baik melalui tanda biologis maupun kematangan nalar kerap dicapai anak pada rentang usia 9 hingga 10 tahun.
Begitu seorang anak memasuki fase baligh, ia berstatus sebagai mukallaf: subjek yang memikul beban hukum, dosa, serta konsekuensi moral atas setiap perbuatannya.
Ironisnya, pembentuk undang-undang di DPR justru mengadopsi cara pandang yang jauh lebih permisif daripada standar moral agama.
Ketika seorang anak usia 10 atau 11 tahun sudah memahami konsep dosa, halal-haram, dan sadar bahwa memukul atau menendang tubuh orang lain adalah kejahatan, Pasal 41 KUHP justru datang memutihkan dosanya di hadapan hukum negara.
Negara seakan mendegradasi kedewasaan moral anak kembali ke titik nol, memperlakukan mereka yang sudah baligh layaknya balita yang belum mengenal aturan hidup.
Menyamakan Anak Berakal dengan Gangguan Jiwa
Kelemahan doktrinal paling fatal dari penempatan usia dini sebagai alasan pemaaf adalah penyetaraannya dengan kondisi ontoerekeningsvatbaar (ketidakmampuan bertanggung jawab).
Di dalam sistematika KUHP Nasional, alasan pemaaf untuk anak di bawah 12 tahun diletakkan sejajar dengan orang yang mengalami gangguan kejiwaan atau disabilitas mental berat.
Menyamakan anak usia 11 tahun di abad ke-21 dengan individu yang hilang akal adalah sesat pikir hukum:
- Adanya Kesadaran dan Niat (Mens Rea): Anak kelas 5 atau 6 SD zaman sekarang melakukan intimidasi, pemalakan, dan pengeroyokan bukan karena kehilangan fungsi otak. Fakta di lapangan menunjukkan aksi kekerasan kerap dilakukan secara tersembunyi di sudut sekolah yang luput dari pantauan guru. Upaya menyembunyikan perbuatan ini membuktikan adanya kesadaran penuh bahwa tindakan mereka salah dan melanggar aturan.
- Kecakapan Memanipulasi (Adolescent Competence): Di era ledakan informasi dan media digital, kematangan kognitif anak berkembang jauh lebih pesat. Mereka mengonsumsi informasi, memahami relasi kuasa kelompok, dan bahkan mengetahui bahwa status di bawah umur membuat mereka kebal dari jeruji besi.
Namun, demi mengejar formalitas konvensi internasional seperti The Beijing Rules, pembuat undang-undang memaksakan generalisasi buta: siapa pun yang belum berumur 12 tahun dicap tidak memiliki akal pidana, terlepas dari seberapa keji dan terencananya kekerasan yang dilakukan.
Rekonstruksi Keadilan: Uji Forensik, Bukan Sekadar Akta Kelahiran
Bias Pasal 41 KUHP telah menciptakan impunitas yang membahayakan keselamatan publik di ruang-ruang pendidikan. Keadilan sejati tidak boleh disandera oleh deretan angka matematis di atas akta kelahiran semata.
Ketika nyawa seorang anak melayang akibat kebrutalan temannya, negara tidak berhak memaksa keluarga korban untuk sekadar memaafkan lewat instrumen undang-undang yang cacat nalar.
Reformasi hukum pidana anak mendesak untuk meninggalkan pendekatan usia kaku (chronological age) menuju pendekatan kematangan mental nyata (developmental competence).
Pengadilan harus membuka ruang bagi asesmen psikologi forensik independen untuk menguji apakah pelaku di bawah 12 tahun memiliki niat jahat dan memahami dampak fatal tindakannya.
Tanpa keberanian membongkar bias Pasal 41 KUHP ini, hukum negara akan terus menjadi tempat berlindung yang nyaman bagi pelaku kejahatan cilik, sementara liang lahad korban menjadi monumen bisu dari matinya keadilan.
Komentar