MBG Jadi Kantin Sekolah: Investor Auto Gila, Pekerja Kena PHP?
Oleh: Tri Lukman Hakim, S.H.
Founder KunciPro Research | Peneliti Cyber Law terindeks global (ORCID ID: 0009-0003-4829-1185)
Isu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang akan berubah menjadi kantin sekolah membuat para investor dapur SPPG menjadi tak terkendali mengamuk di kantor BGN pusat.
Dari rekaman video yang dibagikan di media sosial tampak frustasinya para investor yang terancam kehilangan sumber pendapatan besar dari proyek Negara melalui APBN.
Dari awal rilis program MBG ini memang sarat akan kejanggalan, dimana para mahasiswa, praktisi dan masyarakat luas selalu mempertanyakan kenapa besarnya anggaran yang di keluarkan ini akan sangat rawan terjadinya korupsi.
Tidak butuh waktu 1 tahun terbukti dengan ditangkapnya kepala BGN Dadan Hindayana sebagai tersangka korupsi BGN yang diperkirakan 1 miliar perhari, angka yang gila.
Masyarakat tidak lupa bagaimana kepala SPPG sebagai investor yang berjoget ria karena keuntungan yang didapatnya dan sekarang justru mengamuk karena nasib berbalik 90 derajat.
Tidak hanya investor kepala SPPG saja yang mendadak jadi gila dalam artian hilang kendali mengamuk di kantor pusat BGN, tapi ada juga para pekerja dapur SPPG yang perlu diperhatikan akibat PHP.
Namun sayangnya netizen justru berkomentar baru kali ini liat orang rugi dan kehilangan pekerjaan tidak sedih.
Ini karena banyak fakta yang mereka tau yang tidak bisa diungkapkan didepan publik, seperti gaji pekerjanya yang puluhan juta sebulan untuk bagian kantor, dan bagian bawah setara dengan UMR yang masuknya tanpa seketat masuk pabrik atau cpns.
Namun pemerintah justru akan menjadikan pekerja MBG sebagai PPPK. Itu sebabnya masyarakat justru senang info terbaru mbg di setop untuk batas waktu yang tidak ditentukan untuk saaat ini.
Kita beralih Ke isu mbg yang akan jadi kantin sekolah.
Untuk saat ini sekolah lebih banyak dari pada dapur SPPG, itu karena 1 SPPG bisa mengontrol belasan sekolah sekaligus.
Tapi jika djadikan kantin sekolah, harusnya anggran lebih menggelembung, itu karena dapur harus menyesuaikan ratusan sekolah dari SD,SMP,SMK dan rencana Universitas juga, Posyandu yang menarget bayi, ibu hamil dan lansia, Lapas yang juga kebagian.
Bayangkan tiap-tiap tempat ini ada kantin atau dapur sendiri, berapa banyak anggaran yang akan dikeluarkan, dari 300an T bisa 500T, angka yang cukup gila untuk sekedar dikorupsi lagi.
Potret Investor Sumbu Pendek: Kebelet Cuan Berujung Reog Massal
Fenomena investor SPPG yang mengamuk di kantor BGN Pusat ini sebenarnya menjadi tontonan komedi satir yang sangat ironis.
Bagaimana tidak? Dalam dunia bisnis dan hukum investasi, ada satu aturan fundamental yang tidak boleh dilanggar:
Jangan pernah menggelontorkan modal besar sebelum regulasi resmi diketuk palu dan kontrak hitam di atas putih memiliki kekuatan hukum tetap.
Namun, yang terjadi pada para investor lokal ini adalah kebutaan finansial akibat penyakit FOMO (Fear of Missing Out) proyek negara.
Ketika program Makan Bergizi Gratis (MBG) ini pertama kali digoreng ke publik, di kepala para pemilik modal ini hanyalah kalkulasi matematika yang menggiurkan.
Mereka membayangkan potensi keuntungan bersih berkisar antara Rp10 juta hingga Rp30 juta per hari dari skema pasokan makanan skala raksasa yang dibiayai oleh APBN.
Nafsu untuk kaya mendadak lewat jalur pintas anggaran negara membuat mereka bertindak impulsif dengan sumbu pendek.
Mereka nekat menyewa ruko atau lahan komersial secara lunas di muka untuk jangka waktu tahunan, merenovasi interior ruko menjadi dapur standar gizi, hingga memborong peralatan dapur high-pressure dan ribuan ompreng menggunakan dana utang bank atau gadai sertifikat rumah.
Kini, ketika badai korupsi melanda internal BGN dan Kepala BGN yang baru, Ninik, memutuskan untuk menghentikan program sementara demi melakukan pengkajian ulang dan merombak sistem menjadi kantin sekolah.
Sontak para investor ini langsung mengalami benturan mental.
Bayangan keuntungan puluhan juta per hari sirna dalam semalam.
Uang sewa ruko ratusan juta hangus tidak bisa ditarik kembali, fasilitas dapur yang terlanjur dimodifikasi menjadi mubazir, sementara tagihan cicilan bank terus berjalan tanpa kompromi.
Kepanikan inilah yang membuat mereka kehilangan kendali dan melakukan aksi protes massal, sebuah risiko dari investasi yang hanya bersandar pada rumor politik, bukan fondasi hukum ekonomi yang matang.
Amukan massal di kantor pusat BGN Jakarta hari ini menjadi muara dari keputusasaan para pemilik modal.
Bayangkan saja dampak domino hukumnya: pengusaha sekelas Ir. H.Munjayin yang telah menyetorkan dana talangan sebesar Rp218,25 Miliar untuk mengejar target 97 dapur perintis, kini harus menelan pil pahit akibat kebijakan penataan ulang sepihak.
Secara hukum administrasi negara, moratorium mendadak pasca-tertangkapnya kepala badan lama tidak hanya merugikan materiil, tetapi juga merusak asas kepastian hukum (principle of legal certainty) dalam berkontrak dengan instansi pemerintah.
Kontras Sosial dan Hilangnya Empati Netizen
Di media sosial, reaksi publik justru berbanding terbalik dari kasus-kasus kerugian bisnis pada umumnya.
Jika biasanya masyarakat menaruh simpati pada pihak yang merugi, dalam drama BGN ini netizen justru bersorak gembira atas tumbangnya para pengusaha SPPG.
Fenomena psikologis schadenfreude—merasa bahagia di atas penderitaan orang lain—ini dipicu oleh rasa keadilan sosial yang terusik.
Masyarakat merasakan adanya ketimpangan yang mencolok.
Di tengah situasi ekonomi nasional yang sedang tidak menentu, di mana masyarakat kelas bawah harus berjuang keras menghadapi tekanan biaya hidup, ekosistem MBG pra-konversi justru mempertontonkan kemewahan yang tidak masuk akal.
Rahasia dapur mengenai struktur penggajian internal mereka menjadi pemicu utama kemarahan publik.
Posisi administratif di tingkat kantor dalam manajemen SPPG dikabarkan menerima upah fantastis hingga puluhan juta rupiah per bulan, sementara pekerja lapangan digaji setara UMR dengan proses rekrutmen yang sangat longgar, tanpa harus melewati seleksi ketat seperti industri pabrik manufaktur atau tes CPNS pada umumnya.
Ketidakadilan ini semakin diperparah dengan adanya rencana kebijakan pemerintah yang sempat ingin memutihkan para pekerja MBG ini menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Bagi masyarakat luas dan jutaan tenaga honorer di sektor pendidikan serta kesehatan yang telah mengabdi belasan tahun namun tak kunjung diangkat, kebijakan ini dinilai sebagai bentuk diskriminasi hukum yang nyata.
Pengistimewaan kluster pekerja MBG yang masuk melalui jalur ekosistem proyek ini membuat publik kehilangan rasa empati.
Ketika proyek ini akhirnya dihentikan sementara, netizen melihatnya sebagai bentuk "karma instan" terhadap sebuah sistem yang sejak awal dirancang dengan tata kelola yang tidak sehat dan sarat akan kepentingan pemburu rente anggaran.
Penutup Blunder Logistik: Logika Terbalik Skema Kantin Sekolah
Pada ahirnya nasib investor SPPG dan Pekerja masih belum ada kepastian, sampai kepala BGN mengumumkan secara resmi skema apa yang akan diterapkan.
Jika motif pemerintah mengubah format SPPG terpusat menjadi sistem kantin sekolah adalah untuk memangkas anggaran dan menekan celah korupsi, maka kebijakan ini sebenarnya sedang berjalan dengan logika yang terbalik.
Analisis spasial dan operasional di lapangan menunjukkan bahwa pemecahan unit dapur justru akan menciptakan masalah baru yang jauh lebih masif dan berbiaya tinggi.
Pada konsep awal, satu unit dapur SPPG bertindak sebagai pusat produksi tunggal (centralized kitchen) yang melayani komparasi belasan hingga puluhan sekolah di sekitarnya.
Dengan model ini, pengawasan terhadap standar gizi, higienitas, dan perputaran anggaran secara teori jauh lebih mudah dikendalikan karena titik operasionalnya terbatas.
Namun, jika skema diubah menjadi "Kantin Sekolah", sistem logistik secara otomatis bergeser menjadi desentralisasi penuh.
Konsekuensi logis dari perubahan ini adalah jumlah dapur yang harus dibangun tidak lagi berbasis wilayah, melainkan harus mengikuti jumlah fisik dari setiap instansi yang ditargetkan.
Mengingat jumlah sekolah dari tingkat SD, SMP, hingga SMA/SMK di Indonesia mencapai ratusan ribu unit, ditambah lagi rencana perluasan ke sektor Universitas, Posyandu (untuk bayi, ibu hamil, dan lansia), hingga lembaga pemasyarakatan (Lapas), maka struktur birokrasi dan anggaran dipastikan akan mengalami pembengkakan yang eksponensial.
Setiap kantin atau dapur mandiri di masing-masing lokasi tersebut memerlukan pengadaan alat memasak baru, renovasi fasilitas ruangan yang sesuai standar kesehatan, serta penempatan tim pengawas mutu di setiap titik.
Proses pengawasan rantai pasok (supply chain) untuk ratusan ribu dapur mandiri ini akan menjadi mimpi buruk logistik yang sangat kompleks.
Alih-alih menghemat anggaran 300 triliun rupiah, skema desentralisasi kantin ini justru berpotensi mendongkrak kebutuhan dana negara hingga menembus angka 500 triliun rupiah.
Bagi sebuah sistem birokrasi yang baru saja diguncang kasus korupsi miliaran rupiah per hari di tingkat pusat, menciptakan ratusan ribu titik anggaran baru di tingkat tapak sama saja dengan membuka ratusan ribu celah kebocoran anggaran baru yang mustahil untuk diawasi secara ketat.
Komentar
Posting Komentar