Fery Irwandi Debat Tan Malaka Lawan Pakar, Fix Kena Mental?
Oleh: Tri Lukman Hakim, S.H.
Founder KunciPro Research | Peneliti Cyber Law terindeks global (ORCID ID: 0009-0003-4829-1185)
UPDATE REDAKSI: Artikel ini telah diperbarui dengan fakta dialektika terbaru, termasuk ralat narasi resmi dari Ferry Irwandi terkait sumber gaji dan status tempat kerja Tan Malaka.
Perdebatan seru baru saja pecah di jagat media sosial Threads. Kreator konten sekaligus pemengaruh digital yang tengah naik daun, Ferry Irwandi (@irwandiferry), mendadak jadi sorotan utama netizen setelah terlibat adu argumen sengit seputar sejarah masa lalu pahlawan nasional, Tan Malaka.
Sebagai sosok sentral di balik berdirinya Malaka Project, kekaguman Ferry pada pemikiran visi besar sang Bapak Republik memang tidak perlu diragukan lagi. Isu-isu sejarah, politik kontemporer, dan pentingnya pemikiran kritis kerap ia suarakan lewat konten video estetik demi mendidik generasi muda agar tidak mudah terbuai oleh narasi instan internet.
Namun, apa yang terjadi ketika sebuah visi mengagumkan tentang literasi kritis justru terbentur oleh ketidakakuratan data di lapangan?
Lebih jauh lagi, bagaimana jadinya jika seorang influencer besar yang kerap mengampanyekan cara berpikir logis justru kedapatan menggunakan argumen yang berputar-putar saat dikoreksi oleh seorang pakar?
Alih-alih menjadi ruang dialektika yang sehat dan mencerahkan, ruang digital kita kembali mempertontonkan drama klasik: sebuah kepanikan ego dan ketidakmauan figur publik untuk mengakui kesalahan data di depan audiensnya.
Ketika Visi Mengagumkan Terbentur Validitas Data Sejarah
Sebagai seorang fans berat Tan Malaka, sangat wajar jika Ferry Irwandi berusaha membawa narasi kepahlawanan sang tokoh ke ruang publik.
Masalahnya, perdebatan yang terjadi di Threads kemarin bukan lagi berada di ranah opini subjektif, bedah visi, atau interpretasi nilai-nilai perjuangan. Perdebatan tersebut sudah masuk ke dalam wilayah data sejarah yang sifatnya objektif, mutlak, dan berbasis dokumen primer.
Dalam unggahan awalnya, Ferry mengklaim bahwa Tan Malaka pernah digaji oleh Pemerintah Kolonial Belanda sebesar 150 gulden per bulan saat bekerja sebagai guru sekaligus pengawas sekolah di perkebunan Senembah Maatschappij, Deli, Sumatera Utara.
Ferry bahkan menambahkan narasi bahwa angka tersebut merupakan salah satu gaji tertinggi yang pernah dibayarkan oleh pemerintah Belanda kepada kaum Bumi Putra pada masa itu.
Sialnya bagi Ferry, unggahan tersebut langsung memicu radar dari akun pegiat literatur primer sejarah, @esaipendek.
Melalui penelusuran rekam jejak digitalnya, akun @esaipendek terindikasi bukan netizen anonim sembarangan. Ia merupakan pihak yang berada di balik penerbitan buku edisi kritis terbaru karya Tan Malaka berjudul Dari Pengasingan Ke Pengasinganlewat Buku & Kawan-Kawan.
Dengan kata lain, Ferry sedang mengetok pintu rumah seorang pakar yang sehari-harinya bergulat dengan manuskrip dan arsip mentah sejarah Tan Malaka.
Akun @esaipendek langsung melayangkan koreksi telak yang meruntuhkan fondasi argumen Ferry.
Berdasarkan riset mendalam dari sejarawan otoritatif Harry A. Poeze, institusi Senembah Maatschappij tempat Tan Malaka mengajar status hukumnya adalah perusahaan perkebunan swasta, bukan instansi resmi milik Pemerintah Kolonial Belanda.
Alasan Tan Malaka mengambil pekerjaan di sana pun sangat ideologis: beliau dengan tegas menolak mengajar di sekolah bentukan pemerintah kolonial karena emang gak mau ikut andil dalam proyek meng-Eropa-kan anak-anak bumiputera.
Tak berhenti di situ, data nominal gaji yang dilemparkan Ferry pun keliru besar. Dokumen sejarah mencatat gaji Tan Malaka di Deli adalah sebesar 350 gulden, bukan 150 gulden.
Gengsi Influencer dan Jebakan Sesat Pikir Madilog
Di sinilah letak ujian dialektika yang sesungguhnya. Dalam sebuah perdebatan, jika topiknya berada di ranah subjektif, para ahli atau pengamat memang sah-sah saja saling adu argumen demi menguatkan opini masing-masing.
Namun, jika perdebatan sudah menyentuh data objektif seperti nominal angka atau status hukum sebuah lembaga sejarah maka tidak ada ruang untuk beropini. Ketika data Anda salah, maka satu-satunya jalan yang terhormat adalah menerimanya dengan lapang dada.
Namun, sebagai seorang influencer besar yang sedang berada di puncak popularitas, ada beban reputasi dan ego yang sangat besar di pundak seorang Ferry Irwandi. Ada kecenderungan psikologis akut di ruang digital kita hari ini, di mana seorang figur publik dengan ratusan ribu pengikut merasa tabu dan "haram" untuk terlihat keliru di hadapan publik.
Alih-alih menyudahi perdebatan dengan elegan, misalnya dengan menulis.
Oh iya terima kasih banyak atas koreksi data sejarahnya, saya keliru
Jawaban yang keluar dari jempol Ferry justru menunjukkan blunder yang berputar-putar.
Argumennya mendadak bergeser dari yang awalnya bersikeras digaji langsung oleh pemerintah Belanda berubah menjadi secara di atas kertas swasta, tapi susunan kepengurusannya diisi pejabat kolonial dan hidup di dalam ekosistem kolonial.
Sebuah ironi tingkat tinggi pun terjadi di panggung Threads kemarin malam. Seseorang tengah bernarasi dan berdebat panjang lebar tentang sosok Tan Malaka, namun ketika argumen datanya tersudut oleh fakta sejarah, ia justru menggunakan logika berputar-putar tak habis-habisnya circulo in finiendo.
Sebuah model sesat pikir mirip menghela kain sarung yang justru pernah ditulis dan dikritik habis-habisan oleh Tan Malaka sendiri dalam buku masterpiecenya, Madilog. Sungguh sebuah paradoks yang membuat netizen di kolom komentar tak tahan untuk tidak menyindir bahwa sang kreator konten sedang kena mental akibat blundernya sendiri.
Krisis Keteladanan Publik Figur dalam Berdialektika
Kita semua mungkin sudah lelah dan jenuh melihat tontonan debat politik di televisi yang melulu mengandalkan urat leher, manipulasi retorika, dan ego sektoral demi memenangkan narasi kelompok tanpa memedulikan substansi kebenaran.
Harapan publik di ruang media sosial baru seperti Threads yang diisi oleh anak-anak muda terdidik, progresif, dan berlogo centang biru bisa menyajikan kualitas dialektika yang jauh berbeda, sehat, dan berbasis intelektualitas.
Publik figur, terlebih yang membranding dirinya sebagai penggerak literasi kritis, memikul tanggung jawab moral untuk memberikan contoh bagaimana cara merespons sebuah kebenaran data.
Mengakui kekeliruan data sejarah sama sekali tidak akan menurunkan kredibilitas seorang Ferry Irwandi, tidak akan membubarkan Malaka Project, dan tidak akan menghapus kontribusi sosial yang sudah ia lakukan selama ini.
Justru sebaliknya, kemampuan untuk menundukkan ego personal di hadapan kebenaran data objektif adalah kasta tertinggi dari integritas pemikiran kritis yang sesungguhnya.
Jika di ruang digital yang katanya dihuni oleh orang-orang terdidik dan melek literasi saja kita masih alergi terhadap koreksi data objektif, lalu apa bedanya dialektika media sosial kita dengan debat kusir penuh ego di warung-warung kopi pinggir jalan?
Jangan sampai nama besar, visi, dan perjuangan sunyi Tan Malaka hanya berakhir sebagai komoditas romantisasi estetika visual demi konten digital, sementara disiplin berpikir, kejujuran ilmiah, dan ketajaman logikanya justru kita campakkan begitu saja demi menyelamatkan muka di depan algoritma.
Paradoks Ruang Digital: Adu Klaim Tanpa Bukti Otentik
Namun, jika kita mau menelisik perdebatan ini dengan kepala dingin dan kacamata akademis yang objektif, ada satu kepalsuan besar yang nyata di hadapan kita.
Sepanjang jilid perdebatan sengit soal Gaji Tan Malaka itu berlangsung, tidak ada satu pun dari kedua belah pihak yang melampirkan bukti fisik valid yang bisa diverifikasi secara langsung. Baik Ferry Irwandi maupun akun @esaipendek sama-sama hanya melempar narasi teks.
Tidak ada foto pindaian (scan) dokumen silsilah gaji dari pemerintah Hindia Belanda, tidak ada cuplikan halaman jurnal internasional, dan tidak ada kutipan dokumen resmi dari arsip sejarah yang dilampirkan di dalam Threads mereka.
Keduanya menuntut publik percaya pada ingatan dan ketikan mereka. Di dunia riset dan hukum, memperdebatkan data objektif tanpa menyodorkan bukti primer di meja hijau adalah sebuah kekonyolan.
Tanpa bukti otentik yang bisa diunduh dan dibaca publik, perdebatan itu sejatinya berubah menjadi sekadar adu gengsi kata-kata; sebuah panggung di mana data objektif dipaksa tunduk pada kekuatan retorika masing-masing.
Akhir Dialektika: Ferry Irwandi Ralat Narasi dan Akui Kekeliruan Data
Setelah menyadari bahwa lawan diskusinya di platform Threads adalah Zen RS (sosok di balik akun @esaipendek), Ferry Irwandi secara kesatria menyampaikan ralat dan permohonan maaf terbuka.
Ferry mengakui telah melakukan simplifikasi yang keliru terkait sumber gaji Tan Malaka masa kolonial.
Dokumen sejarah mencatat bahwa Tan Malaka tidak digaji oleh Pemerintah Kolonial Belanda, melainkan oleh perusahaan swasta Belanda (Senembah Maatschappij). Langkah ralat ini sekaligus menegaskan pentingnya akurasi data primer dan tradisi cek-ricek dalam diskursus sejarah publik agar tidak berujung menjadi misleading.
Kesimpulan
Pada akhirnya, perdebatan antara Ferry Irwandi dan akun @esaipendek (Zen RS) soal sejarah Tan Malaka memberikan pelajaran mahal bagi ekosistem literasi digital kita.
Kehadiran akun tanpa centang biru dan jumlah pengikut yang relatif kecil sempat membuat ruang debat terjebak pada asumsi, sebelum akhirnya fakta bahwa di balik akun tersebut adalah penyusun dokumen sejarah Tan Malaka memaksa ego publik figur untuk menunduk pada akurasi data.
Langkah Ferry Irwandi untuk menyampaikan ralat dan permohonan maaf terbuka patut diapresiasi sebagai bentuk tanggung jawab etis. Namun, pemicu utama drama ini, yakni kemudahan melempar klaim sejarah tanpa dukungan dokumen primer, menjadi catatan kritis yang harus dibenahi bersama.
Pelajaran terbesar dari dialektika di Threads kali ini sangat jelas: jika Anda ingin memperdebatkan data objektif yang sifatnya mutlak, bawalah bukti dokumen yang valid dan terverifikasi, bukan sekadar mengandalkan retorika atau romantisme narasi.
Tanpa tradisi check and recheck berbasis arsip otentik, sedalam apa pun bahasa yang digunakan dan setinggi apa pun teori Madilog yang digaungkan, perdebatan di ruang publik akan selalu berisiko tergelincir menjadi sekadar adu gengsi intelektual yang dangkal.