Benarkah Polisi & TNI Haram Masuk Kampus? Cek UU & Hukumnya!
Oleh: Tri Lukman Hakim, S.H.
Aksi unjuk rasa mahasiswa UIN Sunan Ampel (UINSA) Surabaya yang mengkritik kebijakan rektorat mendadak menjadi perbincangan hangat publik. Namun, pusat perhatian masyarakat di media sosial bergeser bukan lagi pada substansi tuntutan mahasiswa, melainkan pada momen penolakan kehadiran aparat TNI dan Polri yang berupaya melakukan pengamanan di lingkungan kampus.
Dalam berbagai rekaman yang beredar, massa aksi menyuarakan bahwasanya kampus adalah ruang sipil yang steril dari aparat. Gelombang dukungan dari warganet pun membanjiri kolom komentar, dengan asumsi bahwa terdapat undang-undang yang secara tegas melarang personel TNI dan Polri menginjakkan kaki di area perguruan tinggi.
Namun pertanyaannya, apakah narasi populer tersebut memiliki pijakan yuridis yang sah dalam tata hukum Indonesia, atau sekadar bias persepsi yang lahir dari trauma masa lalu?
Otonomi Kampus Bukan Status Ekstrateritorial
Pijakan utama yang kerap digunakan untuk menolak aparat adalah konsep Otonomi Perguruan Tinggi dalam UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Regulasi ini memberikan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, serta otonomi tata kelola kepada pihak universitas.
Meski demikian, otonomi tata kelola internal tidak otomatis menjadikan kampus sebagai wilayah ekstrateritorial.
Dalam hukum internasional, status ekstrateritorial hanya melekat pada entitas khusus seperti kantor kedutaan besar negara asing atau kapal perang berbendera asing. Di wilayah tersebut, hukum negara penerima tidak berlaku mutlak dan penegak hukum domestik dilarang masuk tanpa izin resmi diplomatik.
Kampus berdiri di atas wilayah kedaulatan penuh Republik Indonesia. Tidak ada satu pun klausul dalam UU Pendidikan Tinggi yang mencabut yurisdiksi hukum negara dari area kampus atau menetapkannya sebagai zona kebal hukum (lawless zone).
Pemisahan Peran: Kewenangan Polri vs Tugas Perbantuan TNI
Untuk memahami kehadiran aparat, publik perlu membedakan status mandat institusional antara Polri dan TNI agar tidak terjebak kerancuan istilah:
- Polri sebagai Penegak Hukum dan Penjaga Kamtibmas Berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2002, Polri memegang mandat konstitusional untuk menjaga keamanan, ketertiban umum, dan melakukan penindakan hukum pidana. Dalam situasi normal, pengamanan aksi massa di lingkungan kampus mengedepankan koordinasi administratif bersama otoritas rektorat. Namun, jika terjadi tindak pidana murni, perusakan fasilitas umum, atau ancaman terhadap keselamatan jiwa, polisi berwenang melakukan tindakan kepolisian demi menjaga ketertiban umum (preservation of order).
- TNI dalam Koridor Tugas Perbantuan (OMSP) TNI tidak memegang kewenangan yudisial penegakan hukum pidana terhadap warga sipil. Keterlibatan personel militer berlandaskan pada Operasi Militer Selain Perang (OMSP) sebagaimana diatur dalam UU Nomor 34 Tahun 2004, khususnya perbantuan kepada Polri dalam tugas kamtibmas. Kehadirannya bersifat supportive atas dasar permintaan resmi, bukan inisiatif mandiri untuk membubarkan dinamika mimbar mahasiswa.
Reductio ad Absurdum: Jika Status Aparat Melekat pada Individu
Poin krusial yang sering dilupakan publik dalam berargumen adalah bahwa status sebagai personel TNI/Polri melekat pada diri individu sebagai subjek hukum, bukan sekadar rombongan pria berseragam yang berdiri di depan gerbang.
Jika narasi aparat dilarang masuk kampus tanpa izin atau kampus steril dari aparat diterapkan secara mentah dan konsisten, maka akan muncul konsekuensi logis yang absurd:
- Diskriminasi Hak Pendidikan: Setiap tahun, ribuan anggota TNI dan Polri menempuh pendidikan perguruan tinggi baik jenjang Sarjana (S1), Magister (S2), maupun Doktoral (S3) di berbagai universitas negeri dan swasta.
- Pelanggaran Konstitusi: Pasal 31 UUD 1945 menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Menutup akses kampus bagi aparat berarti mencabut hak konstitusional mereka untuk berkuliah.
- Absurditas Administrasi: Apakah setiap kali anggota TNI/Polri hendak menghadiri perkuliahan atau mendaftar sebagai mahasiswa baru, mereka harus dihentikan di gerbang oleh petugas keamanan kampus untuk menunjukkan surat izin khusus dari Rektor?
Lompatan logika seperti ini membuktikan bahwa narasi kampus steril aparat dibangun atas dasar emosi dan sentimen, bukan atas kajian hukum yang rasional.
Kesesatan Logika Kampus Steril Aparat
Slogan kampus steril aparat mengandung kerancuan kategori yang mendasar.
Kehadiran aparat negara di ruang publik terikat pada kapasitas fungsional, surat tugas, dan batasan wewenang. Kampus bukanlah zona terisolasi di mana profesi seseorang menjadikannya kehilangan hak akses secara mutlak.
Menolak keberadaan fisik aparat tanpa meninjau konteks penugasan dan permintaan rektorat merupakan penyederhanaan yang mengabaikan fungsi ketertiban umum.
Kekhawatiran publik terhadap intervensi aparat bersumber dari trauma historis masa Orde Baru lewat represi Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK). Trauma tersebut valid sebagai alarm pengawasan demokratis, namun penyikapannya harus bertumpu pada koridor hukum tertulis, bukan asumsi bahwa kampus berada di luar jangkauan hukum nasional.
Apakah aparat TNI dan Polri boleh masuk ke kampus?
Regulasi tidak melarangnya, selama didasarkan pada dasar tugas yang jelas: permintaan resmi pihak kampus untuk pengamanan ketertiban, pelaksanaan mandat perbantuan kamtibmas, atau penanganan peristiwa pidana darurat oleh kepolisian.
Batasannya tegas: kehadiran tersebut tidak boleh menjadi instrumen pembungkaman kebebasan akademik atau represi terhadap hak menyampaikan pendapat.
Komentar