Tanpa Kalkulasi Demo Mahasiswa Tuntut Karhutla Bencana Nasional
Oleh: Tri Lukman Hakim, S.H.
Tepat pada 20 Oktober 2026, aliansi mahasiswa kembali memadati kawasan Tugu Tani dan Tugu Proklamasi di Jakarta untuk mengevaluasi dua tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Namun, ada satu pola klasik yang terus berulang, daftar tuntutan aksi yang terlalu panjang. Mahasiswa membawa isu dari;
Karhutla menjadi Bencana Nasional
Anggaran pendidikan
Kebebasan berpendapat, hingga ekonomi makro.
Strategi menyapu bersih semua masalah ini dinilai membuat gerakan mereka layaknya bui di lautan yang mudah menguap, banyak tapi diabaikan.
Politik itu rumit, dan perubahan tidak bisa terjadi sekaligus. Gerakan moral harus berani memangkas ego dan fokus pada satu isu krusial yang paling mendesak saat ini: Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Sumatra dan Kalimantan.
Politik Itu Rumit: Mengapa Satu Isu Fokus Jauh Lebih Mematikan?
Dalam realitas politik praktis, mengubah kebijakan negara tidak semudah membalikkan telapak tangan. Birokrasi sangat kompleks. Ketika mahasiswa menyodorkan belasan tuntutan lintas sektor dalam satu hari aksi, pemerintah dengan mudah memberikan jawaban normatif: Aspirasi kami tampung. Aspirasi kami kaji ulang.
Sifat gerakan sipil yang efektif seharusnya meniru taktik gerakan terpusat, seperti saat publik mengunci satu isu pada pengesahan RUU Perampasan Aset yang dikomandoi AMPB. Ketika tekanan dikunci pada satu instrumen, ruang gerak elit politik untuk berkelit menjadi sangat sempit. Mahasiswa harus belajar membenahi masalah satu per satu secara taktis.
Dilema Status Bencana Nasional Karhutla: Aturan Hukum vs Realitas Sosial
Jika Karhutla adalah isu paling mendesak saat ini, tuntutan mahasiswa untuk mendesak Presiden Prabowo menetapkan status Bencana Nasional memicu perdebatan sengit antara kaku-nya regulasi dan jeritan realitas di lapangan.
Di satu sisi, secara hukum tata negara, indikator Bencana Nasional bukan karena banyaknya jumlah korban, melainkan adanya kelumpuhan total pada pemerintahan daerah (Pemda). Secara administratif, status ini memiliki konsekuensi anggaran yang sangat masif:
| Aspek Dampak | Jika Tetap Menggunakan Anggaran Daerah (APBD) | Jika Dipaksakan Menjadi Bencana Nasional (APBN) |
|---|---|---|
| Beban Anggaran | Pemda wajib bertanggung jawab penuh menggunakan APBD untuk penanggulangan dan pemulihan ekonomi warga. | Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan dikerahkan secara total dan terkuras habis untuk penanganan darurat. |
| Tanggung Jawab Pemda | Gubernur dan Bupati di daerah eksploitasi hutan tetap wajib bekerja keras membenahi wilayahnya. | Pemda menjadi 'aman' dan lepas tangan dari tanggung jawab keuangan, karena seluruh beban finansial bergeser ke pusat. |
| Bantuan Internasional | Terikat aturan birokrasi daerah dan alur diplomasi formal yang cenderung lambat. | Pintu gerbang internasional terbuka lebar, memungkinkan donasi dan bantuan teknologi dari negara luar masuk langsung secara masif. |
Secara regulasi, status Bencana Nasional Karhutla ditakutkan memberi karpet merah bagi Pemda nakal untuk cuci tangan dari tanggung jawab keuangan dan membebankannya ke APBN pusat.
Mahasiswa Bergerak dengan Realitas, Bukan Lembar Aturan
Namun, mengkritik mahasiswa hanya dari sudut pandang teks undang-undang adalah sebuah kekeliruan besar. Mahasiswa bukanlah lembaga penelitian atau dewan pakar birokrasi yang harus duduk berbulan-bulan mengkaji draf hukum formal ketika kabut asap tebal sedang mengancam nyawa anak-anak di daerah.
Mahasiswa dan masyarakat sipil menuntut berdasarkan apa yang nyata terjadi di depan mata, bukan apa kata pasal aturan. Bagi psikologi massa dan masyarakat terdampak asap, makna Bencana Nasional memiliki arti solidaritas yang mendalam:
- Beban Dipikul Bersama: Jeritan daerah yang areanya terbakar tidak lagi dipikul sendiri oleh daerah tersebut, melainkan menjadi duka dan tanggung jawab seluruh wilayah di Indonesia.
- Kedaruratan Kemanusiaan: Ketika pemda setempat lamban menangani, intervensi pusat mutlak diperlukan agar bantuan logistik, pemadaman udara (water bombing), hingga tim medis skala besar bisa diterjunkan tanpa hambatan birokrasi daerah yang berbelit.
Masyarakat tidak peduli apakah APBD atau APBN yang keluar, yang mereka butuhkan adalah kehadiran negara secara total untuk menyelamatkan paru-paru mereka.
Jalan Tengah: Benahi Satu per Satu dengan Tuntutan Taktis
Jalan keluar dari kebuntuan ini adalah menyatukan idealisme realitas mahasiswa dengan ketepatan target politik. Daripada terjebak dalam perdebatan administrasi anggaran Bencana Nasional, gerakan mahasiswa dari BEM UI, UGM, hingga kampus di Sumatra dan Kalimantan harus mengunci tuntutan pada hal yang paling ditakuti oleh aktor intelektual di balik bencana ini.
Mahasiswa bisa menekan satu isu fokus, misalnya: Mendesak Presiden membentuk Satgas Khusus Pidana Korporasi Lingkungan untuk mencabut izin dan menyita aset perusahaan pembakar hutan. Biaya pemulihan korban tidak perlu membakar APBN, melainkan diperas langsung dari kantong para perusak lingkungan.
Mengasumsikan sebuah aksi demonstrasi satu hari mampu mengubah semua sektor sekaligus adalah kenaifan sosial. Gerakan mahasiswa harus bertransformasi menjadi ombak tsunami kecil yang fokus menghantam satu batu karang sampai pecah.
Benahi dulu tata kelola penanganan Karhutla secara tepat sasaran. Setelah target itu berhasil dipaksakan ke pemerintah, barulah gerakan bergeser mengawal isu krusial berikutnya. Hanya dengan cara itulah, idealisme jalanan bisa melahirkan kebijakan nyata, bukan sekadar riuh orasi yang menguap begitu saja.
Komentar