Anies Baswedan Kritik Keracunan MBG Malah Dapat Cibiran Warganet
Oleh: Tri Lukman Hakim, S.H.
Di tengah rentetan kasus keracunan massal yang menimpa anak-anak sekolah dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah seperti di Sidoarjo dan Nganjuk, sebuah narasi kritis terlempar ke ruang publik.
Anies Baswedan, mantan Gubernur DKI Jakarta sekaligus mantan Capres pemilu lalu, menyampaikan kritik terbuka dan mempertanyakan batas toleransi pemerintah atas tragedi kesehatan yang menimpa generasi muda ini.
Namun, respons yang muncul di media sosial justru memperlihatkan potret buram masyarakat kita: bukannya menguji substansi kritik yang disampaikan, publik justru sibuk mencibir siapapun yang berbicara.
Ketika fanatisme politik mematikan nalar, kita patut bertanya ke mana perginya rasa empati kita ketika anak-anak menjadi korban kegagalan sistemik?
Chronicle Keracunan MBG: Siapa, Apa, dan Mengapa Ini Masalah Nasional?
Dua hal fundamental harus dipahami secara jernih untuk melihat konstelasi masalah ini secara utuh.
Di satu sisi, ada ribuan anak sekolah sebagai penerima manfaat yang berujung menjadi korban. Di sisi lain, ada pemerintah pusat, Badan Gizi Nasional, serta jajaran penyedia rantai pasok (vendor SPPG) sebagai pihak penyelenggara.
Ini bukan sekadar kasus diare biasa atau masalah pencernaan skala lokal. Ini adalah kegagalan sistemik pengawasan sanitasi dan keamanan pangan dalam program skala nasional.
Mengapa hal ini bisa terjadi berulang kali di berbagai daerah? Kerangka kerja yang terburu-buru tanpa standar operasional baku (SOP) yang ketat di tingkat basis menjadi celah fatal yang mengorbankan keselamatan peserta didik.
Kasus ini meledak secara beruntun di berbagai wilayah Indonesia sepanjang pelaksanaan program.
Alih-alih melakukan evaluasi total dan menarik rem darurat, narasi yang dibangun sering kali menyederhanakan masalah sebagai ulah oknum tanpa adanya penetapan tersangka atau pertanggungjawaban hukum (legal liability) yang jelas.
Erosi Demokrasi: Ketika Siapa yang Bicara Mengalahkan Apa yang Dikatakan
Dalam diskursus politik hukum dan tata kelola pemerintahan, keberadaan oposisi atau pihak luar yang mengkritik kebijakan adalah syarat mutlak agar kekuasaan tidak berjalan semena-mena.
Kritik yang dilayangkan Anies Baswedan mengenai perlunya evaluasi total program MBG sejatinya adalah instrumen kontrol sosial (social control) yang lazim dalam negara demokrasi.
Namun, dalam praktik politik praktis di Indonesia, terjadi pergeseran berbahaya dari content-analysis menjadi person-analysis.
Publik tidak lagi menguji validitas data atau argumen yang disampaikan, melainkan sibuk mendaftar silsilah politik si pembicara. Jika yang mengkritik adalah lawan politik, maka otomatis kritiknya dianggap sebagai provokasi.
Padahal suara yang dikatakan oleh Anies bukanlah suatu berita bohong atau melebih lebihkan masalah, ini mewakili jeritan hati para orang tua yang sedang menemani anak di Rumah Sakit yang terbaring akibat keracunan MBG.
Bias partisan seperti ini merusak kesehatan nalar publik dan melumpuhkan fungsi pengawasan masyarakat terhadap kebijakan negara.
Pertanggungjawaban Hukum Administrasi Negara: Lebih dari Sekadar Oknum
Secara sosio-legal, keracunan massal dalam program pemerintah tidak bisa diselesaikan hanya dengan permintaan maaf atau penutupan sementara satu dapur penyedia.
Dalam Hukum Administrasi Negara, berlaku prinsip diligencia quam in suis pemerintah wajib menerapkan kehati-hatian tertinggi ketika menyangkut keselamatan jiwa warga negara, terlebih anak-anak.
Hingga saat ini, publik belum melihat adanya penegakan hukum yang tegas terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam rantai pasok pangan tersebut.
Ketiadaan proses hukum yang transparan memperkuat preseden buruk bahwa keselamatan publik dapat dikorbankan demi kelancaran proyek politik.
Menyebut kasus ini sebagai kesalahan oknum tanpa membuka hasil investigasi independen adalah bentuk pengabaian terhadap hak-hak hukum para korban.
Urusan Nyawa Anak Dibalas Ejekan: Ke Mana Marahnya Kita?
Hal yang paling tragis dari fenomena ini bukanlah sekadar polemik antara figur politik dan netizen, melainkan matinya rasa empati kolektif. Anak-anak yang mengalami keracunan itu adalah adik kita, anak kita, dan saudara sebangsa yang seharusnya dilindungi oleh negara.
Ketika tangisan anak-anak di rumah sakit dibalas dengan ejekan, meme, dan adu domba di kolom komentar media sosial, kesehatan mental dan moral bangsa ini sedang diuji pada titik terendah.
Mengapa kita tidak bisa marah melihat anak-anak keracunan akibat sistem yang ceroboh? Mengapa membela kepentingan politik kelompok terasa lebih penting daripada membela keselamatan jiwa generasi penerus?
Menagih Nalar Sehat dan Evaluasi Total Sistemik
Kritik terhadap program MBG yang menyebabkan keracunan tidak boleh dipandang sebagai upaya menjatuhkan pemerintah, melainkan sebagai panggilan darurat untuk menyelamatkan program itu sendiri dari kehancuran yang lebih besar.
Jika pendukung kebijakan terus menutup mata dan menyensor setiap suara kritis, mereka sejatinya sedang membiarkan program ini berjalan menuju kegagalan fungsional.
Sudah saatnya pemerintah dan masyarakat kembali ke nalar sehat:
- Hentikan politisasi isu keselamatan anak dan fokus pada perbaikan standar sanitasi serta kebersihan pangan.
- Buka ruang evaluasi independen yang melibatkan ahli gizi, akademisi hukum, dan lembaga konsumen.
- Tegakkan pertanggungjawaban hukum yang jelas bagi setiap penyedia jasa yang lalai.
Tanpa adanya keberanian untuk menarik rem darurat dan memperbaiki sistem dari hulu ke hilir, kita hanya sedang menunggu waktu sampai tragedi serupa terulang kembali. Keselamatan anak-anak bangsa tidak boleh ditawar, apalagi dikorbankan di atas panggung pertikaian politik yang tidak berkesudahan.
Komentar