Hak Siar TVRI Piala Dunia Bukan Bansos, Nonton di HP Tetap Bayar
Oleh: Tri Lukman Hakim, S.H.
Founder KunciPro Research | Peneliti Cyber Law terindeks global (ORCID ID: 0009-0003-4829-1185)
Lini masa media sosial saat ini dipenuhi oleh narasi seragam dari media arus utama: Cara nonton gratis Piala Dunia 2026 di TVRI. Berdasarkan rilis resmi, Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI memang telah resmi mengamankan lisensi hak siar FIFA World Cup 2026 senilai Rp1,3 triliun yang anggarannya dibayarkan langsung oleh Kementerian Keuangan melalui APBN.
Awalnya Masyarakat menyambut baik Bansos siaran piala dunia 2026 ini karena dianggap membuka akses bagi seluruh lapisan masyarakat untuk menikmati 104 pertandingan secara gratis. Sebelum mereka mepertanyakan label gratis dari pemerintah. Seperti yang ramai di ruang digital;
- katanya gratis kenapa harus berlangganan lagi?
- Sudah pakai APBN 1,3 T tapi masih minta biaya langganan?
- Nonton di HP kenapa tidak gratis?
Memang, ketika kita mencoba menonton menggunakan HP, Tablte, Laptop dan mengetik kata kunci pencarian populer seperti Link streaming gratis Piala Dunia 2026, Anda akan langsung membentur tembok realita yang perih. Fakta mengejutkannya adalah: Siaran gratis ini sama sekali tidak tersedia melalui situs web resmi TVRI (tvri.go.id) maupun aplikasi mobile gratisan.
Masyarakat yang ingin menonton lewat jalur internet (smartphone, tablet, atau laptop) dipaksa untuk berlangganan platform pihak ketiga seperti Maxstream atau Folaplay. Mengapa uang rakyat Rp1,3 triliun dari APBN tidak mampu menggratiskan jalur internet gawai? Mengapa media arus utama terkesan bungkam dan tidak ada yang membahas ketimpangan digital ini?
Menjawab Keresahan: Kenapa Pakai Internet HP Tidak Gratis?
Sebagai platform audit narasi, sosiolegal.com melihat ada empat alasan sistemik dan hukum bisnis penyiaran mengapa jalur internet ini sengaja tidak digratiskan oleh negara:
1. TVRI Hanya Beli Hak Siar TV Terestrial, Bukan Streaming Digital
Masyarakat harus paham bahwa FIFA (Federasi Sepak Bola Internasional) tidak pernah menjual hak siar sebuah turnamen sebagai satu paket utuh yang absolut mereka mengecer paket secara terpisah agar keuntungannya berlipat ganda.
Dalam dunia hukum bisnis penyiaran, dikenal istilah Splitting Rights atau pembagian hak media. FIFA memecah lisensi menjadi beberapa kategori:
- Paket Free-to-Air (TV Antena biasa)
- Paket Pay-TV (TV Kabel/Satelit berbayar) dan
- Paket Internet/Mobile/OTT.
Dana APBN sebesar Rp1,3 triliun yang dikucurkan pemerintah hanya dialokasikan untuk membeli paket Free-to-Air (Terestrial) demi memenuhi fungsi pelayanan publik TVRI sebagai stasiun TV negara. TVRI tidak membeli paket hak siar internet digital yang harganya jauh lebih melambung tinggi.
Jadi dana Rp1,3 triliun ini hanya untuk bansos paket Free-to-Air (TV Antena biasa).
2. Gurihnya Kue Sub-Lisensi Komersial Swasta
Mengapa media arus utama tidak ada yang vokal membahas masalah internet berbayar ini? Jawabannya adalah karena platform internet merupakan wilayah komersial murni yang melibatkan raksasa korporasi telekomunikasi dan aplikasi streaming.
Paket hak siar internet tersebut sengaja dilepas atau disub-lisensikan kepada pihak swasta (seperti Folaplay dan Maxstream) untuk dikomersialkan.
Pihak swasta tersebut harus mengeluarkan biaya investasi infrastruktur server streaming yang sangat besar untuk menampung jutaan penonton digital secara bersamaan. Logika bisnis inilah yang membuat mereka berhak memungut biaya langganan, dan media-media besar memilih tidak mengkritik hal ini demi menjaga hubungan kemitraan bisnis iklan.
3. Aturan Hukum Atas Pembajakan Lintas Negara (Geoblocking)
Alasan teknis-yuridis mengapa situs resmi seperti tvri.go.id dilarang keras menyiarkan Piala Dunia secara gratis via streaming adalah masalah yurisdiksi wilayah hukum. Sinyal TV terestrial (antena UHF) memiliki batasan geografis yang aman, hanya bisa ditangkap di dalam wilayah Indonesia.
Sebaliknya, jika siaran internet di situs web TVRI digratiskan tanpa sistem enkripsi dan langganan, maka seluruh penduduk di dunia (dari Malaysia, Singapura, hingga Eropa) bisa ikut menonton streaming dari situs TVRI.
Hal ini merupakan pelanggaran berat terhadap kontrak hak cipta FIFA dalam menggunakan hak siar piala dunia. Aturan baku FIFA mewajibkan platform internet menggunakan proteksi ketat (Geoblocking) dan sistem akun berbayar demi memastikan penontonnya tidak bocor ke luar negeri.
4. Meluruskan Isu Boros dan Paket Bundling FIFA
Banyak netizen di Threads menuduh anggaran Rp1,3 triliun ini kemahalan, hasil markup, dan protes kenapa harus membeli paket turnamen U-17 serta Piala Dunia Wanita yang sepi penonton.
Faktanya, dalam bisnis penyiaran internasional, FIFA menjual hak siar ini dalam sistem bundle package (paket borongan) untuk wilayah tertentu agar turnamen non-pria ikut berkembang.
Membandingkan anggaran hiburan publik dengan perbaikan jalan rusak adalah cacat logika (logical fallacy), karena APBN sudah punya pos kamar anggarannya masing-masing. TVRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik (LPP) wajib menyiarkan semua kelompok umur demi kesetaraan akses informasi warga negara, bukan sekadar mengejar rating komersial seperti TV swasta.
Kesimpulan: Hak Siar Bukan Bansos Digital!
Kesimpulannya, hak siar Piala Dunia yang dibeli TVRI bukanlah komoditas bansos digital yang bisa dituntut untuk digratiskan di segala lini platform media. Negara sudah menjalankan tugasnya memberikan hiburan gratis lewat jalur udara TV digital konvensional demi keadilan sosial di pelosok daerah. Namun, di ruang siber dan internet, hukum kapitalisme industri olahraga tetap berlaku mutlak.
Bagi masyarakat arus bawah, cara paling rasional untuk menikmati hasil pajak APBN Rp1,3 triliun ini adalah dengan berhenti mencari link streaming ilegal di internet yang rawan phising dan berbayar. Cukup modal Rp50.000 untuk membeli antena UHF, colok ke TV Anda, dan nikmati hak Anda sebagai pembayar pajak secara legal. Berhenti berharap pada gratisan internet di era siber yang semuanya serba dikomersialkan!
Komentar
Posting Komentar