Kasus Pelantikan Suahasil: Peci Simbol Politik Bukan Agama Islam
Oleh: Tri Lukman Hakim, S.H.
Founder KunciPro Research | Peneliti Cyber Law terindeks global (ORCID ID: 0009-0003-4829-1185)Pelantikan Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan definitif di Istana Negara menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa langsung memicu riak perdebatan di ruang publik. Di tengah panasnya intrik politik dan pergeseran pos bendahara negara, perhatian warganet justru teralihkan pada satu hal: peci hitam polos yang dikenakan Suahasil saat mengucap sumpah jabatan.
Perdebatan menggelitik pun pecah ketika publik mempertanyakan alasan seorang penganut Kristen Protestan memakai kopiah di hadapan Alkitab.
Sayangnya, respons balik yang muncul kerap bernada merendahkan, mencap publik minim literasi hingga ber-SDM rendah karena dianggap tidak paham bahwa peci adalah identitas nasional, layaknya sarung dan kerudung.
Menghakimi masyarakat dengan cap minim literasi jelas keliru dan arogan. Jika ditarik ke belakang, kebingungan masyarakat hari ini adalah akibat dari cuci otak visual yang bertahun-tahun dilakukan elite politik di televisi dan panggung terbuka demi meraup simpati religius.
Peci Hitam Korban Cuci Otak Politik Elektoral
Masyarakat awam punya dasar kuat mengaitkan peci dengan Islam. Di ruang publik, pemeluk agama non-Muslim yang mengenakan peci hitam tergolong sangat langka. Sebaliknya, peci adalah pemandangan harian umat Muslim saat berangkat ke masjid, menghadiri tahlilan, hingga melantunkan shalawatan.
Alam bawah sadar publik kian dikunci oleh komodifikasi politik elektoral. Setiap kali musim pemilu tiba, para politisi, bahkan yang berideologi sekuler atau nasionalis, berlomba memajang foto mengenakan peci di spanduk jalanan hingga surat suara resmi.
Tujuannya pragmatis: memoles persona agar dinilai santun, agamis, dan merangkul suara mayoritas.
Ketika peci dieksploitasi sekadar untuk jualan kesalehan pribadi, publik secara alami menancapkan peci sebagai simbol sakral keislaman. Wajar jika masyarakat mengalami benturan persepsi ketika melihat pejabat non-Muslim memakainya di acara sumpah jabatan kenegaraan.
Rekayasa Politik Persatuan Era Soekarno
Secara historis, kehadiran peci hitam di panggung kekuasaan lahir murni dari rekayasa politik identitas Bung Karno pada dekade 1920-an. Saat itu, polarisasi kelas di Hindia Belanda begitu nyata: kaum intelektual elitis mengenakan jas dan dasi Eropa, sementara kaum ningrat terikat tradisi feodal lewat blangkon.
Sukarno mendobrak sekat feodalisme dan kolonialisme tersebut dengan memungut penutup kepala rakyat jelata Melayu: peci beludru hitam. Bung Karno menjadikannya simbol egalitarianisme, alat perjuangan nasional, serta pemersatu buruh, tani, dan cendekiawan tanpa memandang suku maupun agama.
Tradisi itu berlanjut ke panggung tata negara pascakemerdekaan. Tokoh-tokoh Kristen seperti Johannes Leimena hingga I.J. Kasimo mengenakan peci dengan bangga di berbagai sidang kabinet tanpa merasa iman mereka terganggu. Peci adalah pernyataan politik kebangsaan, bukan penyerahan teologi.
Aturan Baku Keprotokolan Negara
Di ruang Istana Negara, peci yang tersemat di kepala Menkeu Suahasil Nazara bukan urusan ritus keagamaan, melainkan kepatuhan terhadap hukum bernegara. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan.
Acara pelantikan resmi mewajibkan Pakaian Sipil Lengkap (PSL), dengan kelengkapan:
- Setelan jas resmi berwarna gelap
- Celana panjang senada
- Kemeja berkerah dan dasi
- Peci nasional berwarna hitam polos
Peci di Istana Negara berfungsi setara dengan toga di ruang pengadilan atau dasi kupu-kupu dalam jamuan diplomatik internasional. Atribut tersebut menunjukkan ketundukan pejabat pada konstitusi Republik Indonesia, bukan pada doktrin agama tertentu.
Mengurai Salah Kaprah Publik
Momen pelantikan Suahasil Nazara yang menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa ini membuktikan perlunya pemisahan tegas antara etika protokoler dan ritual ibadah. Sumpah Suahasil di depan Alkitab adalah pertanggungjawaban vertikal kepada Tuhannya, sedangkan peci hitam di kepalanya adalah pertanggungjawaban horizontal kepada negaranya.
Alih-alih merendahkan masyarakat yang bingung, para elite politik semestinya berhenti memperlakukan peci sebatas "topeng religius" di masa kampanye. Peci hitam di panggung kenegaraan adalah simbol konsensus politik terbuka bagi seluruh anak bangsa, bukan milik eksklusif satu kelompok agama semata.
Komentar