Narisme Survei Indopol: Kepuasan Prabowo-Gibran 59%
Oleh: Tri Lukman Hakim, S.H.
Founder KunciPro Research | Peneliti Cyber Law terindeks global (ORCID ID: 0009-0003-4829-1185)
Indopol baru-baru ini merilis survei kepuasan kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran yang menyentuh angka 59%.
Berita yang diangkat DetikNews mengatakan bahwa masyarakat masih banyak yang puas walau belum menyentuh angka 60%. Pertanyaannya sederhana, bagaimana mungkin sampling 1.230 Responden bisa mewakili ratusan juta penduduk Indonesia?
Narisme survei Indopol ini sudah di titik paling absurd dalam mengungkap data statistik kepuasan kinerja pemerintahan. Dalam pantauan di ruang-ruang digital, di warung-warung kopi, hingga obrolan di jalanan, realitasnya justru sangat berbeda.
1.230 Responden yang diangkat Indopol dalam surveinya bahkan tidak mencapai 10% dari total penduduk Indonesia, lalu bagaimana mungkin survei kepuasan sekecil ini bisa diangkat mentah-mentah menjadi sebuah klaim survei nasional?
Metode pengumpulan data survei di era digital ini memang ada berbagai macam cara, mulai dari metode online hingga offline.
Sudah bukan rahasia lagi jika dalam praktiknya, ada gimmick berupa hadiah atau insentif yang diberikan kepada responden hanya karena mereka sudah mau berpartisipasi mengisi kuisioner.
Sebagai orang yang pernah berkecimpung langsung di dunia survei pemasaran (market research), saya tentu sangat paham bagaimana borok dan biasnya metode pengumpulan data seperti ini di lapangan.
Terlalu berlebihan jika hasil survei mini ini sampai diangkat menjadi bahan evaluasi sahih untuk pemerintahan Prabowo. Di dunia nyata, masyarakat sedang tidak puas.
Harga-harga kebutuhan pokok semakin mencekik leher imbas nilai tukar Rupiah yang masih lemah terhadap Dolar AS, mencari pekerjaan baru sulitnya setengah mati, dan angka pengangguran bertebaran di mana-mana.
Kemudian tiba-tiba ada survei dari Indopol yang dengan percaya diri mengatakan mayoritas masyarakat puas hanya bermodal suara 1.230 responden?
Ini adalah suatu lompatan logika yang sangat narsis dan justru melukai hati masyarakat bawah yang sedang berjuang bertahan hidup.
Ilusi Metodologi survei Indopol di Atas Kertas vs Realitas Lapangan
Dalam dunia akademik, para peneliti politik mungkin akan berlindung di balik jargon ilmiah bernama multistage random sampling dan batas kesalahan (margin of error).
Di atas kertas, rumus matematika itu terlihat megah dan tidak terbantahkan. Namun, mari kita gunakan akal sehat sosio-legal. Konteks sosial sebuah negara tidak bisa disamakan dengan sampel darah di laboratorium.
Mengambil sampel 1.230 orang untuk membaca isi kepala 270 juta rakyat Indonesia yang tersebar di 38 provinsi dengan latar belakang ekonomi yang jomplang adalah sebuah pemaksaan statistik.
Ketika pengumpul data datang membawa kuisioner—apalagi jika diembel-embeli suvenir atau uang transportasi sekadarnya—psikologi responden cenderung akan memilih jawaban yang "aman" atau normatif.
Mereka tidak akan mengekspresikan kemarahan mereka terhadap mahalnya harga beras atau susahnya mencari kerja di atas selembar kertas pilihan ganda. Akibatnya? Data yang keluar adalah data kosmetik.
Jika ini terus dibiarkan maka akan ada pemilihan umum hanya dengan sampling 1.230 yang akan memilih pemimpin masa depan.
Data yang indah untuk dipajang di rilis pers media, tetapi hambar dan bias ketika divalidasi dengan realitas di pasar-pasar tradisional.
Narisme Angka dan Kerentanan Politik Pemerintah
Sikap memaksakan narasi positif dari angka yang pas-pasan inilah yang disebut sebagai Narisme Politik.
Menampilkan angka 59,75% seolah-olah sebagai bentuk kemenangan dukungan publik yang solid adalah bentuk narsisme metodologi yang akut.
Lembaga survei sibuk menggoreng angka mayoritas, sementara mereka meluputkan fakta bahwa angka di bawah 60% sebenarnya adalah alarm merah.
Jika kita bedah lebih dalam, angka kepuasan yang belum menyentuh 60% itu justru mencerminkan sebuah fase yang disebut kerentanan politik.
Artinya, stabilitas dukungan publik terhadap pemerintah saat ini sangat rapuh dan mudah bergoyang.
Ketika pondasi ekonomi makro kita sedang digoyang oleh pelemahan nilai tukar Rupiah, klaim kepuasan mayoritas ini terasa seperti fatamorgana di tengah padang pasir. Pemerintah tidak boleh terbuai oleh angka-angka kosmetik pesanan yang tidak menapak pada bumi kenyataan.
Menolak Normalisasi Survei Pesanan Sebagai Rujukan Nasional
Hasil survei Indopol mengenai kepuasan kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran yang mencapai 59% tidak bisa dijadikan sebagai data statistik nasional.
Ini bukan survei kepuasan pelanggan, ini survei kepuasan kinerja pemerintah yang tidak bisa dijadikan sampling darah untuk mengetahui apa penyakitnya.
Sudah saatnya masyarakat umum dan para pengamat kebijakan publik bersikap lebih kritis dan tidak mudah silau dengan rilis angka dari lembaga survei.
Industri survei saat ini sudah bergeser komoditasnya, dari yang awalnya alat akademis murni menjadi industri penggiringan opini publik.
Ketika media-media besar ikut menormalisasi data sampling super mini ini sebagai "suara rakyat Indonesia", di situlah pembodohan publik secara terstruktur dimulai.
Rakyat tidak butuh angka 59% di atas kertas untuk tahu apakah mereka sejahtera atau tidak.
Indikator kepuasan yang asli tidak ada di dalam tabulasi data Indopol, melainkan ada di dalam dompet para kepala keluarga, di dalam piring makan anak-anak sekolah, dan di dalam kepastian hukum serta stabilitas harga pokok di pasar.
Menggunakan 1.230 orang pilihan sebagai tameng untuk mengklaim bahwa rakyat baik-baik saja adalah sebuah lelucon statistik yang tidak lucu sama sekali. Sudah saatnya narisme survei seperti ini dihentikan dan dikembalikan ke tempat asalnya: keranjang sampah metodologi.
Komentar
Posting Komentar