Cemburu Sosial Netizen Lihat Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris
Oleh: Tri Lukman Hakim, S.H.
Founder KunciPro Research | Peneliti Cyber Law terindeks global (ORCID ID: 0009-0003-4829-1185)
Indonesia per akhir Juni 2026 mendadak berubah menjadi panggung pengadilan moral digital yang bising.
Pemicunya adalah kabar burung yang terbukti sahih: Mufli Budi Ananda, asisten pribadi Raffi Ahmad, resmi menduduki kursi Dewan Komisaris di PT Krakatau Posco.
Linimasa media sosial langsung dibanjiri air mata frustrasi, caci maki, hingga narasi muak dari netizen yang menggugat mengapa seorang mantan asisten dengan latar belakang pendidikan D3 bisa mendapat posisi mentereng tersebut.
Namun, mari kita tanggalkan sejenak topeng moralitas utopis itu di luar pintu. Jika kita bedah secara sosiolegal dan jujur, riuh rendah kemarahan publik malam ini sejatinya tidak lahir dari kesucian niat menegakkan tata kelola perusahaan yang bersih. Ini adalah manifestasi murni dari penyakit psikologis kolektif: Cemburu Sosial.
Jangan Munafik, Semua Orang Mendambakan Ordal
Mari kita uji kejujuran masing-masing. Jika posisi Anda dibalik—Anda memiliki kerabat atau keluarga yang sukses luar biasa, lalu mereka menawari Anda posisi Direktur atau Komisaris di gurita bisnis mereka—apakah Anda akan menolaknya demi alasan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Tentu tidak. Anda pasti akan langsung mengambilnya sambil tersenyum lebar.
Koneksi adalah mata uang paling premium dalam dunia kerja, baik di sektor swasta maupun instansi negeri. Sudah bukan rahasia lagi bahwa di republik ini, selembar ijazah sarjana dari kampus mentereng sering kali kalah sakti dibanding satu panggilan telepon dari orang dalam (ordal).
Kita semua, sadar atau tidak, selalu berusaha mencari jasa, jalur pintas, dan koneksi agar bisa mendapatkan posisi bagus secara instan tanpa perlu mengantre lewat tes yang melelahkan.
Lalu, kenapa ketika asisten Raffi Ahmad yang mendapatkannya, netizen mendadak menjadi pejuang etika? Jawabannya sederhana: karena Anda tidak memiliki koneksi sekelas Raffi Ahmad. Anda marah bukan karena sistemnya rusak, tetapi karena Anda cemburu berada di luar lingkaran yang diuntungkan oleh sistem tersebut.
Mengapa Raffi Ahmad yang Diamuk?
Raffi Ahmad sebenarnya hanyalah bagian kecil dari lautan gurita nepotisme dan jaringan ordal yang sudah mengakar gurita di Indonesia selama puluhan tahun. Di luar sana, ribuan anak, menantu, dan mantan asisten pejabat atau pengusaha kakap menduduki kursi empuk korporasi tanpa pernah tersorot kamera.
Alasan mengapa penunjukan Mufli ini menjadi viral dan memicu amukan massal adalah faktor figuritas. Raffi Ahmad adalah megabintang, orang terkaya, yang kini bertugas sebagai Utusan Khusus Presiden.
Pola hidupnya yang serba mewah terpampang setiap hari di layar gawai pembaca. Ketika publik melihat realitas bahwa kedekatan dengan Sultan Andara tidak hanya mendatangkan popularitas, tetapi juga mampu membuat seorang asisten pribadi melompat menjadi elite korporasi, ego kolektif netizen langsung tercabik. Di situlah rasa iri, dengki, dan cemburu sosial itu meledak dalam bentuk ketikan di kolom komentar.
Balas Budi Politik yang Lumrah
Jika mau melihat dari kacamata politik krisis dan pragmatisme kekuasaan, fenomena ini sangat logis. Jasa royal Raffi Ahmad dalam memenangkan Presiden Prabowo Subianto pada Pilpres 2024 lalu—baik secara materil, imateril, hingga pengerahan modal sosial siber—diakui secara terbuka.
Dalam hukum politik formal, kompensasi atau balas budi dalam bentuk alokasi jabatan strategis bagi lingkaran terdekat tim sukses adalah hal yang wajar bagi mereka dan menjadi bagian dari konsolidasi kekuatan.
Menariknya lagi, cemburu sosial netizen ini sebenarnya salah alamat. Banyak yang mengira Mufli diangkat menjadi komisaris BUMN murni yang memakan uang pajak rakyat.
Faktanya, PT Krakatau Posco adalah perusahaan patungan (Joint Venture) yang separuh sahamnya dikuasai oleh swasta internasional, yakni raksasa baja POSCO asal Korea Selatan. Artinya, perputaran modal dan keputusan penunjukan dewan komisaris di sana murni merupakan hak prerogatif RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) berbasis kalkulasi bisnis, bukan urusan birokrasi publik.
Kesimpulan
Dunia nyata tidak digerakkan oleh standar moral ganda netizen yang munafik dan mudah cemburu sosial. Daripada menghabiskan kuota internet malam ini untuk meratapi nasib di kolom komentar, jauh lebih realistis bagi Anda untuk mulai membangun otoritas digital dan jaringan relasi Anda sendiri.
Sebab pada akhirnya, yang bisa menyelamatkan finansial Anda adalah seberapa kuat koneksi yang Anda bangun, bukan seberapa rajin Anda memelihara cemburu sosial atas kesuksesan orang lain.
Cacian, makian kita tidak akan mengubah asissten Rafi Ahmad yang telah jadi komisaris kembali menjadi asissten lagi. Renungkan sebenarnya kita menolak karena apa?
Komentar
Posting Komentar